dumma-s-sofyan-yoman

Rakyat Papua Butuh Dialog, Bukan Otsus Plus

Pemerintah wajib merealisasikan janji-janji kepada orang Papua pada masa lalu.

 

dumma-s-sofyan-yomandumma-s-sofyan-yoman (Ketua Sinode Gereja Baptis PapuaJAKARTA – Otonomi khusus (Otsus) plus yang ditawarkan pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua dipandang bukan solusi. Penyelesaian Papua harus tetap melalui dialog secara damai, jujur, bermartabat, dan setara antara pemerintah pusat dan warga Papua. Demikian dinyatakan Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Socratez Sofyan Yoman kepada SH, di Jakarta, Rabu (1/5).

 

“Selama 50 tahun, pemerintah Indonesia telah gagal membangun Papua. Pendekatan keamanan dan kesejahteraan telah dilakukan tetapi tidak bisa, karena tidak menyentuh permasalahan sesungguhnya,kata Socratez.

 

Dia mengatakan setelah era pendekatan keamanan, pemerintah membuat aturan otsus. Menurutnya, otsus bukan keputusan untuk membangun, melainkan hanya kesepakatan politik. Dalam era otsus, pemerintah juga membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B). Tetapi nyatanya, dalam hal pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, rakyat Papua masih tertinggal. Belum lagi, kata Socratez, masih banyak orang Papua dibunuh atau dipenjarakan karena tudingan separatis.

 

“Tidak perlu lagi sandiwara dengan otsus plus, orang Papua sudah trauma. Sudah tidak percaya lagi,katanya. Dia menegaskan persoalan Papua bukan sekadar makan dan minum, tetapi ada hak-hak politik yang diabaikan sejak 50 tahun lalu ketika Papua bergabung ke dalam Indonesia. Menurutnya, yang paling penting, tetap jalan dialog yang damai, jujur, dan bermartabat, serta posisi antara pemerintah dan warga Papua setara.

 

“Tidak dalam kerangka antara pusat dan daerah, tidak juga Organisasi Papua Merdeka, tetapi setara dan dimediasi pihak ketiga,” ujarnya.

 

Keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar masalah Papua berakhir dalam 1,5 tahun selama sisa masa jabatan, menurut Socratez, tidak mudah. SBY sebaiknya memerhatikan dulu masalah gereja-gereja yang ditutup, seperti Yasmin, di Bogor. Halaman depan rumah aja tidak mampu diselesaikan, kok mau langsung membereskan masalah Papua yang rumit dan jauh dari Jakarta,tuturnya.

 

Beban Sejarah
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Puan Maharani mengatakan, pemerintah memiliki beban sejarah yang wajib dijalankan pemerintah, antara lain menyejahterakan masyarakat Papua.

 

“Masalah keamanan, persatuan, dan kesejahteraan di Papua itu semua satu jahitan. Jadi tidak bisa dipandang atau diselesaikan secara terpisah-pisah,” kata Puan di Jakarta, Selasa (30/4).

 

Puan mengingatkan 50 tahun lalu bangsa Indonesia sepakat untuk membebaskan Papua dari penjajahan dan merangkulnya menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka, kata dia, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk merealisasikan janji-janji yang pernah diberikan kepada orang Papua pada masa lalu.

 

“Setelah 50 tahun tentunya kita prihatin mendengar informasi masih ada kelaparan di Papua. Mimpi bersama bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, mandiri, dan sejahtera masih belum terwujud di beberapa bagian negeri ini, termasuk di Papua,” ujarnya.

 

Kemiskinan, kata Puan, masih menjadi salah satu persoalan besar di Papua. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik pada April 2013 yang menyatakan, 27-30 persen rakyat Papua masih hidup miskin. Ia menambahkan, ada jutaan orang miskin dan pengangguran di Papua.

 

“Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi yang tertinggi persentase kemiskinannya di Indonesia. Apakah wajar provinsi yang kaya alamnya tapi miskin warganya?ujar Puan. Menurutnya, masih besarnya jumlah orang miskin di Papua menunjukkan dana otsus tidak pernah dinikmati oleh warga Papua.

 

Sementara itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengatakan, lembaganya saat ini tengah memulai audit terhadap penggunaan dana Otsus Papua periode 2011-2012. Menurut Hadi, BPK melakukan audit karena menilai penggunaan otsus patut diaudit lebih mendalam.

 

“Tahapan audit saat ini baru pengumpulan data dan dokumen terkait penyaluran dan distribusi dana otonomi khusus Papua. Jenis auditnya adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),” kata Hadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

 

Hadi mengatakan, dana otsus yang telah digelontorkan sejak 2001 mencapai sekitar Rp 33 triliun di Papua dan Rp 7,5 triliun untuk Papua Barat. Berdasarkan audit periode 2002-2010, lanjut Hadi, BPK menemukan penyimpangan Rp 4,28 triliun yang sebagian terindikasi korupsi. (Ruhut Ambarita)

 

Sumber : http://shnews.co/detile-18746-rakyat-papua-butuh-dialog-bukan-otsus-plus.html

Scroll to Top