yan-150x150

Pemerintah Indonesia Harus Membuka Dialog Dengan Orang Papua

 yan-150x150PAPUAN, Manokwari — Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus membuka dialog dengan orang Papua untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tanah Papua.


“Paling lambat bulan Agustus tahun 2012 dialog antara Papua-Indonesia sudah harus digelar,” demikian penegasan Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, ketika menghubungi suarapapua.com, siang ini, Senin (11/6).

 

Menurut Warinussy, maraknya penembakan, serta ketidakmampuan institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) melalui Polda Papua mengungkap dan menangkap dalang dan pelaku dari berbagai peristiwa kriminal tersebut menunjukan bahwa dialog sudah harus digelar.

 

Dari berbagai peristiwa penembakan tersebut, lanjut Warinussy, semua memiliki dugaan pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan KUH Pidana dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

 

“Ini penting untuk menghentikan segera upaya-upaya dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Papua menjadi Tanah Damai.

Saya tetap menduga keras bahwa keterlibatan oknum aparat keamanan dalam serangkaian peristiwa penembakan, sebab dari motif dan modus serta fakta-fakta lapangan yang seharusnya sudah dimiliki oleh Kapolda Papua beserta jajarannya,” ujar Warinussy.

 

Menurut Warinussy, Dialog Papua-Indonesia sudah seharusnya dipersiapkan untuk dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang merupakan pihak yang berkepentingan dalam memastikan Papua sebagai Tanah Damai.

 

Pihak pertama dan utama adalah Orang Asli Papua yang sejak sekarang sudah menentukan para juru rundingnya dalam Konfrensi Perdamaian di Tanah Papua (KPP) 5-7 Juli 2011 lalu di Abepura-Jayapura.

 

Kemudian, lanjutnya, sekarang ini Orang Asli Papua perlu menentukan Pemimpinnya yang akan bertindak atas nama seluruh rakyat dalam memberi manda kepada para juru rubding yang sudah ditentukan tersebut.

 

“Penentuan Pemimpin ini hanya bisa dilakukan jika para pimpinan faksi perjuangan seperti Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, Pendeta Emiritus Herman Awom. M.Thaha Alhamid, Eliezer Awom, Hans Yoweni serta Melki Bleskadit dan Buchtar Tabuni duduk bersama-sama dalam suasana damai, penuh persaudaraan sebagai Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun Ras Melanesia dan tanpa tekanan dan pengaruh dari siapapun untuk menentukan masalah-masalah penting serta argumen-argumen yang dapat disampaikan untuk dicari pemecahannya melalui Dialog Papua-Indonesia tersebut,” kata Warinussy.

 

Dilanjutkan, pertemuan para pemimpin orang asli Papua tersebut dapat difasilitasi oleh kelompok pemerhati dan pejuang perdamaian di Tanah Papua yang sudah sangat nyata selama ini seperti Pater Neles Kedababi Tebay bersama Jaringan Damai Papua (JDP) yang dalam bahasa Inggris disebut Papua Peace Networking, guna mempersiapkan pelaksanaan pertemuan tersebut dengan suatu tema dan tujuan yang jelas untuk mewujudkan penyelenggaraan Dialog Papua-Indonesia.

 

Untuk mempersiapkan dialog, maka desakan untuk membebaskan para tahanan politik atau mereka-mereka yang sengaja “dikriminalkan” oleh aparat penegak hukum Indonesia seperti Polisi dengan tuduhan melakukan perbuatan pidana makar atau pengrusakan karena latar belakang tindakan dan perjuangannya dalam menyampaikan pandangan politik yanbg berbeda dengan Pemerintah Indonesia menjadi seuatu yang sangat urgen dan patut dipertimbangkan untuk dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia.

 

“Pembebasan terhadap Forkorus Yaboisembut serta Edison Kladius Waromia, dan kawan-kawan serta Melki Bleskadit dan Buchtar Tabuni seharusnya menjadi agenda mendesak yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sekarang ini,” ujarnya.

 

Demikian juga Pemerintah Indonesia melalui Panglima TNI dan KAPOLRI, perlu segera menarik seluruh personil TNI dan Polisi yang berstatus di-BKO-kan selama ini di seluruh Tanah Papua dan dikembalikan ke satuan-satuan induknya masing-masing, baik personil yang bertugas dalam konteks pengamanan terbuka maupun tertutup.

 

“Penarikan seluruh personil non-organik tersebut kami yakin sangat penting untuk memastikan ketersediaan ruang dan kesemoatan yang lebih bebas dan independen bagi seluruh rakyat Papua dan semua pihak yang terlibat dalam berbagai konflik sosial-politik selama ini untuk dapat duduk membicarakan berbagai masalah yang terjadi dan sekaligus merancang dan merumuskan strategi dan pola penyelesaiannya secara damai, bermartabatan dan adil menurut sistem demokrasi dan prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal,” tutup Warinussy.

 

Sumber: http://www.suarapapua.com/index.php?option=com_content&http://www.suarapapua.com/index.php?option=com_content&;view=article&id=283%3Apemerintah-indonesia-harus-membuka-dialog-dengan-orang-papua&catid=9%3Aberita-terkini&Itemid=112〈=en

Scroll to Top