Pemerintah tidak Punya Konsep Dialog Jelas Atasi soal Papua

 

JAKARTA–MICOM: Setiap kali situasi Papua memanas, solusi melalui pendekatan dialog pun mencuat. Namun, dialog seperti apa yang dimaksudkan pemerintah tidak juga menjadi jelas. Alhasil situasi Papua tidak akan banyak berubah signifikan kecuali ‘peredaman’ sementara waktu yang setiap saat bisa meledak kembali.

 

“Memang pemerintah selalu sebut dialog, bahkan juga DPR ramai-ramai bicara soal dialog konstruktif, tetapi dialog yang konstruktif itu seperti apa tidak pernah jelas formatnya sampai sekarang,” ujar peneliti LIPI yang juga salah satu anggota Tim Penyusun Buku Papua Road Map, Adriana Elisabeth, dalam Talk Show DPD RI Perspektif Indonesia bertajuk Papua Semakin Membara, di Press Room DPD RI, Jakarta, Jumat (15/6).

 

Menurut dia, solusi melalui cara dialog antara Jakarta dan Papua untuk menyelesaikan bara api yang setiap saat bisa menyulut di bumi cenderawasih itu sudah merupakan langkah maju kalau saja dijalankan dengan serius dengan platform yang jelas.

 

“Misalnya saja, bagaimana pemetaan masalah di Papua itu disusun secara sistematis. Dan ini harus dilakukan keduabelah pihak antara Papua dan Pemerintah Pusat, tidak bisa juga sepihak saja. Bisa saja dilakukan melalui konsultasi publik. Lalu dipikirkan bersama cara-cara penyelesaiannya,” papar Adriana.

 

LIPI dalam rancangan Papua Road Map-nya sudah memetakan secara jelas masalah yang patut mendapat perhatian serius pemerintah ketika ingin menyelesaikan soal Papua. Ia menyebutkan tiga hal pokok, yaitu masalah kriminalisasi orang Papua, Pelanggaran HAM, dan status sejarah dan politik Papua dalam hubungannya dengan NKRI.

 

“Ketiga hal ini yang menurut kami harus benar-benar diselesaikan secara tuntas oleh Jakarta bersama rakyat Papua. Apakah tiga soal krusial ini sudah benar-benar dijalankan pemerintah? Ini yang jadi pekerjaan rumah sebetulnya. Bukan masalah keamanan dan karena itu penyelesaiannya juga melalui pendekatan keamanan yang sangat kontraproduktif,” tandasnya.

 

Pada tempat yang sama Koordinator Kontras Haris Azhar menegaskan pemerintah tidak perlu secara berlebihan menanggapi situasi keamanan di Papua dengan menurunkan pasukan pengamanan besar-besaran ke Papua.

 

“Justru pendekatan represif inilah yang banyak menimbulkan masalah. Stigma bahwa orang Papua separatis itu perspektif Jakarta saja, karena bukan itu soal yang sebenarnya. Kita sepakat untuk berdialog, tentu dengan itikad baik agar semua ini bisa diselesaikan secara utuh dari akar-akarnya. Kalau pendekatannya masih pendekatan keamanan seperti sekarang ini, maka bukan tidak mungkin aksi-aksi yang sama akan terus terjadi,” papar Haris. (SW/OL-10)

 

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2012/06/16/326522/284/1/Pemerintah-tidak-Punya-Konsep-Dialog-Jelas-Atasi-soal-Papua

Scroll to Top