Rakyat Papua Ingin Dialog Tingkat Tinggi

Yunus Wonda: RUU Otsus Plus Tak Dibahas Tahun ini Jangan Terlalu Dipersoalkan

 

JAYAPURA-Ketua Dewan Per¬wakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda menga¬kui bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Plus yang sudah diperjuangkan selama satu tahun lebih itu tidak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2015 di DPR RI. “Meski begitu RUU Otsus Plus masuk dalam Pro¬legnas lima tahun, artinya bisa saja dibahas di tahun depan 2016, sebab saat ini DPR-RI dan Pemerintah lebih konsen kepada 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dianggap urgen, misalnya saja RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” ungkap Yunus Wonda kepada wartawan di Jayapura, Selasa (10/2) kemarin.

 

Yunus Wonda menjelaskan dari enam fraksi di DPR RI, ada tiga fraksi yang tidak mendukung RUU Otsus Plus dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2015, termasuk pemerintah sendiri juga tidak memasukkan RUU Otsus Plus masuk agenda prioritas, sebab masih harus konsentrasi pada program Presiden Joko Widodo.

Walaupun RUU Otus Plus tidak dibahas tahun 2015 ini, namun Yunus Wonda berharap agar masyarakat jangan terlalu mempersoalkan hal tersebut, sebab yang harus diingat bahwa perjuangan untuk menggolkan suatu RUU dalam rangka meningkatkan pembangunan di Papua itu sudah dilakukan dengan keras oleh Pemerintah Provinsi Papua dan kini tergantung pada presiden.“Intinya tugas Pemerintah Provinsi Papua sudah menyampaikan kepada presiden soal konsep kita, kini tergantung pusat,” jelasnya.

Menurut politikus dari Partai Demokrat ini, Pak Presiden lebih memilih cara menyelesaikan persoalan pembangunan di Papua dengan konsep dialog antara Jakarta dan Papua. Hanya saja dirinya mengingatkan Pemerintah Pusat bahwa dialog yang dimaksud oleh presiden harus terlebih dahulu diawali dengan kesepahaman konsep antara kedua belah pihak.

 

“Sebab dari hasil pertemuan dengan presiden belum lama ini, kami menilai konsep dialog yang ditawarkan oleh Jakarta hanya memikirkan soal dialog pembangunan di Papua, padahal dialog yang dipikirkan oleh masyarakat di Papua adalah dialog politik tingkat tinggi. Dialog yang akan menyelesaikan persoalan dasar di Papua, artinya harus dilakukan di negara netral. Paling tidak seperti yang terjadi di Helsinki, untuk menyelesaikan persoalan di Nangro Aceh Darusalam,” ungkap Yunus Wonda.

 

Yunus Wonda menegaskan bahwa intinya ada persoalan mendasar di Papua yang harus diselesaikan oleh pemerintah, sebab persoalan Papua bukan persoalan makan dan minum, atau kirim uang banyak ke Papua, namun persoalan Papua adalah persoalan ideologi tingkat tinggi. “Jika Aceh bisa selesaikan dengan perjanjian Helsinki, maka Papua juga harus bisa seperti itu, dan pemerintah pusat bisa membuka diri, sehingga persoalan selesai dan pembangun bisa jalan dengan baik. Apalagi Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat tahu terkait dengan penyelesaian Aceh. Saya pikir bisa juga di Papua,” ujarnya.

 

Saat disinggung apakah de¬ngan tidak dibahasnya RUU Otus Plus pada tahun ini menandakan bahwa tim dari Pa-pua telah gagal melakukan lobi ke pusat? Yunus Wonda menolak anggapan itu, sebab dirinya mengakui persoalan Otsus Plus bukan pada persoalan lobi atau tidak lobi, namun persoalan utama adalah DPR RI lebih melihat persoalan RUU yang urgen saat ini, ketimbang RUU Otsus Plus, sehingga wajar saja jika dipending. “Saya menilai pemerintah ingin pelajari dulu draf otsus plus yang akan dipadukan dengan kebijakan pembangunan di Papua, sehingga bagi saya bukan persoalan gagal lobi, namun urgensi dari kebutuhan saat ini,” pungkasnya.(cak/fud)

 

Sumber:http://www.radarsorong.com/index.php?mib=berita.detail&id=33033#

Scroll to Top