kekerasan di papua

SBY Dinilai ‘Gagal’ di Papua

kekerasan di papuaImage: http://kreavi.comJayapura – Berbagai kekerasan yang terus meningkat di Papua dan Papua Barat hingga menjelang akhir tahun 2012, menjadi catatan buruk dalam perjalanan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hampir Sembilan tahun.

 

Hal itu makin sulit dengan adanya sorotan dari hampir seluruh negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Universal Periodic Review Mei 2012 lalu di Jenewa-Swiss. “Dimana pemerintah Indonesia telah menolak sekitar 30 rekomendasi dari total 180 rekomendasi yang diajukan dalam UPR tersebut,” kata Yan Christian Warinussy Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari, Selasa.

 

Ia mengatakan, di dalam rekomendasi yang ditolak, termasuk usaha mengakhiri penangkapan dan penahanan dengan memakai pasal-pasal Makar (106 dan 110 KUH Pidana). “Sehingga ini masih memungkinkan negara senantiasa akan menindak tegas bahkan memakai anasir kekerasan fisik dan senjata api dalam menyikapi setiap aksi damai rakyat sipil di Tanah Papua dalam menyampaikan pandangan politiknya,” ujar Warinussy.

 

Buktinya, kata dia, beberapa aktivis Komite Nasional Papua Barat seperti Ketua DPW Mnukwar Alexander Nekenem masih dipanggil dan diperiksa sebagai Tersangka Pidana Makar belum lama ini di Polres Manokwari.

 

Namun demikian, lanjut Warinussy, pemerintah Indonesia setidaknya bisa menerima rekomendasi yang mendesaknya untuk jangan salah memakai pasal 106 dan 110 KUH Pidana dalam membatasi kebebasan hak berekspresi.

 

“Pemerintah Indonesia juga telah menolak rekomendasi mengenai pembebasan terhadap orang-orang yang ditahan untuk tindakan politik yang damai, rekomendasi ini disampaikan oleh Amerika Serikat dan Kanada, dan ini berarti tahanan politik seperti Filep Karma, Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, Selpius Bobii, Sananay Kraar dan Dominikus Sorabut, belum dapat memperoleh kebebasan hukum,” paparnya.

 

Satu kenyataan buruk bagi rakyat Papua adalah ditolaknya rekomendasi dari pemerintah Jepang yang secara tegas mendesak Indonesia untuk menghentikan pelanggaran HAM di Papua atas prakarsa TNI dan Polri.

 

“Alasannya bahwa rekomendasi tersebut tidak relevan buat Papua karena tidak menceriterakan kenyataan, tetapi menurut saya bahwa penolakan itu bakal memicu meningkatnya kekerasan yang berdampak pada pelanggaran HAM secara sistematis nantinya,” katanya.

 

Warinussy mendesak Presiden SBY untuk segera membuka ruang bagi terselenggaranya Dialog Papua-Jakarta jelang akhir tahun 2012. “Presiden SBY hendaknya segera mengutus timnya bertemu dengan Koordinator Jaringan Damai Papua untuk mendiskusikan rencana format Dialog. Sehingga di awal tahun 2013 kemungkinan dimulainya persiapan Dialog dapat dilaksanakan,” ujarnya lagi.

 

Menurut dia, dialog adalah jalan yang paling adil, damai dan bermartabat serta memenuhi standar universal dalam upaya penyelesaian konflik. “Bahkan Pemerintah Indonesia akan memperoleh nilai yang sangat tinggi dalam konteks pergaulan internasional, apabila mereka memilih untuk menerima penyelesaian konflik poltik di Tanah Papua melalui Dialog,” pungkasnya. (JO/Jayapura)

 

Sumber: http://www.aldp-papua.com/?p=7331

Scroll to Top