Rekomendasi MRP ‘Dialog Jakarta-Papua’ Harus Dikawal

JAYAPURA – Wakil Direktur Aliansi Demokrasi Untuk Papua (Alliance of Democracy for Papua), Yuman Corona, mengatakan, rakyat Papua dan semua komponen yang ada di Papua dan luar Papua hendaknya mengawal hasil rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mendorong pendekatan dialog sebagai solusi menyelesaikan masalah di Papua melalui ‘Dialog Jakarta-Papua’. Hasil rekomendasi itu tertuang dalam SK MRP No 6 Tahun 2013.

“MRP telah menyelenggarakan rapat pleno pada  12 Agustus 2013 lalu, yang menyatakan Otsus yang selama ini berjalan telah gagal dan merekomendasikan untuk segera dilaksanakan dialog Jakarta-Papua. Ini yang harus didukung,” ungkapnya kepada Bintang Papua, via ponselnya, Jumat, (23/8).

Di jelaskan, sebagaimana diketahui dalam rekomendasi itu MRP meminta Presiden, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat, DPRP dan DPR PB memperhatikan dan menindaklanjuti keputusan MRP. Di dalam SK itu juga memberikan batasan waktu selambat-lambatnya 60 hari setelah keputusan dikeluarkan.

Berdasarkan hal itu,  AIDP sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil di Papua memberikan masukan sebagai berikut.  Pertama, untuk MRP (1) harus tetap konsisten dan fokus  mengawal rekomendasi rapat pleno yang telah dikeluarkan MRP dan menjadikan isu dialog menjadi prioritas untuk dilaksanakan,  karena MRP merupakan sebuah institusi resmi representatif masyarakat Papua sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 21 Tahun 2001.  (2) Mendukung sepenuhnya langkah, kebijakan dan komunikasi yang telah dilakukan oleh MRP,  namun perlu juga mensosialisasikan hasilnya kepada masyarakat Papua.

Kedua, untuk DPRP dan DPR PB. (1) agar mendukung secara politik hasil rekomendasi MRP dan tetap membangun sinergitas komunikasi dengan pihak MRP. (2) menindaklanjuti hasil rekomendasi MRP dan menggelar rapat Paripurna DRP dan DPRPB dan membentuk Pansus dialog Jakarta-Papua.

 

Ketiga, untuk Gubernur Papua dan Papua Barat. (1) agar mendukung secara penuh politik hasil rekomendasi MRP dan tetap membangun komunikasi yang baik dengan MRP dan MRPB. (2) memulai merumuskan dan membangun kebijakan startegis guna menempatkan pendekatan dialog sebagai agenda prioritas kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Keempat, kepada Presiden RI. (1) mendukung sepenuhnya rekomendasi MRP dengan menjadikan dialog sebagai pendekatan prioritas melalui langkah-langkah konkret guna menyelesaikan masalah Papua sebagaimana janji atau komitmen Presiden dalam pidato Kenegaraan 16 Agustus 2011 bahwa perlunya untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. (2) dukungan politik dari Presiden RI diperlukan dengan memulai bentuk tim khusus dialog untuk melakukan berbagai pertemuan dengan beberapa pihak di Papua dan Jakarta.

Kelima, untuk DPR RI dan DPD RI. (1) mendukung sepenuhnya hasil rekomendasi dari MRP dengan menjadikan dialog pendekatan prioritas untuk menyelesaikan masalah Papua. (2) khusus untuk Komisi I DPR RI ini menjadi momentum untuk segera membangun komunikasi politik dengan berbagai fraksi dan komisi untuk mendukung pendekatan dialog dalam menyelesaikan masalah Papua yakni dengan menggelar dialog Jakarta-Papua.

“Kenapa kami mendukung dialog Jakarta-Papua, karena ini penyelesaian masalah Papua tanpa kekerasan. Visi misi kami adalah mendorong keadilan bagi proses-proses demokrasi di Papua. MRP sebagai instusi legal harus mendorong ini untuk rakyat Papua yang lebih baik,” pungkasnya.(Nls/Don/l03)

 

Sumber: http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/7700-rekomendasi-mrp-%E2%80%98dialog-jakarta-papua%E2%80%99-harus-dikawal

Scroll to Top