Perlu Ada Pra Dialog Internal Orang Papua

Sebelum Pelaksanaan Dialog Jakarta-Papua

 

JAYAPURA – Pasca kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Timpres) RI ke Papua yang salah satu agendanya untuk menindaklanjuti upaya pelaksanaan dialog Jakarta-Papua yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terus menuai sorotan.

Kali ini dua organisasi membuat pernyataan untuk menyoroti masalah tersebut, yakni Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Papua (LPMAP) dan Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP). Keduanya sama-sama menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan dialog, harus didahului dengan pra dialog yang melibatkan seluruh komponen dan rakyat yang ada di atas Tanah Papua.

Ketua LMAP, Stevanus Siep mengatakan, pra dialog tersebut penting guna menyamakan persepsi diantara orang Papua yang saat ini kondisinya masih belum satu pandangan tentang dialog maupun isi dari materi yang akan dibawa dalam dialog.
Ditegaskan  bahwa dialog tersebut tidfak akan dapat menyelesaikan akar masalah di Papua, bila tidak difasilitasi pihak ketiga yang netral.

“Dialog ini apabila akan tetap diselenggarakan, maka kami minta untuk seluruh masyarakat Papua hadir dan  dihadiri oleh pihak ketiga sebagai wasit,” ungkapnya. Selain itu, perlunya ada kesamaan persepsi dan saling percaya antar semua komponen yang ada sehingga tidak ada yang dirugikan.

Hal senada juga disampaikan Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP), Thomas Syufi, yang mendukung proses Dialog Jakarta-Papua yang diupayakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden RI dan Jaringan Damai Papua.
“Digearnya pra dialog antara sesama orang Papua itu penting, untuk mengambil keputusan-keputusan sebelum dilaksanakan dialog Jakarta-Papua,” ungkapnya yang didampingi Sekjen FMMP, Senat Busup saat menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura, Senin (10/9).

Pra dialog tersebut menurutnya untuk memutuskan apa materi yang akan dibawa dalam dialog Jakarta-Papua. “Apapun materi yang dihasilkan dalam pra dialog untuk dibawa ke dialog Jakarta-Papua harus bisa diterima semua orang Papua,” tegasnya.

Ditegaskan  bahwa pihaknya menolak bila dialog tersebut difasilitas DPD RI. “Kami sangat menolak tegas karena DPD RI merupakan bagian dari struktur Politik dari pemerintahan Negara Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, sebelum digelarnya dialog, kondisi Tanah Papua harus sudah netral dari unsur militer TNI dan Polri. “Kami meminta kepada pihak aparat keamanan baik TNI-Polri untuk ditarik di seluruh tanah Papua,” ungkapnya. Selain itu, juga dilakukan pembebasan para Tahanan Politik maupun Narapidana Politik Papua.(aj/don/l03)

 

Sumber: http://bintangpapua.com/headline/26439-perlu-ada-pra-dialog-internal-orang-papua

Scroll to Top