Strategi Perdamaian Menuju Papua Baru

 

Jayapura (3/11)—Dialog Jakarta-Papua kemungkinan sulit mengingat banyak faksi politik Papua Merdeka. Faksi-faksi politik  itu

beraspirasi dan bertahan dengan aspirasi masing-masing. Belum lagi dengan aspirasi pemerintah Indonesia sebagai

pemerintahan yang menduduki wilayah Papua.

Demikian pernyataan Herman Saud dalam peluncuran Buku “Angkat Pena demi Dialog Papua” di Aula STFT Fajar Timur (09/19).

Pernyataan itu benar adanya.  Induk Organisasi Papua merdeka (OPM) bertahan di hutan dengan perang grelya. OPM tidak

pernah mau berkompri dengan pemerintah Indonesia. Ia bertahan Indonesia harus mengakui kemerdekaan Papua 1 Desember

1961.

Kelompok Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang lahir melalui kongres Papua III menuntut pengakuan dunia

internasional dan Indonesia. NRFPB meminta pengakuan dengan angapan Kongres Papua III memulihkan Negara Papua Barat

yang dianeksasi pemerintah Indonesia 19 Desember 1961 melalui TRIKORA.

Kelompok Komite National Papua Barat (KNPB) dengan semangat militannya menutut referendum. Referendum diangapnya solusi

terakhir penyelesaian masalah Papua. Solusi apa pun ditolak faksi politik kaum mudah radikal organisasi Papua merdeka ini.

 Indonesia. Pemerintah yang masih menduduki Papua tidak menerima satu pun aspirasi. 

Indonesia bersih keras mempertahankan keutuhan wilayahnya melalui berbagai kebijakannya.Kebijakan otonomi khusus hingga

UP4B. Reaslisasi dua kebijakan itu sangat mengecewakan rakyat Papua. Otonomi khusus yang diharapkan melindunggi orang

Papua malah mengorbankan. Banyak korban terus berjatuhan baik dari kelompok OPM maupun pihak keamanan. Rakyat sipil

pun menjadi korban.

Di sela-sela itu, kelompok jaringan damai Papua, telepas dari aspirasi politik, tanpa mau menjadi bagian dari faksi politik ataupun

kelompok apa, entah Indonesia atau OPM, menuntut penyelesaian masalah Papua melalui cara yang bermartabat, manusiawi dan

modern. “Kedua kelompok yang bertikai harus duduk bersama, setara, saling menghargai ”ungkap Pater Neles

promoter Dialog Jakarta Papua.

 Perjuangan pater Neles, sejak tahun 2001, dialog yang merupakan aspirasi orang Papua melalui kongres Papua II itu menjadi

pilihan, mengingat kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan. Kekerasan akan melahirkan kekerasan baru yang hendak kita

akhiri bersama ini. Namun, perjuangan penyelesaia masalah Papua melalui cara yang bermartabat itu menjadi persoalan kedua

kelompok yang bertikai. Orang Papua yang pernah meminta pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah Papua melalui dialo

g menolaknya. Penolakan orang Papua atas dialog itu nampak dari aspirasinya yang bertentangan yang telah diutarakan di atas.

Dengan demikian, kita bertanya, apakah benar orang Papua inggin menyelesaikan masalahnya dengan cara damai? Apakah

orang Papua ingin negerinya aman dan damai? Ataukah orang Papua hanya omong-omong saja? Orang Papua yang menjadi

korban saja tidak jelas sikapnya. Apa lagi pemerintah Indonesia yang ingin menjaga keutuhan Indonesia. Indonesia bersi keras

tidak menjawab tututan orang Papua sejak tahun 2001. Pemerintah baru menetujui bersedia dialog pada awal tahun 1012.

Presiden SBY menetujui dialog dengan orang Papua. Pernyataan itu belum terlaksana juga hingga kini.

 

 1 / 2 Strategi Perdamaian Menuju Papua Baru 

 

Mengapa? Apakah pemerintah Indonesia tidak mau mengahiri masalah Papua melalui cara yang bermartabat? Apakah

pemerintah Indonesia binggung dengan faksi-faksi politik yang ada dengan aspirasi masing-masing? Tanpa mau menilai,

berprasangka buruk terhadap dua kelompok yang bertikai, kedua kelompok yang bertikai mesti mebangun strategi perdamaian

bersama. Ada tiga hal penting yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama,  pengakuan akan kepentingan bersama. Pemerintah Indonsia maupun faksi-faksi politik Papua Merdeka harus mengaku

i perbedaaan faksi bukan persoalan mendasaar. Kedua bela pihak yang bertikai mesti melihat persoalan medasar ada pada

kehendak bebas merdeka. Manusia ingin lepas bebas dari belenggu kekerasan. Keingianan bebas itu keinginan bersama.

Kehendak bersama ini mesti diakui. Kedua, pendidikan untuk berfikir kritis mennyingkap segala  “non sence ”harus digalakkan

demi menegakkan perdamaian dan meluruskan politik luar negeri. Kedua bela pihak mesti berpdangan positif bahwa dialog itu

akan mendatangkan keuntungan politik atau dukungan luar negeri. Kedua bela pihak harus melepaskan prasangka buruk jangan-

jangan Papua Merdeka atau Papua tidak merdeka. Dengan melepaskan prasangka buruk, kedua bela pihak, Indonesia maupun

Papua. Faksi-faksi politik Papua yang nampak terpecah mesti bersatu. Opini persatuan perlu kita bangun kepada

masyarakat Papua, Indonesia, dan dunia. Persatuan itu akan menjadi kekuatan politik menuju Papua Baru. Opini yang kita

bangun pasti akan menarik simpati dunia. Dunia akan codong ke Papua. Paling kurang membuang suara diplomatis kepada

Indonesia mengatasi masalah di Papua. Dua strategi tertumpu pada tataran rasionalitas. Kita butu satu strategi tambahan

mengugah hati nurani manusia, korban maupun pelaku. Korban meti diberikan pemahaman mengenai kondisi-kondi sosial

politik, perubahan-perubahan yang nampak positif namun itu merusaknya.  Pengakuan atas pelangaran hak pribadi dan

sesamanya mesti diakui. Strategi perdamian mesti kita coba. Kita tidak  mencoba sama artinya kita kehilangan satu langka maju.

Kita kehilangan dukungan dunia akibat perrpecahan yang kita bangun dari awal pegerakan hingga kini. Kita bertahan dalam faksi,

ideologi Papua Merdeka maupun NKRI bersama aspirasi yang sebenarnya menentang, memperpajang proses perdamaian. Karena

itu, tingalkan semua kebusukan dan bersatu meneriakan satu komando, satu tujuan menuju Papua

Baru.

 

Penulis adalah wartawan tabloidjubi.com. No Hp. 081248917125

 

Scroll to Top