Pemerintahan Jokowi-Kalla: Beranikah Membuktikan Dialog Jakarta-Papua Demi Perdamaian di Tanah Papua?

Oleh: Santon Tekege

Pemerintah Indonesia tidak mampu menemukan jalan penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua. Walaupun jalan penyelesaian konflik dan kekerasan melalui pendekatan Otonomi Khusus (Otsus), UP4B, dan pembangunan fisik di seluruh tanah Papua tetapi selalu gagal, bahkan semakin memperlebar konflik dan kekerasan. Karena itu, nama baik Negara Indonesia semakin hancur dan tidak percaya lagi di publik Internasional.

Untuk mengurangi ketidakpercayaan dan menghilangkan kecemaran nama baik Indonesia di tingkat Internasional, maka beranikah pemerintahan JOKOWI-KALLA membuktikan dialog antara pemerintah Indonesia dan Papua? Kalau dipikirkan dengan matang dan mengurangi ketidakpercayaan Internasional dan nama baik Indonesia di publik, maka dialog adalah suatu keharusan untuk menyelesaian permasalahan yang terjadi selama ini antara kedua pihak Indonesia dan Papua. Dalam tulisan ini, saya akan menjelaskan apa itu dialog, pentingnya dialog Jakarta-Papua, dialog menjadi isu publik, dan pesan akhir untuk Indonesia dan Papua.

 

Apa itu Dialog?

Dialog adalah cara komunikasi yang baik antara kedua belah pihak yang bertikai, kedua orang yang bermasalah, kedua wilayah yang mengalami persoalan, atau khususnya antara Jakarta dan Papua.

Jakarta dan Papua selalu mempertahankan konsepnya masing-masing tanpa mencari jalan keluar dalam konflik dan kekerasan di Papua. Karena itu, dialog hadir sebagai sarana untuk mempertemukan kedua belah pihak antara Jakarta dan Papua. Walaupun demikian, awalnya dialog menstigma sebagai politik separatis dari Organisasi Papua Merdeka “OPM”.

Bahkan konotasinya diterjemahkan agak keliru karena berbau politik oleh berbagai pihak saat peluncuran Buku Dialog Jakarta-Papua “Sebuah Perspektif Papua” maupun selama konsultasi publik dan terbatas dialog itu. Namun setelah konsultasi publik tentang dialog di Papua “Kota dan beberapa kabupaten khususnya di Wamena, Manokwari, Merauke, Fak-fak, Sorong, Timika, Paniai, dan Nabire serta terakhir konsultasi publiknya di Jayapura”, maka warga Papua yang menolak dialog pun diterima sebagai jalan keluar dari konflik dan kekerasan di Papua.Demikian pun di tingkat Jakarta menerima dialog sebagai jalan dan sarana terbaik demi menciptakan Papua Tanah Damai.

Dalam rangka mendorong dan mempublikasikan pentingnya dialog, maka dibentuk Jaringan Damai Papua “JDP” dalam konferensi perdamaian pada 5-7 July 2011. Dalam deklarasi perdamaiannya, telah membentuk team juru runding sebagai keterwakilan dari Papua sebanyak 5 orang sesuai kriteria JDP. Dalam konferensi Perdamaian itu, telah hadiri sekitar 500-an orang dari berbagai kota dan kabupaten di Papua. Dalam konferensi itu, Pastor Neles Kebadabii Tebay sebagai Panitia dan menjelaskan pentingnya dialog demi perdamaian di tanah Papua bukan pendekatan militer atau pendekatan kekerasan dan konflik di Papua. Kemudian JDP merangkul orang menjadi anggotanya dari berbagai kalangan dan agama serta perempuan untuk mensukseskan dialog antara Jakarta dan Papua. Kemudian para anggotanya berperan penting dalam menjelaskan apa itu dialog dan tujuan serta target yang hendak dicapai dalam dialog itu. Kini dialog bukan lagi hal tabu atau dilarang dibicarakan di publik tetapi agenda bersama untuk membicarakan dan mencari jalan penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua demi perdamaian di tanah Papua.

Dalam diskusi atau pun di media cetak maupun elektronik, para perempuan menyerukan pentingnya dialog Jakarta-Papua. Perempuan Indonesia dan Papua sangat mendukung dialog yang diperjuangkan oleh JDP. Dengan alasan bahwa perempuan selalu menjadi korban di negeri Papua. Perempuan korban pihak pertama dalam konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua selama ini. Maka dari itu, kami mendukung dialog itu agar kami perempuan dan anak hidup dalam damai dan aman tanpa mengalami tekanan dan trauma seperti di masa lalu sejak 1963 hingga kini. Selain itu, para perempuan berkomitmen mendorong dialog karena kami ibu dan anak menjadi korban orang pertama sehingga para perempuan kehendak terbebas dari kekerasan dan konflik dengan jalan dialog.  Bahkan kami ibu dan anak korban dari sistem ketidakadilan baik dari perspektif budaya, pendidikan, kesehatan, dan politik di tanah Papua.

Dalam berbagai kesempatan, pihak kesehatan pun menjelaskan tentang masalah kesehatan dan HIV dan AIDS di Papua. Masalah kesehatan dan HIV dan AIDS juga menjadi masalah dominan di Papua karena orang Papua dan Non Papua sama-sama mengalami yang sama dan menderita yang sama tanpa mencari solusi penyelesaian masalah kesehatan dan HIV dan AIDS di Papua. Dalam masa Otsus pun semakin menambah masalah padahal kami berpikir bahwa dengan adanya Otsus akan menyelesaian masalah dibidang kesehatan di Papua. Dan selalu yang menjadi korban kesehatan adalah ibu dan anak. Angka indeks pembangunan manusia (IPM) memperlihatkan bahwa pertumbuhan indeks manusia sangat minim di Papua bahkan urutan ke-33 dari 33 Propinsi Indonesia sejak 2012. Ketika kita menganalisa penurunan angka demikian karena memang pemerintah tidak memfokuskan pada pertumbuhan indeks pembangunan manusia bahkan sangat minim diperhatikannya oleh pemerintah di Papua sebelum Otsus maupun sesudah berlakunya Otsus di Papua sejak 2001 hingga kini 2014. Maka itu, pemerintah Indonesia membiarkan masalah kesehatan selain masalah konflik dan kekerasan di Papua. Ini adalah sebuah kesengajaaan membiarkan permasalahan bertumbuh dan berkembang di Papua. Untuk membicarakan persoalan ini, mesti diadakan dialog antara Indonesia dan Papua.

 

Pentingnya Dialog Jakarta-Papua

Diberbagai kesempatan Pastor Neles Kebadabii Tebay, mengungkapkan bahwa dialog antara Jakarta dan Papua penting untuk diselenggarakan, menggingat selama ini tidak ada satupun model penyelesaian konflik yang di tawarkan. Konflik yang muncul sejak tahun 1963 hingga saat ini seperti bom waktu, yang sekali waktu akan muncul terus. Beliau hadir dan menawarkan konsep dialog agar warga Indonesia di Papua hidup dalam kasih, damai, dan adil. Tidak ada kepentingan dan tujuan lain atas penawaran dialog tersebut. Tujuan yang hendak dicapai adalah agar warga Papua hidupnya terbebas dari suasana konflik dan kekerasan, tanpa saling curigai mencurigai antara Indonesia dan Papua, dan tanpa memarginalkan salah satu pihak tertentu di Papua. Karena itu, dialog dilihat sebagai sarana dan jalan untuk mempertemukan orang atau pihak yang sedang bertikai dan bermasalah.

Saya mencermati bahwa Pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah antara lain masalah sejarah orang Papua, pelanggaran HAM, marginalisasi, masalah kemiskinan, masalah pendidikan dan kesehatan serta masalah terancamnya budaya orang asli Papua. Masalah-masalah tersebut tidak pernah mencari jalan terbaik dan solusi penyelesaiannya antara orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia. Sementara belum menyelesaikan masalah Papua, konflik dan kekerasan pun semakin meningkat di Papua. Yang korban dari permasalahan adalah warga Papua (orang Papua dan Non Papua), OPM dan militer Indonesia (TNI dan Polisi) sama-sama korban di Papua. Maka itu, dialog itu penting untuk menyelesaikan masalah Papua demi perdamaian di Papua. Jalan damai dalam menyelesaikan sebuah persoalan adalah kerinduan seluruh warga Papua. Otonomi Khusus “Otsus” yang telah hampir 11 tahun merumput di Papua, dianggap telah gagal, hal ini karena pejabat Papua yang lebih kena dampak dari pada rakyat asli Papua. Begitupun sepihak membuat RUU Otsus Plus di Papua, sementara masalah dalam masa Otsus belum diselesaikan dengan baik malah semakin menambah banyak konflik dan kekerasan di Papua.Dialog Menjadi Isu Publik    

Masalah dialog antara Jakarta-Papua menjadi isu publik yang baik demi penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua sehingga orang-orang di Jakarta sangat mendukung segala upaya yang dilakukan oleh JDP, kata Ding Samsudin (ketua Muhammadyah Indonesia di Jakarta). Pihak Internasional selalu konsen dengan isu dialog sehingga kami di Jakarta, selalu bersedia memberikan dukungannya agar masalah Papua diselesaikan melalui dialog, bukan dengan pendekatan konflik dan kekerasan dan bukan pula pendekatan militer di Papua. Dialog menjadi langkah yang baik untuk menyelesaikan masalah Papua.

Ada banyak pihak merasa senang bila diadakan dialog antara kedua pihak Indonesia dan Papua. Termasuk Pimpinan agama dan para menteri Indonesia bahkan Presiden Indonesia SBY pun sebelumnya setuju diadakan dialog itu. Dialog itu penting dalam masalah Papua khususnya dalam penyelesaian konflik dan kekerasan melalui jalan dialog demi perdamaian di Papua. Karena itu, mesti adanya kerja keras dan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan warga Papua untuk diadakan dialog. Sebenarnya kalau ada masalah itu, Pemerintah Indonesia (Pusat) dan orang asli Papua sama-sama mencari jalan keluar dari masalah yang dialami bersama sebagai warga Indonesia. Kini semua pihak juga hadir sebagai warga Indonesia untuk menciptakan suasana Papua yang penuh damai, menghadirkan iklim harmonisan, dan penuh kasih di antara warganya di Papua. Kalau ada masalah mesti tranparan saja tanpa disembunyikan melalui jalan duduk bersama, bicara bersama dan mencari jalan keluar atas masalahnya.. Tanpa ragu dan bimbang, kita saling membangun persahabatan dengan pemerintah Indonesia dan rakyat sipil Indonesia. Pesan Akhir Antara Indonesia dan Papua?

Saya sebagai warga Indonesia berharap agar dialog Jakarta dan Papua mesti diwujudkan oleh masa pemerintahan Jokowi-Kalla. Saya melihat bahwa untuk mewujudkan perdamaian di tanah Papua itu, mesti melalui jalan dialog. Kalau pemerintahan Jokowi-Kalla tidak berkomitmen pada dialog untuk Papua, maka segala upaya dan rencana untuk mewujudkan kesejahteraan orang asli Papua tetap gagal dan tinggallah sebuah mimpi siang bolong. Memang dalam masyarakat yang plural sulit diwujudkan karena beda konsep dan pendapat tetapi melalui jalan dialog pastilah semuanya mampu terwujud karena pendekatannya jalan pembicaraan, diskusi, dan mencari jalan keluar. Apalagi berbagai keyakinan dan kepercayaan, berbagai kepentingan dan latarbelakang, berbagai konsep dan pendapat tetapi dalam memperjuangkan dialog mesti memperlihatkan “iman berbeda tetapi aksi yang sama” untuk mewujudkan dialog antara Jakarta dan Papua demi perdamaian di Tanah Papua. Akhirnya ditutup dengan ungkapan: PEMERINTAHAN JOKOWI-KALLA: JANGAN TAKUT BERDIALOG DENGAN ORANG PAPUA…wa..wa..wa..wa.

Penulis adalah : Petugas Pastoral Keuskupan Timika

Scroll to Top