Diskusi-Publik

Pemilu 2014 vs Dialog Jakarta-Papua

Diskusi-PublikDiskusi Publik di STFT Fajar Timur (Jubi/Mawel)Jayapura,16/4 (Jubi) Perjuangan Dialog Jakarta Papua sudah berlangsung lama. Padahal, sebenarnya dialog itu untuk menyelesaikan konflik yang masih Papua.

 

Perjungan dialog yang mengemuka di kalangan orang Papua lahir sejak  tahun 2001. Dialog itu timbul saat pegelaran kongres Papua II.  Namun, hingga kini masih menjadi wacana. Pemerintahan ke pemerintahan, pesta demokrasi ke pesta demokrasi, dialog yang didambakan belum terelealisasi. Pemerintah Indonesia yang masih berkuasa atas wilayah tertimur ini belum berdialog dengan orang Papua. Sepertinya taruk ulur masih berlaku. Mungkinkah, Indonesia belum mau berdialog  karena dialog itu bukan dalam kerangka NKRI. Pemerintah Indonesia mungkin juga  akan mau berdialog dengan orang Papua dalam kerangka NKRI karena selama ini mereka nilai jika terjadi dialog maka kemungkinan Papua berpeluang terlepas dari Indonesia.

 

“Saya yakin pemerintah Indonesia tidak akan pernah mau menyetujui dialog Jakarta Papua di luar NKRI. Pemerinah Indonesia sangat setuju kalau dialog dalam kerangka NKRI. Kalau dalam kerangka NKRI, kita minta hari ini, besok bisa langsung dialog. Itu sangat pasti,” kata sekretaris Dewan Adat Papua, Leo Imbiri dalam Diskusi Publik dialog Jakarta-Papua dan Pemilu 2014 dalam rangka penerimaan The Tji Haksoon Justice and Peace Award 2013 di Aula St. Yosep Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur di Padangbulan, Abepura, Kota Jayapura, Senin (15/4). Imbiri menyampaikan keyakinan itu berdasarkan pengalamannya bersama orang Papua memperjuangkan dialog Jakarta- Papua. Perjuangan dialog mulai mengemukan pada tahun 2001 melalui Kongres Papua dua.

 

Perjuangan dialog kemudian makin jelas pada tahun 2009 dengan satu gagasan tertulis dari Pater Neles dalam buku “Dialog Jakarta-Papua: Sebua Prepektif Papua. Gagasan itu makin kuat dengan rekomendasi buku “Papua Road Map” hasil penelitian LIPI. Gagasan dan rekomendasi dialog itu kemudian melahirkan Jaringan Damai Papua (JDP). Jaringan yang dikordinir Pater Neles Tebay berhasil sampai pada satu ungkapan persetujuan pemerintah Indonesia melalui presiden SBY untuk menyelesaikan masalah Papua melalui dialog.

 

Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 9 November 2011 di Jakarta mengumumkan petingnya suatu dialog terbuka dengan rakyat Papua untuk mencari dan menyepakati solusi-solusi serta pilihan terbaik atas berbagai masalah di Papua. Presiden mengatakan, dialog itu dapat dilaksanakan atas tiga pilar:  Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi Khusus, dan Percepatan pembangunan di Papua”. (Tebay 2012:247)

 

Namun, ungkapan pemerintah mau berdialog dengan rakyat Papua tak kunjung datang. Masa jabatan presiden SBY tinggal satu tahun. Tahun 2014 presiden SBY akan meletakan jabatan. Dengan habisnya masa jabatan, Orang Papua khawatir pemerintah SBY tidak merealisasikan janji dialog hingga pemilihan presiden baru pada pemilu 2014. “Kita khawatirkan presiden baru dengan kebijakan baru mengabaikan perjuangan rakyat Papua menyelesaikan konflik Papua melalui dialog Jakarta Papua,” ujarnya.

 

Direktur The Imparsial Jakarta, Poengky Indarty meneguhkan kekhawatiran orang Papua. Pemerintah tidak akan pernah menyelesaikan konflik Papua tanpa dialog. “Apakah pemerintah menyelesaikan masalah Papua? Saya tidak yakin pemerintah perhatikan Papua,” ujarnya. Kalau demikian berarti siapa yang  menjadi presiden, usai pemilu 2014 tidak akan merubah wajah Papua. Papua akan terus menjadi gudang konflik rakyat dan pemerintah. Korban akan terus berjatuhan, baik rakyat sipil, militer maupun TPN-OPM.

 

Meski demikian, orang Papua tidak perlu pesimis. Masih ada  harapan dan jalan keluar. Orang Papua bisa memanfatkan pesta demokrasi 2014. Momen ini bisa menjadi sarana mencapai tujuan. “Pemilu mendatang bisa menjadi sarana untuk mencapai tujuan,” tutur Leo Imbiri. Leo berharap, orang Papua bersatu. Sebab, persatuan menyatukan kehendak, pendapat dan komitmen. Komitmen itu disampaikan kepada publik sebagai tawaran politik.

 

Realisasinya, calon legislative daerah hingga pusat yang memilih Presiden baru, harus membuat satu kontrak hitam di atas putih. Kontrak itu berisi kehendak orang Papua tentang ruang dialog untuk mencari solusi penyelesaian  konflik Papua. Menurut Pater Neles Tebay, jika tawaran politik itu tidak menjadi agenda, tidak diperjungkan, tidak disetujui pemerintah Indonesia, maka orang Papua tidak khawatir dengan nasib perjuangan dialog.

 

Perjuangan dialog akan terus dan terus hingga ada ruang untuk dialog. “Kita tidak perlu apa yang akan terjadi. Pemerintah baru hasil pemilu 2014 mau dialog atau tidak, kita akan jalan terus. Meskipun tidak mau dialog, kita terus memperjuangkan dialog karena dialog adalah cara yang bermartabat menyelesaikan masalah,” tegas Neles Tebay. (Jubi/Mawel)

 

Sumber; http://tabloidjubi.com/2013/04/16/pemilu-2014-vs-dialog-jakarta-papua/

Scroll to Top