Sepakat Digelar Dialog Khusus

 

JAYAPURA. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) bidang hukum dan HAM, Albert Hasibuan mengatakan, latar belakang dirinya datang ke Jayapura ada 2 hal penting, yaitu ada pertemuan dengan dewan gereja serta untuk mengevaluasi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dalam pembicaraan itu kami mendengarkan keluhan “keluhan yang di sampaikan seperlunya untuk Papua dan Jakarta telah sepakat untuk membuat dialog khusus komunikasi confortable demi menembus kebuntuan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, ungkap Albert Hasibuan usai melakukan kunjungan ke Majelis Rakyat Papua (MRP) Rabu (5/9) pukul 15.30 WIT.

Menurutnya, kebuntuan antara Pemerintah Pusat dan masyarakat Papua sudah berlangsung cukup lama dan masyarakat Papua sudah sangat menderita puluhan tahun. Jadi saya pikir perlu adanya tindakan “tindakan segera untuk menjawab, menembus kebuntuan yang terjadi, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi selama ini di Papua, tegasnya.

Dikatakannya, setelah bertemu dengan Pdt. Benny Giay, pihaknya mendapat masukan–masukan yang dihadapi oleh masyarakat Papua saat ini, kemudian dari pastor Neles Tebay menawarkan semacam jalan keluar untuk penyelesaian masalah Papua dengan metode dialog. “Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan dia, sebab Jaringan Damai Papua ini telah bekerja menyiapkan segala sesuatu untuk melakukan dialog,” paparnya.

Pihaknya juga mendapat pemikiran bahwa dialog ini didambakan seluruh masyarakat Papua. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan pihak Foker LSM yang sependapat untuk diadakan dialog khusus. Yang penting untuk mencapai penembusan jalan buntu untuk menyelesaikan masalah ini, tandasnya.

Untuk itu, pihaknya memikirkan agar Pemerintah Pusat harus memfasilitasi jaringan “jaringan masyarakat yang ada di Papua agar program dialog yang dipersiapkan bisa berjalan lancar dan kemudian hal yang dibicarakan akan menjadi materi penyelesaian.
Kedatangannya ke Papua juga karena pihaknya mendapat informasi bahwa Undang-Undang No. 21 tahun 2001 perlu dievaluasi dan diimplementasikan, karena itu pihaknya menganggap bahwa ada hal yang harus diubah dan banyak menimbulkan masalah tidak dilaksanakan dan ada hal yang salah serta ada hal yang perlu disempurnakan berdasarkan Undang-Undang Otsus.

Sementara itu, Wakil Ketua 1 MRP, Hofni Simbiak mengatakan bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Albert Hasibuan merupakan apa yang harus dijawab dari upaya untuk menyelasaikan masalah-masalah yang ada di Papua sehingga perlu duduk bersama dalam masyarakat Papua sebagaimana telah dipersiapkan Jaringan Damai Papua yang dipimpinan Pater Neles Tebay. Pihaknya dari MRP sebagai lembaga kultural orang asli Papua menyatakan bahwa dialog tersebut menjadi penting oleh karna itu harus dibangun tahapan dialog atau syarat dialog tersebut harus ada.

Selain itu, Hofni juga menambahkan bahwa dalam penyelesaian masalah Papua harus dibuat penandatanganan MoU seperti yang dilakukan untuk Aceh agar dengan MoU tersebut dapat saling mengakui baik Pemerintah Pusat dan masyarakat asli Papua. Dialog tersebut juga amanat dari Undang-Undang Otsus, di mana ada pelurusan sejarah. Bagian ini yang ditakuti negara Indonesia kepada orang asli Papua karena sudah mulai berpikir secara diskriminatif ketika orang Papua berbicara soal harkat dan martabat sudah menjurus kepada makar atau stigma separatis. Untuk itu kami mengharapkan hal-hal ini dihilangkan dan saling mengakui untuk duduk berbicara masalah Papua, paparnya. (jo/fud)

Sumber :http://www.radartimika.com/index.php?mib=berita.detail&;;id=1031

Scroll to Top