Tanah Papua Menunggu ‘tangan Dingin’ Presiden Jokowi

Jakarta- Presiden J‎oko Widodo (jokowi) pada akhir Desember 2014 nuli merayakan Natal lan nglakoke blusukan neng lemah Papua. Jokowi teras ndeleng , krungu , lan menyapa masyarakat kanggo menyiapkan kebijakan dasar anyar gawe Papua.

Harapan anyar tentu saja ditunggu warga Papua.‎ Tanah Papua menunggu tangan adhem Presiden Joko Widodo (jokowi) untuk perubahan yang luwih baik.

“kami pengen ‎ketemu dheweke , udakara saka kunjungan dheweke apa sing dipikirkan menyang ngarep , apa sing ditangkep , mudah-mudahan minggu ngarep bisa ketemu beliau. awake dhewe arep krungu apa instruksi presiden , ” ujar Gubernur Papua Lukas Enembe saat berbincang karo detikcom neng jakarta , Rabu (21/1/2015).

‎dalam kunjungannya menyang papua , Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya dialog kanggo rakyat Papua. Jokowi uga sudah ketemu teras karo rakyat serta sejumlah tokoh agama lan adat neng Papua.

“Konsep dialog yang ditawarkan seperti apa?Walaupun di Papua, pernyataan dialog melebar kemana-mana. Formatnya seperti apa kita belum tahu, siapa yang mewadahi dialog itu, apa yang mau didialogkan, siapa yang dilibatkan, kita mau dengar dari beliau,” tuturnya.

Jero pertemuan nanti , lanjut lukas , pihaknya arep menyampaikan marang Presiden Jokowi mengenai penanganan masalah Papua karo konkret. Yaitu konsep Otonomi Khusus Plus (otsus Plus) sebagai penyempurnaan undang-undang No 21/2001 Otonomi Khusus kanggo Provinsi Papua. ‎

‎”kita sepakat penyelesaian Papua lewat paket Otsus Plus Papua yang Kami bareng MRP lan DPRP sebut sebagai RUU Pemerintahan Otonomi Khusus kanggo Provinsi neng lemah Papua. yen ana konsep dialog yang beda saka presiden , awake dhewe minta arahan. Kami uga sampaikan kondisi riil Papua , yang sampai dina iki isih akeh persoalan , ” ungkapnya.
Sementara itu, revisi UU No. 21/2001 Otsus Papua atau RUU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua yang sebelumnya tidak sempat terselesaikan oleh DPR periode 2009-2014. Namun, kini sudah diserahkan kepada Ketua DPR untuk dibahas ke Komisi II dan menjadi Prolegnas Prioritas 2015. Draft RUU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua itu telah diterima oleh Ketua DPR Setya Novanto pada Senin 19 Januari 2014.

Gubernur Papua yang dilantik pada 9 April 2013 lalu menjelaskan RUU Pemerintahan Otsus bagi Provinsi di Tanah Papua adalah jalan tengah yang moderat dalam percepatan pembangunan dan penyelesaian soal politik di Tanah Papua. Ada 5 kerangka utama yang dimuat dalam RUU Otsus Plus ini, yakni kerangka percepatan pembangunan yang bersifat afirmatif, penguatan kapasitas fiskal daerah dan penguatan kewenangan antara Pusat – Tanah Papua yang jelas.

Selain itu, penguatan kelembagaan pemerintahan daerah, serta kerangka hukum, HAM dan politik lokal yang bersifat rekonsiliatif.

Selama di Jakarta, Gubernur Papua, Ketua MRP, Ketua DPRP dan anggota menemui berbagai pihak. ‎

“Kami telah melakukan pertemuan dengan berbagai pimpinan Fraksi di DPR, dan pimpinan DPD untuk meminta dukungan politik sekaligus mengawal paket Otsus Plus yang kami ajukan. Bagi kita itu solusi bagi Papua. Perjuangan ini didasari oleh berbagai persoalan yang terjadi di Papua,” katanya.

“Tidak dapat diselesaikan kalau tidak ada perangkat regulasi yang memadai. Kami harap rancangan ini bisa selesai 2015 sebagai jalan tengah yang bersifaf moderat dan rekonsiliatif. Karena kami masih ingat visi Nawacita Presiden Jokowi yang ingin mendorong desentralisasi asimetris, ” paparnya.

 

Sumber:http://news.detik.com/read/2015/01/22/011319/2810315/10/1/tanah-papua-menunggu-tangan-dingin-presiden-jokowi

Scroll to Top