Seminar Intern “Perkembangan Terkini Kasus Papua

Bulan Agustus 2011, berita kekerasan di Papua menyeruak di media-media massa seiring kembali memanasnya kondisi di Papua. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai situasi terkini di Papua, Pusat Penelitian Politik (P2P LIPI) mengadakan seminar intern bertajuk “Perkembangan Terkini Kasus Papua” pada 16 Agustus 2011. Bertempat di Ruang Seminar P2P LIPI, acara ini menghadirkan narasumber Dr. Muridan Satrio Widjojo yang merupakan Koordinator Tim Papua-LIPI dengan moderator Dr. Adriana Elisabeth, yang juga merupakan anggota Tim Papua-LIPI. Tim ini melakukan riset selama 4 tahun, yaitu 2004-2006 dan 2008, yang diakhiri dengan publikasi cetak biru resolusi konflik Papua berjudul “Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future” (2009) yang diterbitkan oleh ISEAS Singapore dan KITLV Leiden.

 

 

Muridan dalam presentasinya berjudul “Defending Indonesia: Dialog and Democracy to End Stalemate in Papua, Indonesia” menyatakan bahwa konflik Papua pada dasarnya berakar dari empat hal besar, yaitu pandangan yang saling bertentangan antara Jakarta dan Papua mengenai sejarah dan status politik Papua; kekerasan negara dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); marjinalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua dalam pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massa ke Papua sejak 1970; dan kegagalan pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat asli Papua dan kegagalan mendorong masyarakat asli Papua untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi modern.

 

Otonomi khusus (Otsus) memang telah diberikan Pemerintah kepada Papua sejak 2001, namun hal tersebut tidak dijalankan dan penuh dengan distorsi di mana baik pemerintah pusat di Jakarta dan orang Papua sendiri tidak serius menjalankannya. Menurut Muridan, Pemerintah pusat gagal untuk memenangkan hati dan pikiran orang Papua. Ada beberapa penyebab gagalnya Otsus. Pertama, sejak awal Otsus memang tidak mendapat legitimasi di mana Otsus dianggap sebagai produk orang ketiga. Orang Papua tidak pernah merasa memiliki Otsus, pun demikian dengan pemerintah pusat. Otsus tidak lahir dari dialog komprehensif antara dua kelompok yang berkonflik. Bagi pihak yang prointegrasi, Otsus dipandang sebagai agenda kelompok separatis. Sementara bagi kelompok separatis, Otsus dipandang sebagai trik baru ala Jakarta. Kedua, selama 10 tahun ini, inti dari Otsus tersebut, yaitu kebijakan afirmatif bagi masyarakat asli Papua, pemajuan HAM, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, partai politik lokal dan pembetulan sejarah, tidak pernah didiskusikan. Ketiga, pemerintah pusat tidak konsisten di mana pemerintah pusat membuat kebijakan yang menghalangi Otsus. Keempat, pemerintah cenderung mereduksi Otsus sebagai persoalan kesejahteraan. Memang ada beberapa daerah di Papua kelaparan, tapi ada beberapa daerah di Papua yang makanannya berlimpah. Kelima, bad governance, korupsi, dan tidak adanya komitmen dari pemimpin lokal Papua untuk mensukseskan Otsus.

 

Perkembangan terakhir di Papua, yang disebut oleh Muridan sebagai political noises, menurutnya tidak ada perubahan dan ada pola (pattern) yang konsisten sejak dulu. Otsus gagal memutus siklus kekerasan dan mempromosikan perdamaian di Papua. Indikatornya adalah pertama, siklus kekerasan tidak mengalami peningkatan dan juga pengurangan atau hilang. Kedua, kegagalan ini memperkuat barisan oposisi pemerintah, yang tidak hanya anti pemerintah tetapi juga anti Indonesia, dan hal ini berlanjut hingga generasi mudanya. Ketiga, serangan-serangan itu tetap ada, baik di Nafri, Puncak Jaya, dan di beberapa tempat lainnya. Hal ini terjadi sejak 2004. Ketika tahun 2000 ada Kongres Papua, rakyat percaya ada jalan damai dan dialog. Namun ternyata, empat tahun tidak menunjukkan hasil apa-apa dan Otsus tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai instrumen yang bisa dipakai, maka orang-orang mulai frustrasi dan menggunakan kekerasan kembali. Keempat, terjadi radikalisasi di antara anak muda pegunungan. Mereka turun ke pantai-pantai dan kota mengepung wilayah tersebut, termasuk Jayapura dan Nabire. Gerakan anak muda ini meningkat sejak 2006 di mana mereka adalah simbol perlawanan gaya baru Papua yang menggunakan internet dan facebook secara maksimal. Kelima, terjadi benturan antara aparat keamanan dan kelompok-kelompok pro Papua merdeka atau mereka yang dicurigai. Ketegangan terus terjaga di Papua. Keenam, jumlah tahanan politik terus meningkat di Papua.

 

Terkait pemecahan konflik, menurut Muridan, ada sejumlah perdebatan. Pertama, ada pihak yang mengatakan bahwa kondisi sekarang ini sudah bagus (status quo), yaitu mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan tidak lagi pendekatan keamanan. Meskipun kenyataannya, pendekatan keamanan masih dominan seperti yang ditulis oleh Imparsial, ada sekuritisasi di Papua. Selain itu, juga dikedepankan komunikasi konstruktif sebagai kata lain dari dialog yang diucapkan SBY pada tahun 2010 dan menjadi kebijakan politik yang akan ditelorkan melalui UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) di mana Tim LIPI terlibat dari awal, termasuk merumuskan Perpres UP4Byang pasal-pasal politiknya membuka ruang bagi dialog. Kedua, melalui referendum dan dialog internasional. Sejumlah kelompok di Papua, di bawah Muhtar Tabuni, mempunyai Komite Nasional Papua Barat yang tidak percaya pada dialog Jakarta-Papua dan menginginkan referendum karena dialog hanya akan berujung pada kompromi. Ketiga, home grown dialog. Hal inilah yang dilakukan Tim Papua-LIPI dengan mendirikan Jaringan Damai Papua (JDP). Melalui jaringan ini, Muridan menegaskan bahwa timnya ingin mengatakan kepada Indonesia, Papua, dan dunia bahwa ini adalah Indonesia home grown initiative atau Papua Home Grown Initiative.

 

Muridan kembali menegaskan bahwa pada intinya dialog tersebut adalah pihak yang berkonflik mau menyepakati apa yang menjadi akar masalah karena selama ini masalahnya saja tidak disepakati antara Jakarta dan Papua. Bagi Papua, masalahnya adalah politik dan sejarah, yaitu eksistensi Papua dalam konteks keIndonesiaan. Sementara bagi Indonesia, masalahnya adalah kesejahteraan, perut kosong, dan kebodohan. Jadi, harus ada kesepakatan apa yang menjadi akar masalah dan disinilah letak pentingnya dialog. JDP dalam hal ini tidak memoderasi, mengkooptasi, dan mengarahkan orang, namun menyediakan ruang yang terhormat supaya orang merasa nyaman duduk dan berbicara tanpa menggunakan senjata. JDP tidak berbicara tentang agenda dan hasil dialog.

 

Dialog pada dasarnya membutuhkan pradialog supaya orang bisa berdialog. Ada beberapa hal yang dilakukan JDP pada tahap pradialog ini. Pertama, membangun mitra dialog. Hal ini dilakukan melalui pelatihan fasilitator-fasilitator muda dari berbagai faksi, LSM, gereja, agama; bekerjasama dengan jurnalis dan LSM untuk menyadarkan bahwa ini merupakan pekerjaan bersama; bekerjasama dengan Komisi I dan II DPR RI dan DPD, Kaukus Papua, dan think tank (Lemhanas, Wantannas); roadshow ke PBNU, PGI, KWI; membangun kepercayaan sayap-sayap bersenjata dan kelompok-kelompok garis keras Papua. Kedua, konsultasi publik dengan pemimpin akar rumput di 25 kabupaten (19 kabupaten penduduk asli Papua dan 6 kabuapaten penduduk pendatang) Papua. Ketiga, mendorong Papua menjadi lebih solid, setidaknya kita tahu pada siapa kita bicara. Keempat, memohon dukungan internasional dengan berbicara kepada diplomat-diplomat. Hal ini untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa demokrasi di Indonesia bisa menciptakan ruang bagi dialog.

 

Puncak dari konsultasi publik tersebut adalah Konferensi Damai Papua pada 5-7 Juli 2011, yang menghadirkan 1000 orang dari seluruh Papua. Hal terpenting dari konferensi ini adalah bahwa Jakarta dan Papua hadir disitu, di mana Menkopolhukam RI hadir menyampaikan posisi politiknya dan kelompok-kelompok radikal pro kemerdekaan hadir dan mendengarkan dengan hormat tanpa teriakan dan bintang kejora. Kelompok Papua Merdeka juga bisa merumuskan pikirannya, apa yang mereka maksud dengan Papua Tanah Damai dengan indikator politik, hukum, dan HAMnya. Namun, pascakonferensi ini, Muridan menegaskan, masih mempunyai pekerjaan rumah. Pertama, kepemimpinan yang masih lemah dan representasi antar faksi yang tidak jelas. Kedua, obsesi tentang kemerdekaan yang terlalu dalam, tidak hanya tumbuh di pikiran tetapi juga di hati. Adalah mimpi buruk jika kita berharap bahwa pikiran-pikiran tentang kemerdekaan Papua itu akan hilang karena ia telah berakar di dalamnya. Hal inilah yang seakan-akan membuat orang Papua sulit untuk berkompromi. Ketiga, masih adanya spoiling moves dari kelompok garis keras Papua, baik yang prokemerdekaan maupun pro Merah Putih. Keempat, pertentangan di antara pemerintah pusat antara hardliner vs moderates. Kelima, trust deficit terhadap JDP. Pasca deklarasi, posisi JDP dipertanyakan apakah faksi politik atau fasilitator. JDP adalah fasilitator. Keenam, adanya kesenjangan konsep dialog antara Jakarta-Papua. Bagi orang Papua, dialog dianggap sebagai perundingan atau negosiasi yang lebih dari Aceh. Sementara, Jakarta tidak menganggapnya sejauh itu. Ketujuh, menguatnya tekanan kelompok masyarakat sipil terhadap pemerintah.

Sebagai penutup Muridan menegaskan bahwa ruang untuk dialog damai pelan-pelan pasti akan terbuka dengan kekuatan rasionalitas dan integritas. Pada tahap seperti ini, JDP tidak akan mundur dan akan bertanggungjawab. (Lidya Christin Sinaga)

Scroll to Top