Pemerintah Inggris dan Belanda Dukung Solusi Damai di Tanah Papua

Pemerintah Kerajaan Inggris (British) dan Pemerintah Kerajaan Belanda (Kingdom of Netherlands) menyatakan dukungannya atas penyelesaian masalah Papua secara damai melalui Dialog Jakarta-Papua.

Dukungan kedua pemerintah tersebut disertai alasan apabila dialog pada akhirnya menjadi pilihan dari Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang terjadi selama ini, termasuk penyelesaian masalah hak asasi manusia dan soal-soal masa lalu.

 

Hal ini terungkap saat pertemuan antara Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) bersama staf dengan Sekretaris Bidang Politik Kedutaan Besar Inggris Millie Mc Devitt dan Wakil Kepala Bagian Politik Kedutaan Belanda Maarten van den Bosch, Senin (10/2) di Kantor LP3BH.

 

Dalam Pertemuan tersebut, Direktur Eksekutif LP3BH didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Advokat Simon Rizyard Banundi serta Koordinator Jaringan Advokasi LSM se-Papua Barat Andris Wabdaron yang juga adalah Kepala Divisi Pengembangan Kelembagaan dan Fund Raising di LP3BH Manokwari.

 

Pada kesempatan tersebut kedua wakil pemerintah Inggris dan Belanda tersebut berulang kali menanyakan tentang situasi hak asasi manusia di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat serta soal kecenderungan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang damai di Papua Barat.

 

Mereka juga menanyakan mengenai soal implementasi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus di Tanah Papua, dan mengapa saat ini ada inisiatif pemerintah daerah Papua dan Papua Barat mendorong Rancangan Undang Undang (RUU) Otsus Plus.

 

LP3BH menanggapi dengan memberi penjelasan secara global tentang situasi hak asasi manusia di Tanah Papua dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini yang terus buruk akibat masih sering terjadi kekerasan aparat keamanan (TNI/POLRI) terhadap aksi rakyat Papua dalam menyampaikan pendapat secara bebas dan dijamin secara hukum.

Indikator lain ditunjukkan mengenai pembatasan akses masuk bagi wartawan asing dan orang asing oleh Pemerintah Indonesia, termasuk terhadap para pekerja organisasi masyarakat sipil ke Tanah Papua yang terus terjadi.

Direktur LP3BH sempat menunjukkan surat balasan dari Menteri Luar Negeri Indonesia Dr.Marty Natalegawa terhadap surat bersama dari LP3BH, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kekerasan), Asia Justice and Rights dan Human Rights Watch Asia.

 

Surat nomor : 075/LA/02/2014/48/01 tanggal 5 Februari 2014 itu merupakan balasan terhadap surat seruan bersama LP3BH dan Kontras serta kedua lembaga hak asasi manusia internasional tersebut kepada Presiden Republik Indonesia mengenai akses jurnalis asing ke Provinsi Papua dan Papua Barat.

 

Baik Warinussy, Simon Banundi maupun Andris Wabdaron secara bergantian memberi penjelasan kepada kedua diplomat asing tersebut mengenai situasi hak asasi manusia menyangkut hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya serta mengenai tindak pidana korupsi yang merambah birokrat di Papua Barat.

Dijelaskan pula bahwa salah satu hal yang menyebabkan meningkatnya korupsi di Papua dan Papua Barat adalah akibat meningkatnya pemekaran wilayah kabupaten/kota dan propinsi yang tidak berjalan sesuai amanat pasal 76 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

 
Tim LP3BH juga menjawab pertanyaan kedua diplomat itu tentang inisiatif pemerintah propinsi Papua dan Papua Barat bersama DPR dan MRP-nya dalam mendorong RUU Otsus Plus, yang menurut pandangan LP3BH merupakan proses yang inkonstitusional dan tidak didasari atas aspirasi politik rakyat Papua dan Papua Barat. Inkonstitusional karena melanggar amanat pasal 77 dan 78 dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
 

Kedua diplomat atas nama pemerintahnya menyampaikan pandangan bahwa pemerintahnya bahwa mereka (Inggris dan Belanda) sangat mendukung segenap upaya penyelesaian masalah masa lalu di Tanah Papua secara damai.

Menurut mereka bahwa jika dialog telah menjadi pilihan rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia, maka hal itu akan didukung penuh oleh pemerintah Inggris dan juga Belanda.

 

Dukungan tersebut didasari keinginan kuat Pemerintah Inggris dan Belanda untuk melihat Papua dan Papua Barat menjadi propinsi-propinsi yang sama majunya dalam aspek pembangunan, kesejahteraan ekonomi, ekonomi dan perdamaian dengan wilayah lainnya di Indonesia.

 

Peace,

Yan Christian Warinussy

Direktur Eksekutif LP3BH/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Rights and Democracy di Canada/Anggota Streering Commitee Foker LSM se-Tanah Papua/Sekretaris Komisi HAM, Perdamaian, Keadilan dan Keutuhan Ciptaan pada Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari/Pekerja HAM di Tanah Papua.-

Scroll to Top