Polda vs KNPB: Apa Masalahnya

Oleh :Pater DR. Neles Kebadabi Tebay, Pr

 

(Telah diterbitkan oleh CEPOS, 16 Desember 2013)

 

Kepala mesti dingin dan hati mesti tenang dalam menanggapi situasi terakhir di Papua, terutama ketika Kepolisian Daerah (POLDA) Papua dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB)saling menuduh dan mempersalahkan satu sama lain.

 

KNPB melakukan aksi demonstrasinya pada tanggal 26/11, sebagai dukungan terhadap peresmian Kantor Free West Papua Campaign di Port Moresby, Papua New Guinea. Demonstrasi tersebut berakhir ricuh dan menewaskan Syamsul Muarif tgl 3/12 di Rumah Sakit Dian Harapan, Waena.POLDA Papua telah menetapkan Buchtar Tabuni dan Wim Rocky Medlama dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan akan menindak tegas setiap aksi yang dilakukan oleh KNPB (Cepos 4/12).

 

Sementaraitu,pihak KNPB justru menuntut POLDA Papua bertanggungjawab. Aksi demonstrasi berakhir ricuh, menurut KNPB, karena POLDA tidak memberikan ruang gerak bagi rakyat Papua melalui KNPB untuk melakukan demonstrasi secara damai sebagai ungkapan kebebasan ekspresi. Bahkan bentokan ini sudah dirancang oleh aparat kepolisian (Jubi, 3/12).

 

KNPB juga mengakui bahwa satu anggotanya, atas nama Matthew Tengket (24),ditemukan tewas di Danau Sentani karena dibunuh oleh pihak kepolisian. Empat anggota KNPB lainnya dinyatakan hilang dan hingga kini masih belum diketemukan oleh pihak keluarganya (Jubi, 27/11).

 

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menentukan pihak mana yang benar dan yang patut dipersalahkan. Juga bukan untuk membela salah satu dari kedua belah pihak yakni pihak POLDAdan KNPB. Maksud utama dari tulisan ini adalah untuk mendalami episentrum masalah yang selalu menggerakkan pihak POLDA Papua untuk bertindak tegas dan pihak KNPB untuk melakukan aksinya.

 

Episentrum masalah perlu ditemukan guna melihat permasalahan yang sebenarnya, mengatasi penyebab utama dari konflik,dan mencegah tindakan kekerasan dimasa mendatang.Episentrum masalah dapat ditelusuri dengan membedah kedudukan dan peranan POLDA dan KNPB.

 

POLDA Papua adalah bagian integral dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).Maka POLDAPapua merupakan lembaga negara, yang melalui aparatnya, bertugas untuk menegakkan hukum Indonesia di Tanah Papua. Maka pihak POLDA tunduk pada dan wajib melaksanakan secara konsisten hukum yang sudah ditetapkan dan mesti diberlakukan seluruh wilayah Indonesia.Oleh sebab itu, POLDAmengizinkan semua kegiatan yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia dan melarang semua aksi yang dapat melanggar hukum Indonesia.

 

Sikap POLDA Papua mencerminkan posisi Pemerintah Indonesia, antara lain,seperti yang dinyatakan oleh Kapolri, Jenderal Pol Drs. Sutarman, bahwa Papua merupakan wilayah Indonesia. Pengibaran bendera Bintang Kejora harus dilarang. Tidak boleh ada kelompok yang ingin memisahkan diri. Siapapun orang yang mau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akan ditindak (Jubi, 27/11).

 

Dengan mengikuti posisi Pemerintah ini, POLDA Papua melarang semua kegiatan yang bertujuan memisahkan Papua keluar dari Negara Indonesia. POLDA juga bertindak tegas terhadap semua aksi yang membawa aspirasi referendum karena merongrong keutuhan Negara Indonesia. Sikap POLDA Papua ini, entah siapapun yang menjabat sebagai Kapolda dan Wakapolda, tetaplah sama.

 

Di lain pihak, KNPBdiidentikkan sebagai pendukung hak penentuan nasib sendiri atau referendum. Kalau diteliti secara mendalam, tuntutan referendum ini tidak dimulai oleh KNPB. Tuntutan ini bukan monopoli anggota KNPB.Juga bukan milik Buchtar atau Wim.Tuntutan referendum berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan masih diperjuangkan melalui kantor Free West Papua Campaignyang dipimpin oleh Benny Wenda di Inggris.

 

Kita tidak mengetahui secara pasti jumlah orang Papua yang mempunyai aspirasi referendum ini.Tetapi, entah berapa pun orang Papua yang mendukung referendum, adanya tuntutan ini tidak bisa disangkal.KNPB tampil sebagai wadah yang memediasi rakyat Papua untuk menyuarakan aspirasi referendum yang juga merupakan agendanya OPM.

 

Dengan demikian, jelaslah bahwa episentrum yang menyebabkan konflik antara POLDA Papua dan KNPB adalah pro dan kontra terhadap referendum Papua. Konflik antara POLDA dan KNPB merupakan wujud luarnya saja atau percikan belaka dari konflik antara OPM yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua melalui referendum dan Pemerintah yang mempertahankan Papua dalam Republik Indonesia sehingga menolak referendum.

 

Itu berarti, masalah yang sebenarnya bukanlah konflik POLDA Vs KNPB. Ini juga bukan masalah pribadi antara Kapoldan dan Wakapolda dengan Buchtar dan Wim. Ini adalah konflik antara Pemerintah Pusat dan OPM. Maka pihak yang paling menentukan proses penyelesaian atau perpanjangan masalah ini bukannya POLDA Papua dan KNPB, melainkan Pemerintah Pusat dan OPM.

 

Kalau begitu, pembubaran KNPB tidak akan menghilangkan secara otomatis tuntutan referendum.Demikian pula,penangkapan, pengadilan, pemenjaraan, dan bahkan pembunuhan Buchtar dan Wimkarena dinilai melanggar Hukum Indonesiadapat dipandang sebagai tindakan penegakkan hukum, tetapi tidak akan menghentikan tuntutan referendum.

 

Pergantian Kapolda dan Wakapolda, ataupun perdamaian antara POLDA dan KNPB, tidak akan menyelesaikan episentrum masalah yakni pro dan kontra terhadap referendum Papua.

 

Tuntutan referendum mungkin bisa hilangsementara sebagai akibat adanya penegakkan hukum dari POLDA Papua. Tetapi setelah beberapa bulan atau tahun kemudian, saya yakin, tuntutan yang sama pasti akan kembali mencuat ke permukaan melalui wadah baru, selama OPM di hutan belantara Papua dan di luar negeri masih memperjuangkannya.

 

Sebab, selama konflik antara Pemerintah Pusat dan OPM belum berakhir, selama itu pula POLDA Papua akan terus berbentrokan dengan rakyat Papua yang menyuarakan tuntutan referendum entah melalui KNPB atau wadah lain.Sebaliknya, ketika Pemerintah dan OPM berhasil mencapai kesepakatan damai, konflik antara POLDA Papua dan KNPB akan hilang dengan sendirinya.

 

Maka, untuk menghentikan dan mencegah kekerasan pada masa mendatang, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, POLDA Papua, KNPB, tokoh agama, tokoh adat, tokoh peremuan dan pemuda, semua secara bersama perlu mendorong Pemerintah Pusat dan OPM untuk bertemu, melakukan dialog, dan mencapai kesepakatan damai.

 

Penulis adalah dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Jayapura.

 

 

 

 

Scroll to Top