marinus yaung

Tahun 2013, Situasi Politik Papua Memanas

marinus yaungMarinus Yaung (Dok.BintangPapua.com)JAYAPURA – Pengamat Hukum dan Politik Internasional, yang juga Dosen Hubungan Internasional FISIK Uncen JAyapura, Marinus Yaung, memprediksikan pada tahun 2013 mendatang, situasi politik di Papua sangat memanas, dan berjalan tidak normal serta menimbulkan persoalan baru.

Faktor utama penyebabnya adalah pelaksanaan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua, yang notabenenya akibat dari keputusan KPU Provinsi Papua yang tidak memperhitungkan dengan baik sebab dan akibatnya.
Tentang penetapan calon/kandidat (Cagub dab Cawagub) yang lolos Pilgub, itu betul-betul membawa suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi politik nasional.

“Secara generalis ini menguntungkan politik lokal, tapi kalau perhitungan politik nasional/internasonal tidak menguntunbgkan sama sekali,” ungkapnya kepada wartawan dalam keterangan persnya di Café Axel, Jumat, (29/12) kemarin.

Menurutnya, harus jujur kepada rakyat Papua, bahwa kepentingan internasional, terutama kepentingan para donator dan investor dalam Pilgub ini sangat besar sekali, para investor asing dalam kurung waktu 5 tahun pada pemerintahan Gubernur Basnabas Suebu, itu begitu tertarik melakukan investasi besar-besar di Papua, bahkan lembaga-lembaga donator internasional membuat kantor perwakilannya di Papua, karena ada kepercayaan terhadap kepemimpin Gubernur Barnabas Suebu pada waktu itu. Namun, setelah keputusan KPU Papua mengeliminir (Menggugurkan) calon Gubernur Papua Barnabas Seube dan Jhon Tabo sebagai peserta Pilgub, maka ini akan berpengaruh pada iklim investasi di Papua, sebab kita tahu bersama PNPM Mandiri-Respek, itu donator terbesarnya datang dari Bank Dunia.

Kemudian, lembaga seperti USAID dari Amerika itu telah banyak terlibat dalam membangun demokrasi, HAM dan kehidupan sosial budaya di Papua dengan mengucurkan dana yang begitu besar untuk menuju rakyat yang sejahtera dan makmur, tapi yang namanya bantuan dana USAID dan Bank Dunia masuk dalam kategori dana hibah tetapi dalam politik internasional, dikenal istilah There Is Nothing Such a Free Lunch (tidak ada makan siang gratis), artinya, seluruh dana bantuan asing itu pasti punya kepentingan.

Dengan demikian, dirinya bisa menjamin bahwa keputusan KPU dalam mengeliminir Bas-Jhon, itu sangat mengganggu kepentingan asing di Papua, dan akibatnya tahapan Pemilukada berjalan tidak normal, karena adanya tarik menarik antara kepentingan asing tersebut.

Faktor lainnya adalah masyarakat Papua dan pemerintah pusat mengetahui bahwa salah satu faktor utama yang mengganggu dan menghambat seluruh proses investasi pembangunan ekonomi di berbagai Negara dunia adalah bangkitnya gerakan perlawanan identitas etnis dalam berbagai bentuk di dunia dan hampir semua Negara di dunia yang masuk Negara-negara miskin dan terbelakang, terutama Negara di Afrika dan Asia Selatan adalah Negara-Negara yang gerakan perlawanan identitas etnisnya begitu kuat, sedangkan di Papua gerakan perlawanan identitas etnis, kita kenal dengan model semangat primordinal Papua asli dan non Papua asli. Tanpa kita sadari gerakan perlawanan ini tidak sehat bagi iklim investasi Papua kedepan.

Latar belakang gerakan perlawanan etnis ini akibat dari kebijakan ketidakadilan neggara terhadap minoritas etnis di suatau Negara yang sudah sistematis dirancang, seperti dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan hak-hak hidup lainnya, sehingga dalam terminoligi hubungan internasional, gerakan politik Papua dan asli Papua itu tujuan hanya untuk menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi dan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Jadi gerakan ini tidak punya tujuan untuk memperoleh sebuah posisi kekuasaan//ini yang salah diinterpretasi/diterjemahkan oleh elit politik di Papua/Pemerintah Pusat. Elit Politik yang ada di DPRP, MRP dan Dok 2, harus memperhitungkan kondisi sosial politik dimaksud. Tidak contoh di dunia Negara yang makmur rakyatnya, tapi saat bersamaan muncul gerakan perlawanan identtitas etnis tersebut,” tandasnya.

Berikutnya, untuk politik nasional ada persoalan mendasar yang luput dari perhatian kita bersama, karena dirinya ketika membaca laporan mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional FISIP Uncen Jayapura, tentang tujuan, alasan UP4B hadir di Papua selama kurung 1 tahun ini, karena tidak ada kepercayaan pemerintah pusat terhadap elit politik lokal di Papua.
Juga hasil Kemendagri dan Bappenas, kembali lagi bahwa elit politik lokal di Papua terutama mereka yang ada di wilayah kabupaten/kota tidak mampu mendistribusikan kekuasaan dengan baik sampai ke tingkat kampung/desa, termasuk tidak mampu mendistribusikan sumber-sumber ekonomi, dan tidak mampu mengelola dan memanejerial SDM yang ada di kampung untuk menciptakan kesejahteraan di kampung-kampung, sehingga hasilnya meski ada anggaran trilyunan beredar di Papua, tapi 80 persen-90 persen masih sangat tertinggal dan miskin.

“Saya mempridiksikan bahwa secara nasional, pemerintah pusat akan mengambil sikap wait and see (menuggu dan melihat) perkembanagan Pilgub kedepan. Disamping itu juga saya mengamati bahwa Cagub dan Cawagub yang maju track rekornya belum diakui secara nasional, terutama dalam kemampuan dalam mendistribusikan kekuasaan, juga belum punya kemammpuan dalam memanejerial dan membverdayakan ekonomi dan elit politik yang ada di kabupaten/kota yang ada di Papua,” imbuhnya.(nls/achi/l03)

 

Sumber: http://bintangpapua.com/headline/30019-tahun-2013-situasi-politik-papua-memanas

Scroll to Top