yanwarinusi

Soal Papua, Perlu Rumusan Kerja yang Lebih Strategis

yanwarinusifoto: Yan Christian WarinusiJayapura– Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy  mengatakan, Dewan Adat Papua dan Masyarakat Adat di Papua agar segera bersatu merumuskan agenda kerja lebih strategis, menyikapi ruang politik yang telah dilegitimasi dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

 

Sebelumnya, pada tanggal 7 September 2007 lalu, dalam sesi ke 61, agenda ke-68 PBB, telah disahkan sebuah Deklarasi tentang Hak-hak Masyarakat Adat. Dimana dalam deklarasi tersebut diberikan hak kepada Masyarakat Adat untuk menentukan nasibnya sendiri, sebagaimana tersirat di dalam pasal 3 Deklarasi.

 

“Atas berkat itu, mereka berhak untuk memutuskan status politik secara bebas, memacu pengembangan ekonomi, sosial dan budaya,” kata Warinnusy, kemarin.

 

Dalam pasal 4 deklarasi PBB, juga disebutkan bahwa Masyarakat adat, dalam melaksanakan hak menentukan nasib sendiri, berhak untuk otonomi atau berpemerintahan sendiri dalam hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan ke dalam dan lokal mereka. Sekaligus juga jalan dan cara untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka.

 

Lahirnya deklarasi, sebenarnya juga sudah diadopsi di dalam Konstitusi Indonesia dan instrumen hukum lainnya, seperti Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

 

“Persoalannya sekarang adalah, apakah Pimpinan Elit Politik Papua dan Dewan Adat Papua mau kembali menjalankan peran, fungsi dan tugasnya sesuai dengan Statuta yang sudah disepakati bersama sejak awal atau tidak?” ujarnya.

 

Sebab di dalam Statuta DAP, jelas-jelas telah ada ruang untuk menjalankan misi utama melakukan perlindungan terhadap hak hak dasar orang asli Papua. Hak dasar dimaksud meliputi hak atas indentitas [the rights of identity], hak atas informasi [the rigths to information], hak atas pelayanan kesehatan [the rigth to health service], hak atas pembangunan [the right to development] dan hak untuk memperoleh pengakuan dan perlakukan yang sama di mata hukum [equality before the law].

 

“Menurut saya, DAP perlu segera mengambil langkah dini untuk menempatkan dirinya pada posisi sentral yang mampu merangkul semua komponen dan faksi dalam masyarakat Papua, Dewan Adat tidak perlu terbawa masuk dalam kegiatan-kegiatan berbau politik praktis seperti menjadi bagian dari salah satu faksi atau badan negara tertentu,” paparnya.

 

DAP lanjutnya, harus menjadi wadah pemersatu semua pihak dalam masyarakat adat Papua sebagai dijamin di dalam aturan perundangan yang berlaku, seperti halnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sebagaimana dirubah di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 serta Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat itu sendiri.  (JO/Jayapura)

 

Sumber: http://www.aldp-papua.com/?p=7041

Scroll to Top