Pemerintah tidak konsisten lindungi HAM rakyat Papua

Jayapura, 14/5 (Jubi) – National Papua Solidarity (NAPAS) menilai, komitmen pemerintah untuk melindungi HAM di Papua sangat rendah. Karena itu, NAPAS meminta agar ruang demokrasi dibuka bagi rakyat Papua, memberikan akses masuk pada pelapor khusus PBB untuk melakukan pemantauan termasuk akses pers dalam dan luar negeri.

 

Selanjutnya, dalam siaran pers yang diterima tabloidjubi.com di Jayapura, Selasa (14/5), dari Zely Ariane, Kordinator NAPAS di Jakarta, meminta agar menghentikan pembubaran paksa dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis HAM dan mahasiswa. “Bebaskan empat warga sipil yang ditahan,” tegas Zely.

 

Empat aktivis Papua yang ditahan aparat kepolisian, yaitu, Victor Yeimo, (30) selaku penanggung jawab aksi, Marthen Manggaprouw (30), juga sebagai  penanggung jawab aksi, Yongky Ulimpa (23),  mahasiswa Uncen (Universitas Cenderawasih) yang hadir dalam aksi, dan Elly Kobak (17) peserta aksi.

 

Solidaritas Peduli Penegakkan HAM (SPP HAM) melakukan aksi, Seninan (13/5) di Kota Jayapura untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas tewasnya tiga orang warga sipil di Aimas, Sorong dan pengkapan terhadap warga sipil di Sorong, Biak, Mimika dan Jayapura, 30 April dan 1 Mei 2013. Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 8.30 WIT di depan kampus Uncen Waena, kampus Uncen Abepura dan di depan taman Budaya Expo Waena, Distrik Heram Kota Jayapura. Mereka akan melakukan long march ke kantor Majelis Rakyat Papua (MRP),  sekitar 4 kilo dari kampus Uncen Waena.

 

Namun aksi itu dibubarkan aparat kepolisian dan menangkap empat orang masa aksi, sekitar pukul 10.00 WIT di sekitar halte bus jalan masuk Kampus Uncen di Waena. Disebutkan,  aparat juga menyiksa seorang mahasiswa Uncen, Markus Giban (19 ). Ia  dipukul dengan popor senjata dan patah tangan kiri, kemudian dilarikan RSUD Abepura. Menurut data yang dihimpun media ini, dua barakuda, satu panser, 18 truk dan senjata dan gas air mata dikerahkan aparat.

Disebutkan, mereka dibubarkan karena tidak ada surat izin dari kepolisian. Rabu (8/5), panitiaSPP  HAM mengirim surat pemberitahuan aksi damai, bernomor 00/SP/PAN-SPHAM-UTSN/V/2013 kepada Polda Papua, tetapi ditolak dengan alasan SPP HAM tidak memiliki AD/ART dan terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi Papua.

 

“Kami menilai alasan ini tidak mendasar karena SPP HAM bukan organisasi permanen tetapi sebuah wadah solidaritas kemanusiaan yang dibentuk oleh aktivis HAM untuk merespons tragedi 1 Mei yang menewaskan 3 orang warga sipil, sehingga tidak perlu mendaftar di Kesbangpol,” tegas Zely.

 

Pembubaran oleh aparat dinilai membatasi hak warga untuk berserikat, berkumpul dan berekspresi yang dijamin konstitusi dasar Negara (UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3 dan 28 I ayat 1, dan secara khusus diatur juga dalam  undang-undang nomor 9 tahun 1998, pasal 1 dan 2, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

 

“Karena itu, solidaritas tanpa batas dari seluruh kalangan pro demokrasi sangat diperlukan, dengan cara memberi kecaman kepada Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian, Kepala Intelkam Bambang dan Humas Polda Papua,” tegas NAPAS. (Jubi/Timoteus Marten)

 

Sumber: http://tabloidjubi.com/2013/05/14/pemerintah-tidak-konsisten-lindungi-ham-rakyat-papua/

Scroll to Top