Penyelesaian Masalah Papua Harus Dengan Dialog

KBRN, Papua : Kekerasan dan konflik di Papua belakangan ini menunjukkan bahwa telah terjadi sekuritisasi wilayah Papua. Pasalnya, pemerintah pusat kerap mengedepankan pendekatan keamanan dan tindakan represif dan mengabaikan pendekatan dialog untuk menyelesaikan konflik yang muncul.

 

Hal itu diutarakan Direktur Program Imparsial, Al Araf, di Jakarta, Sabtu (22/10). “Pemerintah membuat dualisme kebijakan dalam penyelesaian konflik Papua yakni di satu sisi dengan terus mengedepankan pendekatan keamanan dan disisi lain presiden mengeluarkan tiga keputusan presiden beberapa waktu lalu yang membentuk badan tersendiri untuk menangani papua melalui pembangunan papua dan melalui komunikasi konstruktif,” jelasnya.

 

Alhasil, kata Al Araf, pendekatan pembangunan dan komunikasi konstruktif tidak akan berhasil karena operasi pendekatan keamanan terus dilakukan.

“Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah di Papua. Situasi itu juga diakibatkan besarnya kekuatan TNI di Papua yang kini berjumlah 16 ribu personel. Itu terlalu berlebihan dan tidak proporsional. Bahkan hingga 2024 rencana pemerintah akan menambah pasukan hingga 32 ribu. Itu artinya sama saja dengan darurat militer,” tukasnya.

 

Sumber:http://rri.co.id/index.php/berita/2777/Penyelesaian-Masalah-Papua-Harus-Dengan-Dialog

Scroll to Top