Pengamanan Khusus di Papua Perlu Dirincikan

 

JAKARTA–MICOM: Pengamanan khusus untuk Papua yang dinyatakan Presiden SBY melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha harus diterjemahkan secara rinci.

 

“Karena jika tidak dirincikan, akan timbul tafsir di kalangan masyarakat dan aparat di lapangan bahwa Presiden menyetujui adanya operasi khusus (Opsus) yang bersifat militeristik,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti kepada Mediaindonesia.com, Jakarta, Senin (9/4).

 

Ia mengingatkan sudah banyak kasus-kasus pelanggaran HAM terjadi di Papua. Antara lain, kasus penyiksaan batalyon 753 di Puncak Jaya dan kasus kekerasan dalam pembubaran Kongres Rakyat Papua III.

 

“Penembakan kerap terjadi di Puncak Jaya. Akan tetapi, aparat selalu gagal mengidentifikasi pelakunya apakah mereka betul-betul OPM (Organisasi Papua Merdeka) ataukah kelompok-kelompok jadi-jadian yang menyerupai OPM,” kata Poengky.

 

Menurutnya, aparat keamanan selalu menggunakan stigma separatis sebagai legitimasi dilakukannya kekerasan terhadap masyarakat, terutama pada saat melakukan sweeping pengejaran terhadap pelaku.

 

“Banyak aparat yang sudah diterjunkan ke Puncak Jaya, mulai dari aparat kepolisian (reserse, intel dan Brimob), batalyon TNI, BIN, BAIS hingga Kopassus semuanya ada di lapangan, akan tetapi hasilnya masih tetap terjadi penembakan,” tukasnya.

 

Oleh karena itu, kata Poengky, instruksi ‘pengamanan khusus di Papua’ yang merujuk pada ‘Operasi khusus’ menimbulkan tanda tanya besar.

 

“Bagaimana koordinasi antaraparat di lapangan? Konflik Papua, termasuk di Puncak Jaya, seharusnya dapat diselesaikan dengan cara-cara yang lebih bermartabat dari operasi militer yang pasti akan menimbulkan banyaknya korban jatuh, terutama dari kalangan masyarakat sipil,” ujarnya.

 

Oleh karena, lanjut Poengky, Imparsial meminta agar Presiden secara sungguh-sungguh melaksanakan janjinya untuk mengadakan dialog damai dengan masyarakat Papua. (OX/OL-10)

 

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/09/311647/284/1/Pengamanan-Khusus-di-Papua-Perlu-Dirincikan

Scroll to Top