Solusi Papua: Cabut Akar Masalah

JAKARTA  Pemerintah pusat didesak meneliti secara mendalam, kemudian mencabut dan mengatasi akar permasalahan untuk segera mengakhiri konflik di Papua.

 

“Hambatan utama penyelesaian konflik Papua itu karena pemerintah belum sungguh-sungguh mencari inti permasalahan,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Paskalis Kossay dalam acara peluncuran Buku “Oase Gagasan Papua Damai”, dan diskusi publik “Negosiasi Untuk Perdamaian Papua”, di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Kamis (13/7).

 

Paskalis mengatakan, pemerintah bisa saja membuat banyak kebijakan, seperti otonomi khusus (otsus) dan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat (UP4B). Namun, kebijakan itu tidak akan efektif untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan di Papua.

 

Menurut Paskalis Kossay, yang memang merupakan tokoh Papua, sumber permasalahan dari konflik di Papua bukan hanya masalah ketidaksejahteraan masyarakat atau kegagalan pembangunan.

 

“Kenyataan yang ada di Papua sebenarnya persoalan sejarah politik yang berkelanjutan. Orang Papua merasa proses integrasi Papua ke NKRI itu tidak adil dan tidak demokratis,” katanya.

 

Hal itu dianggap tak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pertama kali Papua bergabung dalam pemerintahan Indonesia pada 1963.

 

Dia menjelaskan, orang Papua yang merasa kecewa membuat kelompok kekuatan politik yang melawan pemerintah.

Selanjutnya, hal tersebut diperparah dengan tanggapan pemerintah yang melakukan pendekatan keamanan yang ketat dan represif. Tindakan pemerintah itu, menurut dia, menjadi hambatan lain proses penyelesaian konflik Papua.

 

Namun, Koordinator Nasional Kaukus Papua itu, menyambut baik gagasan dialog antara pemerintah pusat dan orang Papua, yang disebut dialog Jakarta-Papua. Gagasan itu diusung Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial.

 

“Saya sebagai anggota DPR dan mewakili rakyat Papua, berharap pemerintah pusat dapat mendengar suara hati rakyat Papua dan berdiskusi bersama demi mewujudkan perdamaian di Papua,” ujarnya.

 

Paskalis khawatir bila pemerintah tidak segera merespon dengan baik, akan ada pihak asing yang mengambil alih penyelesaian Papua.

 

Dialog

Sementara itu, Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Al-Hamid mengatakan, rakyat Papua menyambut baik ajakan pemerintah untuk berdialog demi mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Papua.

 

“Sejak tahun 2000, gagasan dialog selalu menjadi pilihan bagi orang Papua untuk menyelesaikan konflik,” katanya di acara yang sama.

 

Thaha mengatakan, salah satu faktor yang memperburuk konflik di Papua adalah komunikasi politik dan budaya yang tidak berjalan dengan baik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

 

“Maka sudah waktunya pemerintah melalui Menko Polhukam (Djoko Suyanto-Red) membentuk dewan kerja untuk membuat rencana dan dialog damai di Papua,” katanya.

 

Solusi akhir dalam acara yang sama, ahli perdamaian daerah konflik Dr Farid Husain mengatakan, perdamaian merupakan solusi akhir dari setiap konflik yang dapat dicapai dengan berdialog.

 

Farid menjadi salah satu tokoh yang mendorong gagasan dialog antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. Gagasan yang disebut dialog Jakarta-Papua tersebut diusung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial.

 

Menurut dia, konflik antara pemerintah dan masyarakat Papua disebabkan masalah-masalah yang belum dibahas dan dijawab hingga tuntas sehingga menimbulkan kekecewaan.

 

“Masyarakat yang kecewa akan cenderung melakukan kekerasan untuk menarik perhatian pemerintah,” katanya.

Dia juga berpendapat, seperti di Aceh, konflik yang terjadi di Papua merupakan konflik vertikal, yaitu konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

 

“Berdasarkan pengalaman di Aceh, untuk menyelesaikan konflik ini, pemerintah harus mendekati para pemimpin dan tokoh masyarakat Papua untuk membangun kepercayaan dan bernegosiasi,” ujarnya.

 

Dia menambahkan, penanganan konflik di setiap daerah memang berbeda karena faktor penyebabnya pun berbeda. “Namun, persoalan Papua harus segera diselesaikan secara damai,” katanya.

 

Acara peluncuran buku dan diskusi publik tersebut diselenggarakan atas kerjasama Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian, Lembaga Imparsial, dan Forum Akademisi Untuk Papua Damai. (Kartoyo DS/Ant/Tri Handayani)

 

sumber :http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=307281

Scroll to Top