Pendekatan Budaya Koentjaraningrat untuk Penyelesaian Konflik Papua

Dalam sejarah perkembangan Ilmu Antropologi, Koentjaraningrat dikenal sebagai perintis ilmu budaya di Indonesia. Ia juga merupakan sosok ilmuwan Indonesia pertama yang melakukan penelitian budaya di Papua. Koentjaraningrat tidak hanya mempelajari budaya Masyarakat Asli Papua, namun juga merekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan budaya kepada provinsi yang baru bergabung dengan Indonesia di akhir tahun 60-an. Koentjaraningrat menilai bahwa pendekatan budaya merupakan cara yang paling tepat untuk meng-Indonesia-kan Papua sebagai salah satu provinsi muda. Hal ini sangat penting mengingat Papua memiliki budaya minoritas dan sejarah kebangsaan yang berbeda dengan daerah di Indonesia lainnya.

 

Di tengah peliknya persoalan konflik di Papua saat ini, maka mungkin kita perlu kembali mengingat pemikiran Koentjaraningrat mengenai pendekatan budaya. Oleh karena itulah, maka Forum Kajian Antropologi Indonesia Indonesia (FKAI) serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI) menyelenggarakan Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011 berjudul “Meneropong Keindonesiaan dalam Kepapuaan: Menuju Dialog untuk Memutus Siklus Konflik dan Kekerasan di Papua” pada tanggal 29 November 2011. Seminar ini menghadirkan sejumlah antropolog dan pemerhati Isu Papua, diantaranya Meutia Hatta Swasono sebagai keynote speaker serta Phil Erari, Muridan S.Widjojo, dan Agapitus Dumatubun sebagai pembicara.

 

Dalam pembukaan acara tersebut, Mulyawan Karim selaku Ketua FKAI menyatakan bahwa jika saja Koentjaraningrat melihat situasi konflik di Papua saat ini maka beliau pasti akan sangat merasa prihatin. Oleh karenanya, Forum Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011 tidak hanya hadir untuk mengenang pemikiran Koentjaraningrat tetapi juga menelaah kembali gagasan-gagasan yang dibawa Bapak Antropologi Indonesia itu untuk memperbaiki hubungan Indonesia dan Papua. Bukan tidak mungkin bahwa kekerasan dan konflik terus berlangsung di Papua karena dilupakannya pendekatan kebudayaan yang memanusiakan Orang Papua seperti yang digagas Koentjaraningrat dahulu.

 

Konflik Papua telah menorehkan sejarah panjang di Indonesia. Muridan S. Widjojo melihat bahwa konflik Papua yang berlangsung selama 49 tahun disebabkan oleh digunakannya pendekatan keamanan dengan sangat kuat untuk menghadapi sikap kritis Orang Papua. Negara disimbolkan dengan kekerasan bukan kesejahteraan; karena tingkat pelayanan dan fasilitas dasar seperti kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi diabaikan. Oleh sebab itulah, Muridan menyatakan bahwa keindonesiaan diangap sebagai antitesis dari ideal kepapuaan yang dimimpikan oleh banyak orang asli Papua.

 

Meutia Hatta dan Phil Erari meyakinkan bahwa sejarah masuknya Papua menjadi bagian dari Negara Indonesia merupakan sebuah titik awal lahirnya konflik yang berkelanjutan hingga kini. Phil Erari bahkan menilai bahwa proses bergabungnya Papua dengan Indonesia diwarnai oleh tindakan penyimpangan, manipulasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang memilukan. Negara tidak mempertimbangkan nilai budaya masyarakat asli Papua, sebaliknya kekerasan dan operasi militer mendominasi kebijakan negara di tanah paling timur Indonesia ini. Sebelum reformasi, tidak ada pendekatan budaya yang coba dilakukan negara untuk mengkonstruksi jiwa kebangsaan Orang Asli Papua sebagai bagian dari Indonesia. Abdurrahman Wahid merupakan presiden pertama yang mendekati Masyarakat Papua dengan penghargaan terhadap nilai kultur Papua. Beliau mengakui Bendera Bintang Kejora sebagai lambang kultur Masyarakat Papua. Hal ini sangat bertolak belakang dengan situasi saat ini yang menilai bahwa Bendera Bintang Kejora merupakan lambang separatis Orang Papua.

 

Phil Erari menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan baru untuk mengatasi persoalan konflik di Papua. Pendekatan baru ini tentu saja disesuaikan dengan situasi budaya Papua. Gambaran budaya Papua diperlukan untuk memahami secara baik bagaimana karakter asli Orang Papua, sehingga dapat dibuat sebuah kebijakan yang diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan demikian, intensitas konflik pun semakin lama akan semakin menurun dan menghilang. Namun begitu, membaca kultur Masyarakat Papua tidak lah mudah karena kebudayaannya yang sangat kaya. Agapitus Dumatubun menyatakan bahwa empat zona ekologi di Papua turut mempengaruhi terbentuknya budaya yang berbeda. Budaya itu terklasifikasi menjadi lima sebaran wilayah budaya dengan empat tipe kepemimpinan masyarakat yang berbeda. Dumatubun menyatakan bahwa nilai budaya tersebut dapat menjadi kerangka membangun sistem pemerintahan yang baik di Papua, misalnya terkait dengan pembagian dan pemekaran wilayah pemerintahan. Pendekatan kebudayaan ini juga penting untuk menentukan alat mediasi bagi pemerintah untuk berdialog dengan Masyarakat Papua.

 

Dialog merupakan cara non-militer yang baru-baru ini ditawarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 9 November 2011. Dialog dapat menjadi pendekatan baru yang mungkin saja selama ini dibutuhkan oleh negara dan Papua untuk menghapus konflik diantara mereka. Masyarakat Papua sesungguhnya merupakan masyarakat berdialog karena segala sesuatu yang penting dalam kehidupannya ditentukan secara damai dalam dialog. Sebagai contoh, suku-suku di Papua menentukan proses adat berperang dengan dialog antar suku sebelumnya yakni mengenai kapan perang akan dimulai dan kapan akan dihentikan. Merujuk pada nilai budaya Masyarakat Papua tersebut, maka sesungguhnya dialog dapat menjadi cara yang baik untuk memperkuat keindonesiaan di Papua.

 

Lalu dialog apa yang dapat dibangun oleh Jakarta dan Papua? Forum Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011 mencatatkan setidaknya terdapat lima hal terkait Budaya Papua yang yang perlu tercerminkan di dalam dialog. Pertama, dialog harus mampu mempertahankan identitas-identitas kultural dan posisi-posisi politik yang berlawanan sebagai sesuatu yang wajar. Unsur-unsur representasi, format, mekanisme, dan agenda dialog harus merupakan kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik. Semakin tinggi kadar kesepakatan di dalam proses pra-dialog dan dialog, semakin tinggi pula tingkat legitimasi hasil dialog. Semakin tinggi legitimasi hasil dialog, semakin tinggi pula kemungkinan keberhasilan implementasinya.

 

Kedua, dialog harus mampu membuka ruang gerak kultural Orang Papua yang lebih besar sehingga suara-suara yang selama ini termarjinalkan akan memiliki ruang yang baik untuk mendefinisikan identitas kultural mereka yang beraneka warna. Ketiga, pemerintah harus menyadari wujud keragaman persepsi kultural Masyarakat Papua mengenai cara dan mekanisme dialog politik. Keragaman persepsi itu muncul sebagai dampak dari keberagaman budaya dalam pola kepemimpinan tradisional di Papua. Negara harus memaknai ulang pemahaman kultural atas keragaman wajah Papua yang bervariasi tersebut, sehingga simplifikasi pendekatan elitis yang akan membuat dialog menjadi penuh syarat dan sempit tidak terjadi.

 

Keempat, perlu diwujudkan sebuah dialog yang mengarah kepada tercapainya proses rekonsiliasi dan proses permintaan maaf atas kesalahan di masa lalu oleh pemerintah maupun masyarakat Papua. Kelima, dialog harus mampu merekonstruksi paradigma negara yang melihat Papua selalu sebagai bangsa separatis yang mengusik keutuhan negara. Pemunculan wacana gerakan separatisme oleh pemerintah pusat dinilai sebagai culture of fear yang mengancam jiwa nasionalisme Indonesia. Atas dasar itu, maka kerap kali kekerasan terhadap masyarakat Papua mendapatkan legitimasi negara. Pemahaman salah yang melanggengkan pelanggaran HAM tersebut tentu harus dikikis bahkan dihapuskan sama sekali.

 

Dengan lima poin tersebut maka Forum Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011 telah membungkus dialog sebagai sebuah alat penyelesaian konflik Papua yang sarat dengan pendekatan kultural. Gagasan ini tentu saja berangkat dari ide besar Koentjaraningrat yang menyatakan bahwa kedekatan dengan Papua akan terbentuk jika kita paham kekhasan Papua secara kultural. Dialog mungkin dapat dijalankan dengan berbagai pendekatan, tidak hanya pendekatan budaya. Namun tak dapat dipungkiri bahwa pendekatan kultural akan menjadi hal penting yang perlu melekat di dalam pelaksanaan dialog Jakarta Papua.

 

Dialog yang terbangun dengan kerangka pemahaman dan penghargaan atas budaya sebagai landasan utama merupakan peluang terbukanya ruang untuk menyalurkan aspirasi bagi masyarakat Papua dan pemerintah secara terbuka. Hal ini dapat menjadi sebuah alternatif baru atas usangnya dominasi pendekatan militer yang selama ini dipakai untuk menghadapi permasalahan di Bumi Cendrawasih. Mungkin memang sudah waktunya bagi negara memikirkan jalan baru ini secara serius untuk menghentikan diskriminasi, kemiskinan dan pelanggaran HAM di Papua. (Aisah Putri Budiatri)

Scroll to Top