kegiatan UGM

Prof. Mohtar Mas’oed: Saya Ingin Banyak Kelompok Mendukung Dialog Jakarta-Papua

kegiatan UGMProf. Dr. Mohtar Mas’oed saat memaparkan materinya tentang Dialog Jakarta-Papua di Yogyakarta. Foto: Markus Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH — Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Poltik, Universitas Gadjah Mada (FISIPOL-UGM) Yogyakarta, Profesor Mohtar Mas’oed mengatakan, ia ingin semakin banyak kelompok di Indonesia yang mendukung proses penyelesaian masalah Papua melalui jalan Dialog Jakarta – Papua.

 

“Saya ingin membicarakan dialog ini karena saya ingin banyak kelompok yang mendukung dialog itu. Karena ini negara demokrasi, maka saya mau banyak orang yang bisa mendukung dan menggerakkan. Itulah yang diharapkan tokoh-tokoh Papua dalam Jaringan Damai Papua (JDP) seperti Neles Tebay.”

 

Demikian dikatakan Doktor yang mengepalai Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM ini pada Peluncuran dan Diskusi buku “100 ORANG INDONESIA ANGKAT PENA DEMI DIALOG PAPUA”, Kamis, (12/12/13)  di Theatrical Room, Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN)  Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

 

Kata dia, “Kalau Anda tidak siap berubah, maka tidak akan mungkin ada dialog. Kalau Anda pergi dari rumah dengan agenda, ‘saya harus menang’. Lalu, yang lain lagi membawa pikiran yang sama, ‘saya harus menang’, lalu mereka pertahankan apa yang mereka bawa. Tidak ada upaya untuk saling menerima. Jadi, kalau orang mau dialog itu harus punya warna abu-abu. Jangan hitam atau putih saja.”

 

“Kita yang hadir di sini, tidak banyak yang mengalami seperti yang dialami di Papua. Ada banyak hal yang tidak mudah dipahami di Papua,” tutur Mohtar Mas’oed pada diskusi buku yang dihadiri kurang lebih 100-an orang itu.

 

Pembicara lain, Anggota Komisi III DPR-RI, Eva Kusuma Sundari mengatakan, hingga saat ini Pemerintah belum punya tawaran baru sebagai alternatif untuk menyelesaikan konflik di Papua.

 

Kata Eva, dulu Istana membuat komitmen untuk mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian di Papua. Lalu, muncul Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2000. “Otsus dulu sempat menjadi harapan untuk kekhususan Papua. Ttetapi dalam perjalanannya dibonsai oleh sekitar 6 Undang-Undang, misalnya  Undang-Undang Kehutanan, Pemilu, Otonomi Daerah dan lainnya,”  tuturnya.  

 

Sehingga, kata dia, Otsus yang dulu menjadi harapan untuk mengakomodasi identitas khusus itu tidak jalan. “Nah, sekarang ditawarkan Otsus Plus. Orang-orang asli Papua belum banyak diajak bicara, walaupun ada orang Papua di sana. Saya bingung ini sebetulnya bagaimana ini,” kata Eva.   

 

Ia juga menilai, dalam kebijakan pembangunan di Papua lebih terlihat obligatif dan ekspensif. “Nah, kalau kita membaca apa yang dilakukan  pemerintah selama ini di Papua tidak ada yang baru. Tidak ada tawawan alternatif atau merespon persoalan yang ada di sana,” tegasnya.

Eva juga lebih jauh menjelaskan soal kondisi pers di Papua. “Pers tidak boleh di sana. Tidak hanya Pers asing, tetapi pers di Papua juga agak sulit. Lalu, ada penembakan, sekitar 15 kasus yang belum selesai. Tidak tahu siapa yang menembak. Jadi, saya lihat superioritas sipil tidak berlaku di Papua,” tuturnya.

 

Ia juga kritisi Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang terkesan tidak menyentuh upaya-upaya dialog. “Otsus itu, dalam perjalanannya muncul UP4B, lalu fokus hanya infrastruktur dan di dalamnya tidak dibahas dialog,” katanya.

 

Eva menilai, penyelesaian masalah Papua melalui jalan dialog mengalami kebuntuan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Maka, kata dia, “Perlu nasionalisasi masalah Papua. Ini bukan dalam konteks internasionalisasi. Banyak orang Indonesia yang tidak paham soal Papua.”

 

“Rekomendasi saya, harus memaksa. Kita harus memaksa pemerintah bersama-sama untuk melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM. Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah: red)  bersama, bukan hanya rakyat Papua, tetapi seluruh rakyat Indonesia,” harapnya.

 

Pada diskusi yang dimoderatori Dr. Lukas Ispandriarno, Dekan FISIPOL Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini, Oktovianus Pekei dari Jaringan Damai Papua dalam materinya mengungkapkan latar belakang usulan dialog, proses yang telah dilaksanakan di Papua, kendala dan kemauan dari para pihak.

 

Kata Pekey, ada beberapa kendala dalam penyelesaian persoalan Papua melalui dialog. Kendala utama, kata dia, soal saling curiga, baik dari orang Papua maupun dari pihak pemerintah.

 

Selain itu, beberapa kendala lain menurutnya adalah para pihak sering mengedepankan tindakan kekerasan; Otsus yang belum dievaluasi oleh antarpihak, pemerintah hanya melihat persoalan Papua dari kaca mata kesejahteraan, dan beberapa kendala lainnya.

 

Tetapi, kata Pekey, sebenarnya sudah ada langkah-langkah positif dalam penyelesaian masalah Papua. Antara lain, Presiden SBY pada 16 November 2004 silam menyatakan pemerintah akan menyelesaikan masalah Papua secara adil, komprehensif dan bermartabat.

 

Peryataan yang sama disampaikan pada Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2008 dan 16 Agustus 2010. Terakhir, pada 9 November 2011, presiden mengumumkan pentingnya suatu dialog terbuka dengan rakyat Papua untuk mencari solusi serta pilihan terbaik atas berbagai persoalan Papua.

 

Selanjutnya, kata dia, SBY bentuk dewan pertimbangan presiden dan ia telah mengatakan dialog dilangsungkan tahun 2013. “Tapi sekarang sudah akhir tahun,” kata Pekey. .

 

Reaksi positif untuk dialog dari orang Papua, menurutnya sudah muncul sejak tahun 2000 pada Kongres Rakyat Papua II. Lalu, saat JDP melakukan konsultasi publik di kabupaten-kabupaten di tanah Papua. Selanjutnya, melalui konferensi di Jayapura, rakyat Papua menetapkan 5 juru runding.

 

Tidak hanya berhenti di situ, keinginan dialog juga mengemuka pada Kongres Rakyat Papua III pada bulan Oktober 2012 lalu, dan terakhir, pada bulan Juli 2013, Majelis Rakyat Papua (MRP) memfasilitasi orang asli Papua dari tujuh wilayah adat Papua untuk evaluasi Otsus. “Hasilnya, Otsus gagal dan meminta pemerintah untuk menggelar dialog Jakarta-Papua,” jelas Pekey.

 

Menurut Oktovianus, orang di Jakarta dan di Papua sebenarnya sudah mulai ada kemauan tetapi hanya belum dikonkretkan saja. “Orang Papua dan Jakarta mulai berpikir bahwa perlu adanya dialog. Tapi belum ada tindakan konkret. Maka, diharapkan tindakan konkret, terutama dari Presiden untuk penyelesaian konflik yang terjadi puluhan tahun di Papua,” kata Mahasiswa Magister Resolusi Konflik UGM ini.

 

Diskusi buku dilaksanakan dalam kerjasama antara Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM; Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Sosial-Politik Universitas Atma Jaya, Swiss Embassy, dan Institut Dialog Antariman di Indonesia (Institut DIAN/Interfidei). (MS/Yermias Degei)

 

Sumber: http://majalahselangkah.com/content/prof-mohtar-mas-oed-saya-ingin-banyak-kelompok-mendukung-dialog-jakarta-papua

Scroll to Top