Utamakan Dialog Dalam Membangun Papua

Oleh: Ernest Pugiye

 

Ada banyak cara dinyatakan oleh pemerintah dalam membangun pembangunan Papua. Salah satunya adalah Lembagai Masyarakat Adat (LMA). Pemerintah menyadari bahwa pembangun Papua dapat berjalan dengan baik jika ada LMA. Akan tetapi kebijakan ini tidak banyak membawa keuntungan bagi Papua. Pengalaman orang Papua selama ini membuktikan bahwa rakyat tidak akan pernah aktif melalui sebuah LMA ini dalam membangun Papua. Orang Papua akan aktif secara komprehensif dalam pembangunan Papua jika pembangunannya dijiwai oleh dialog terbuka secara bersama. Karena dialog merupakan jalan kebebasan universal yang tidak merampas hak ulayat orang asli Papua.

 

Jika pemerintah selalu membangun Papua dengan tanpa didahului dengan dialog kebebesan universal, maka pemerintah sudah tidak menghargai kedaulatan martabat rakyat Papua. Selama ini, pemerintah terlalu banyak buat aneh-aneh dan hadir saja bersama rakyat tanpa dialog. Buktinya nyata seperti pemerintah justru melaksanakan upacara pengukuhan dan pelantikan 16 kepala pengendali bersama 129 kelapa-kepala suku masyarakat adat di wilayah pegunungan tengah Papua. Ini dibuat tanpa dialog terbuka. Mereka ini dilantik oleh Bpk.Allowisius Giyai sebagai tangan kanan dari Gubernur Lukas Enembe dan Klemens Tinal Provinsi Papua, Jumat 28/03/2014, di Auditorium Uncen Abepura-Jayapura.

Dalam upacara pengukuhan itu tema umum yang dibentangkan yakni “Mempertegas peran masyarakat adat, agama dan pemerintah membangun bersama satu tubu menjadi kuat menuju Papua zona damai.” Dari tema ini sudah benar, tetapi kesalah yang mengadung dalam tema itu adalah dialog dan struktur. Seperti yang diketahui bersama bahwa dalam sebuah lembaga adat tidak boleh dipimpin oleh pemerintah. Tapi LMA ini dipimpin oleh Peresiden SBY dan jajarannya. Di sampan itu, tema ini bukan lahir dari dialog bersama rakyat. Ini bukan pergumulan panjang rakyat Papua. Sehingg rakyat telah semakin dieksploitasikan dari misi ini. Oleh karena itu, kepada pemerintah, banyak pihak termasuk Gempar telah melawan dan menolak LMA itu melalui berbagai aksi damai.

Pendekatan KesejahteraanJalan lain yang digunakan juga oleh pemerintah adalah pendekatan kesejahteraan. Karena menurut pemerintah, jalan kesejahteraan menjadi solusi akhir yang harus diatur secara sepihak dalam membangun Papua. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jalan kesejahteraan itu adalah pendekatan yang penuh dengan manipulasi, kebobrokan dan perampasan atas hak-hak dasar orang asli Papua. Jalan inilah yang sudah semakin diperketat lagi melalui struktur pemerintah adat tersebut. Tidak hanya itu, RUU Otsus Plus adalah jala wajah baru dari UU No.21/2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sekalipun Otsus Plus telah ditolak oleh Gempak dan semua pihak, pemerintah pasti sudah akan merealisasikannya bagi pembangunan Papua ke depan. Menurut saya kebijakan ini jalan menuju Papua, Tanah darurat. Karena pemerintah mengambil dan menyatakan kebijakan secara sepihak dan berdasarkan dialog antara pemerintah rakyat Papua.

Pendekatakan semacam ini dapat digunakan secara darurat karena pemerintah dikuasai oleh roh kekuasaan kejahatan. Rakyat sengaja dibiarkan sebagai tempat mengakarkan kejahatan pemerintah secara sistematis dan structural. Kehancuran martabat manusia Papua, perampasan hak-hak dasar dan degradasi nilai-niala budaya Papua yang tengah menimpa atas “eksistensi Papua” adalah asap yang disebabkan roh kekuasaan kejahatan pemerintah demi NKRI harga mati di Papua. Yang mati banyak adalah kedaulatan kekuasaan martabat rakyat Papua, sedangkan yang hidup adalah kedaulatan martabat pemerintah RI di Papua. Maka struktur pemerintahan adat dan pendekataan kesejahteraan yang digunakan pemerintah selama ini tentunya juga akan berperan aktif untuk merebuat eksistensi Papua secara gila-gialaan demi mengamankan keutuhan NKRI harga mati dan bukan demi membangun Papua tanah damai. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun provinsi Papua harus segera umatakan dialog dalam membangun Papua.

Dahulukan DialogDalam membangun Papua, pemerintah harus mendahuluinya dengan dialog bersama rakyat Papua. Dialog ini amat penting dan mendasar karena merupakan kunci utama untuk membangun Papua sebagai Tanah damai. Rakyat harus disatukan secara sejati sesuai filosofi Papua melalui dialog damai. Kepercayaan masyarakat harus direbut, dibentuk dan dibangun secara radikal dengan mendahulukan dialog. Kepercayaan dari masyarakat Papua terhadap pemerintah itu paling mahal sehingga harus dibangun kembali dengan dialog kebebasan universal. Di mana dalam dialog itu setiap orang Papua mau diterima dan diperlakukan sebagai subjek bukan objek untuk menyatakan consensus bersama menyatakan setiap kebijakan pembangunan Papua yang mau direalisasikan kedaulatan otonomi Papua. Pokoknya, semua pembangunan yang menyangkut kehidupan orang Papua dan alamnya harus dilihat, dipikirkan dan disepakati dan dibuat secara bersama dengan mengutamakan dialog bersama.

Pemerintah tidak boleh mengeksploitasi rakyat dan alam Papua jika Papua harus mau dipertahankan untuk NKRI. Juga pemerintah tidak boleh memandang orang Papua sebagai musuh Negara. Apalagi jika kamu membunuh kami secara tidak benar seperti yang tengah dialami oleh sobat-sobat kami yang tinggal di Tondano-Manado sekarang. Ini tidak bisa dibenarkan oleh orang Papua. Kami ini manusia bukan hewan sehingga anda bacok kami orang Papua kapan dan di mana saja. Jadi, pemerintah harus mengingat secara baik bahwa ketika kamu membangun Papua dengan tanpa mendahulukan dialog bersama, maka sejauh itulah Papua tidak akan pernah damai seperti kita hidup dalam neraka kekal.

Kini ada harapan besar dari rakyat Papua bahwa Presiden JOKOWI harus bisa sesegera mungkin bangkitkan Papua dengan mendahulukan DIALOG JAKARTA PAPUA dari memorial pasionis, pelanggaran HAM dan dari Tanah yang penuh dengan sumbur daya alam. Selamat melaksanakan dialog Jakarta Papua bagi masa depan Papua.

Penulis :adalah Mahasiswa pada STFT “Fajar Timur” Abepura-Papua   

Scroll to Top