Perspektif JDP

Download

Papua Tanah Damai: Visi bersama

(Cenderawasih Pos, 4/9, 2014)   Oleh: Neles Tebay Gagasan Papua Tanah Damai sudah mulai diperbincangkan oleh berbagai pihak. Ini suatu hal yang menggembirakan karena urusan mengupayakan Papua sebagai Tanah Damai menjadi keprihatinan bersama. Tetapi kita tidak dapat memungkiri adanya interpretasi. Perbedaan interpretasi  inilah yang menyebabkan sehingga ada orang yang menerima gagasan ini dengan gembira hati,

MSJ

Dialog Sebagai Jalan Damai

Muridan Satrio Widjojo (45), 19 tahun lalu turun tangan mendamaikan perang tujuh konfederasi suku di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Kini doktor sejarah dari Universitas Leiden, Belanda, itu mengampanyekan dialog Papua untuk mewujudkan damai di Papua dan Papua Barat.     Muridan pada tahun 1993 adalah anak bawang di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang ”kebetulan” ditugaskan

Konsultasi Publik dan Fondasi Dialog Papua-Jakarta

Di dalam tahap pra-dialog Papua-Jakarta, Tim Jaringan Damai Papua (JDP) memandang penting tiga langkah untuk membangun dan memperluas konstituensi dialog. Pertama, mendekati dan meyakinkan pemerintah pusat, terutama Presiden RI dan jajaran di bawahnya, agar mengambil dialog sebagai kebijakan untuk penyelesaian konflik Papua-Jakarta; kedua, mendorong para elit dan pemimpin Papua terutama kelompok pro-kemerdekaan, untuk mulai mempersiapkan

Membangun Percaya untuk Dialog Papua-Indonesia

Oleh: Yan Christian Warinussy*)   Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga adalah Sultan Yogyakarta : Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam keynote speech – nya dalam peluncuran Buku : Angkat Pena demi Dialog Papua, 20 Juni 2012 di Yogyakarta pernah mengatakan bahwa dialog damai bukan sesuatu yang instan, melainkan proses panjang yang harus dipersiapkan secara

Libatkan Rakyat Papua

Oleh: DR. Neles Kebadabi Tebay. Pr   Ketika membuka Forum Demokrasi Bali (FDB), 7 November 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tentang pentingya partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan yang akan berdampak langsung pada rakyat.   Menurut Presiden, merupakan satu dari empat kunci sukses untuk memperkuat demokrasi. Presiden mengakui juga pentingnya partisi pasirakyat Papua dalam pengambilan

Polda vs KNPB: Apa Masalahnya

Oleh :Pater DR. Neles Kebadabi Tebay, Pr   (Telah diterbitkan oleh CEPOS, 16 Desember 2013)   Kepala mesti dingin dan hati mesti tenang dalam menanggapi situasi terakhir di Papua, terutama ketika Kepolisian Daerah (POLDA) Papua dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB)saling menuduh dan mempersalahkan satu sama lain.   KNPB melakukan aksi demonstrasinya pada tanggal 26/11,

Menggodok Otsus Plus tanpa Partispasi Rakyat Papua?

Oleh: Dr. Neles Kebadabi Tebay. Pr   Sekalipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua baru diimplementasikan 12 tahun, pemerintah akan menetapkan lagi suatu kebijakan baru bagi Papua yakni Otonomi Khusus (Otsus) Plus. Seperti yang diberitakan, Otsus plus ini akan dihasilkan dalam bentuk Undang-Undang Pemerintahan Papua.   Draft Rancangan Undang-Undang (RUU)

Another policy solution for Papua?

By. Pater Dr. Neles Kebadabi  Tebay, Pr   The central government and the provincial government of Papua have taken the initiative to produce another new policy for Papua under the name of “special autonomy plus”. The initiative was announced by Papua Governor Lukas Enembe after a meeting with President Susilo Bambang Yudhoyono on April 29.

Mencari Solusi untuk Konflik Papua

Oleh: Dr. Neles Kebadabi  Tebay, Pr   Kebijakan Indonesia Tidak Berhasil Meredam konflik Papua Sejak Papua bergabung dengan Republik Indonesia, 1 Mei 1963, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menyelesaikan konflik Papua Pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya menyelesaikan konflik Papua melalui pendekatan keamanan dengan mengedepankan militer dan senjata.Memasuki Orde Reformasi, pemerintah mengutamakan pendekatan kesejahteraan.

otsus plus

Otonomi Khusus Plus untuk Papua?

(dok/antara) Oleh: Pater Neles Tebay     Gagasan otsus plus baru diwacanakan sehingga membangkitkan banyak pertanyaan bagi orang Papua.   Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut keterangan Gubernur Papua Lukas Enembe, akan berkunjung ke Jayapura, Agustus 2013 ini, antara lain untuk memberikan draf Otonomi Khusus (Otsus) Plus kepada masyarakat Papua.   Pemberian draf otsus plus tersebut

Scroll to Top