Dok. http://www.satunusantara.com

Seminar Papua Tanah Damai

Dok. http://www.satunusantara.comDok. http://www.satunusantara.comJakarta (satunusantara) IPSK LIPI pimpinan Dr. Tri Nuke Pudjiastuti (Deputi IPSK LIPI) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Tindak Lanjut Kebijakan Presiden Jokowi untuk Papua Tanah Damai” di Auditorum Utama LIPI jalan Gatot Subroto, Jakarta.

 

Dr. Tri Nuke Pudjiastuti dalam sambutannya mengatakan, Reset LIPI tentang Papua pada tahun 2009 telah menghasilkan buku Papua Roadmap yang menjadi rujukan antara lain tentang masih adanya perbedaan pemahaman soal Papua, kekerasan politik yang menuju pelanggaran HAM, pembangunan Papua yang belum berhasil dan diskriminasi orang asli Papua.

 

Lebih lanjut dikatakan, pembangunan Papua menjadi agenda penting yang diusung presiden Jokowi, dimana sejak dilantik sudah tiga kali Jokowi berkunjung ke Papua yang menghasilkan antara lain, kebijakan pemberian grasi tahanan politik, pemberian  akses jurnalis asing, pembangunan pasar dan pembangunan infrastruktur. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menangani masalah papua. Tahun 2015 masih terjadi kekerasan seperti di Tolikara, HAM juga belum dituntaskan secara hukum misal kasus Paniai.

 

Sementara itu Dr. Adriana Elisabeth, MSoc.Sc, Kepala P2Politik LIPI menambahkan, Papua akan dibangun menjadi daerah produksi, antara lain dengan mendirikan pabrik semen, membangun pasar dan membangun lumbuk pangan. Di Bidang infrastuktur yaitu pembangunan pelabuhan, jalan, kereta api dan Bandara. Khusus untuk kereta api bisa dilakukan secara bertahap, tidak bisa langsung canggih.

 

Kebijakan Presiden Jokowi ini melambangkan komitmen simbol politik untuk selesaikan persoalan di papua. Buktinya kunjungan jokowi sdh tiga kali bahkan tahun ini juga akan kembali berkunjung ke Papua. Presiden menyatakan siap berdialog dengan orang Papua termasuk dengan OPM. Jokowi telah memberi harapan untuk selesaikan masalah di Papua. Dialog seperti apa yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah Papua?, ini yg hrs dirumuskan.

 

“Sampai saat ini memang belum ada grand strategi untuk menyelesaikan masalah Papua. Grand strategi harus simultan, komprehensif dan sinergis. Tanpa grand strategi maka kebijakan Polkam dan ekonomi di Papua akan berjalan sendiri-sendiri” pungkasnya.

 

Sedangkan Tantowi yahya anggota Komisi I DPR RI mengatakan, ada perbedaan cara pandang antara pemangku kepentingan menyangkut masalah Papua. Kebersamaan berfikir, berpendapat dan melangkah menjadi penting untuk menyelsaikan Papua secara bermartabat dan tidak menimbulkan problem baru. Ketidak fokusan pemerintah telah dijadikan momentum oleh aktivis atau sparatis Papua.

 

Selain itu internasionalisasi isu Papua juga belum bisa kita bendung dengan baik.“Puluhan tahun dengan isu yang sama berputar-putar tidak bisa selesaikan Papua. pemerintah menganggap bahwa Papua masalah kemiskinan, ketertinggalan dan ketidakadilan. Sedangkan DPR melihat ada pengalihan isu tentang Papua” kilahnya.

Terjadi perubahan keinginan di Papua, dulu ingin selesaikan masalah kemiskinan, ketidakadilan, tapi kini mereka mengubah perjuangan untuk kemerdekaan dengan mengangkat isu HAM dan ini sudah ada hasilnya.

Isu internasionalisasi Papua sangat mengkhawatirkan. Hasilnya sudah ada yaitu adanya simpati dan dukungan yang berkepentingan dengan Papua merdeka. Isu yang selalu menjelekan Indonesia harus dibendung. Banyak website yang memaki-maki kita, tapi pemerintah diam saja. Melalui cyber seharusnya ini bisa dibendung dengan melibatkan pihak lain. Sutioso/ray.

 

Sumber: http://www.satunusantara.com/2016/01/seminar-papua-tanah-damai.html

 

Scroll to Top