Warga Papua Tuntut Dialog dengan Jakarta

JAKARTA (Suara Karya): Tokoh masyarakat dan adat Papua menginginkan adanya dialog dengan elite politik di Jakarta untuk bersama-sama mencari penyelesaian masalah Papua secara komprehensif.Keinginan warga Papua itu disampaikan Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq dan Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, di Jakarta, Minggu (10/6).

 

Mahfud menjelaskan, berdasarkan hasil pertemuan beberapa anggota Komisi I DPR yang mengunjungi Papua dan bertemu dengan tokoh agama, adat, perempuan, dan tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) di kawasan Dok IX distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, pekan lalu, terungkap bahwa masyarakat Papua menginginkan penyelesaian politik lewat dialog Jakarta-Papua.

 

“Mereka menginginkan penyelesaian politik secara menyeluruh lewat dialog,” katanya.

 

Menurut Mahfud, selain penyelesaian masalah politik secara menyeluruh lewat dialog, kelompok tersebut juga telah menyiapkan konsep tentang pelaksanaan dialog. “Kami juga mendapatkan masukan bahwa unsur-unsur masyarakat Papua ini sudah punya konsep tentang dialog,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

 

Ia menambahkan, dialog inilah yang selama ini ditunggu warga dan tokoh masyarakat di Papua. “Jadi, inilah yang saling tunggu antara pemerintah dan masyarakat di Papua. Untuk itu, kita tinggal menunggu kesediaan dari pihak pemerintah pusat atau Jakarta yang harus memulai proses dialog ini,” katanya.

 

Ia menegaskan, rencana dialog itu harus terus didorong, dan harus ada keberanian untuk memulainya.

 

Hasanuddin berpendapat, setidaknya ada tiga penyebab utama persoalan di Papua. Pertama, kegagalan pembangunan dalam menyejahterakan rakyat, terutama di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Kedua, menurut politisi PDIP ini, terjadi marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua. Ketiga, sebagian masyarakat Papua sangat trauma dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagai akibat operasi-operasi militer di masa lalu.

 

Untuk menghadapi kemungkinan campur tangan pihak asing, menurut Hasanuddin, harus dilakukan secara simultan melalui dua cara, yaitu melalui operasi intelijen terpadu dan operasi khusus diplomasi.

 

Operasi intelijen terpadu itu harus dilakukan secara terpusat, karena mengandalkan intelijen di daerah sudah tak efektif lagi. Juga harus melibatkan semua komponen terkait, dengan melakukan kontra intelijen dan penggalangan yang mampu memotong semua jaringan. Kemudian secara simultan Kementerian Luar Negeri harus lebih aktif mengorganisasi dan melobi upaya-upaya menginternasionalisasi masalah Papua.

 

“Kata kunci keberhasilan semuanya ada pada kemauan politik dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri,” ujarnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) segera mengerahkan aparat keamanan untuk memburu dan menangkap pelaku penembakan, tidak peduli pelakunya adalah organisasi tanpa bentuk (OTB), Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau siapa saja.

 

“Situasi di Papua ini sudah sangat mengkhawatirkan dan membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Priyo.Dalam satu bulan ini sudah terjadi enam kali peristiwa penembakan di Papua yang terjadi secara maraton. Korbannya bervariasi, mulai dari masyarakat sipil, anak remaja, orang asing, dan prajurit TNI. Dari variasi korban, tidak ada pola pemilihan korban. Sampai saat ini pun tidak jelas siapa pelaku penembakan itu. (Rully/Antara)

Scroll to Top