“Sebelum UP4B Gagal, Mari Dialog Jakarta-Papua”

Kalau UP4B Gagal ? Orang Papua Sudah Punya Jawaban ? Dialog Solusinya? Sebelum Terlambat

Presiden SBY Membentuk UP4B karena pelaksanaan amanat UU Otsus belum optimal. Dalam UP4B selain ini merupakan lembaga yang berfungsi sebagai Koordinasi dalam kerangka Otsus namun dalam upaya UP4B yang akan ditegakkan dalam kerangka penyelesaian masalah Papua dan Papua Barat yang meliputi tegaknya kedaulatan NKRI, pelaksanaan Otonomi khusus dan percepatan pembangunan di daerah tersebut. Kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan kemajuan pembangunan di Papua terus mengalami perubahan untuk mencari format yang sesuai bagi masyarakat Papua.

 

Sebelumnya pemerintah melalui Presiden Megawati, mengeluarkan Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (anjuran dari Gubernur Jap Solossa). Kemudian Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang bertanggung jawab kepada Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan kini secara lebih tegas lagi, Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2011 tentang, Percepatan Pembangunan Provinsi Papua danProvinsi Papua Barat yang akan dilaksanakan oleh Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Wakil Presiden RI Boediono mengatakan UP4B akan membawa pendekatan kesejahteraan yang lebih luas, namun juga memberikan rasa keadilan dan keamanan, UP4B akan berkedudukan di Jayapura. Unit ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

 

UP4B Terdiri atas seorang kepala, wakil kepala, 5 (lima) deputi, dan sebanyak-banyaknya 20 tenaga profesional.Sedangkan Menko Kesra Agung Laksono mengharapkan agar masyarakat Papua jangan dulu berprasangka buruk dengan UP4B, sebab unit ini bersifat koordinasi. Dan Anggota DPD RI, Pdt.ElionNumberi,mengatakan ada 4 agenda yg diusung UP4B. Rencana pemerintah ini mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat Papua. Pihak Gereja, meminta agar UP4B tidak boleh diaktifkan sebelum ada sebuah dialog antara pemerintah dengan rakyat Papua. Dan menilai UP4B tidak lagi relevan bagi penduduk asli Papua, karena UP4B statusnya lebih rendah dari UU Otsus yang telah gagal, karena itu penyelesaiannya adalah dialog damai.

Terhitung telah tiga kali Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk percepatan pembangunan di tanah Papua. Sayangnya nilai kesejahteraan masyarakat selama 10 tahun ini diukur melalui jumlah triliun yang mengalir ke Papua. Masyarakat Papua meragukan upaya yang akan dilakukan oleh unit ini, berbagai elemen masyarakat tidak setuju bahkan menolak kehadiran UP4B, Jaringan Damai Papua sebenarnya menawarkan solusi yang baik yakni dialog Jakarta –Papua, untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan dan solusi-solusinya diantaranya: Kedaulatan NKRI yang di yakini bertentangan dengan sejarah integrasi Papua kedalam NKRI, seiring berkembang gerakan-gerakan Papua Merdeka yang semakin gencar terjadi setelah peristiwa Kongres Rakyat Papua 3, dan Percepatan Pembangunan khususnya infrastruktur, pasti tidak akan optimal karena masyarakat asli Papua yang berada di wilayah pedalaman secara letak geografis sulit ditempuh dengan masa bakti UP4B hingga tahun 2014. Lantas apakah ini unit untuk kesejahteraan ataukah unit politik sebagai pintu yang dibuka pemerintah pusat untuk berinteraksi dengan rakyat Papua guna membangun komunikasi Konstruktif. Jika upaya ini gagal unit apa lagi yang akan di tawarkan Pemerintah? Jika UP4B gagal maka masyarakat Papua sudah mempunyai jawaban atas nasib mereka. Dialog Jakarta-Papua, solusinya sebelum semuanya terlambat. (FX Making)

Sumber: http://politik.kompasiana.com/2012/04/19/sebelum-up4b-gagal-mari-dialog-jakarta-papua/

Scroll to Top