Peneliti LIPI: TNI Jangan Jadikan Papua Seperti Santa Cruz

JAKARTA – Peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, mengkritik TNI agar jangan mengulang kesalahan sama di Papua seperti pernah terjadi di Santa Cruz, Timor Timur, pada 1991. Kesalahan dimaksud Ikrar adalah membuat semacam “latihan militer” terbuka di Papua dan melakukan komunikasi yang dapat disadap pihak lain, termasuk kepolisian yang tidak bisa berbuat apa-apa.

 

“Saya selalu peringkatkan tentara agar jangan berbuat bodoh seperti pada saat peristiwa Santa Cruz, Desember 1991, karena kebodohan itu yang bisa melepaskan satu wilayah Indonesia menjadi merdeka. Kadang-kadang teman-teman TNI itu kalau melihat satu wilayah damai begitu lama suka berpikir kok enggak seru banget ya? Dan itu bukan (terjadi) di Papua atau Aceh saja, tidak hanya di daerah konflik tapi juga di daerah lain,” ujar Ikrar dalam diskusi yang diadakan International Center for Transitional Justice – ICTJ dan Elsham Papua, di Jakarta, Jumat sore, 29 Juni 2012.

 

Alasan mengapa insiden penembakan masih terjadi di Papua, menurut Ikrar, karena sejak Aceh damai TNI tidak menemukan lokasi latihan militer yang riil.

 

Hal lain yang masih dilakukan TNI adalah kadang-kadang masih menggunakan cara-cara lama, seperti merangkul orang-orang yang dianggap membangkang pusat. Hal ini sempat disinggung oleh aktivis LSM Papua, Septer Manufandu, kepada Ikrar.

 

“Memang kadang-kadang TNI suka merangkul orang-orang yang diperkirakan bandel, tapi kalau nakalnya melebihi “pagu” (batas) yang diberikan maka rangkulan itu bisa berubah menjadi cekikan. Saya kira itu yang mungkin terjadi pada Mako Tabuni. Semua belum jelas apakah betul dia menembak polisi, dan merebut senjata polisi kita tidak tahu karena informasi masih simpang siur,” ujar Ikrar.

 

Profesor ilmu politik dari Universitas Indonesia ini menghabiskan masa kecilnya di Biak, Papua. Maka tidak heran ia mengenal betul budaya masyarakat Papua, termasuk ketika meneliti beberapa tahun dan menjadi Ketua Tim Perumus “Jalan Damai Papua” atau Papua Road Map bersama puluhan rekannya di LIPI.

 

Rumusan itu telah disampaikan kepada Presiden Yudhoyono sebagai langkah awal pelaksanaan Dialog Jakarta-Papua, namun sejauh ini belum mendapatkan respon sesuai harapan para peneliti dan akademisi itu.

 

Ikrar menyampaikan pula keberatannya atas operasi-operasi yang dilakukan militer nonorganik, yang masih banyak terjadi di Papua. Bukan hanya menimbulkan korban tewas, tetapi juga mengadu sesama warga.

 

“Yang lebih buruk lagi mereka bermain dengan menggunakan orang Papua sebagai agen mereka. Istilahnya perang dengan menggunakan tangan orang lain. Dalam politik militer ini terjadi ketika mereka tidak berpolitik langsung, tetapi dengan menggunakan agen sipil sebagai perpanjangan tangan mereka,” ujar Ikrar.

 

Sebagai penutup, Ikrar menuturkan bahwa sejak 1987 dan mungkin hingga sekarang, pasukan TNI yang ditugaskan ke Papua tidak dibekali pengetahuan yang cukup mengenai medan bertugas dan sifat khas orang-orang Papua.

 

Ia mencatat apa yang ditulis Herlina Kasim (saksi sejarah Tri Komando Rakyat di Papua Barat) dalam bukunya, bahwa ketika Indonesia sudah merebut Irian Barat maka Indonesia yaitu TNI bertindak seolah-olah seperti tuan baru di situ.

 

“Mereka tidak bisa membedakan apakah si keriting hitam ini OPM atau sipil? Seperti di Waris, Arso (daerah Papua Barat). Jadi mereka kalau ketemu sewaktu saya penelitian di sana ada yang bilang, “Saya senang ketemu Saudara.” Maksudnya apa, saya tanya? Ternyata kalau (anggota) Kopassus itu harus kuasai 20 lingkaran (struktur daerah), termasuk menjadi anggota KNPI, pendorong KNPI dan lain-lain,” kata Ikrar Nusa Bhakti.[]

 

Sumber:http://atjehpost.com/read/2012/06/30/13558/23/8/Peneliti-LIPI-TNI-Jangan-Jadikan-Papua-Seperti-Santa-Cruz

 

Scroll to Top