Pemerintah Harus Membangun Dialog Kemanusian Dengan Papua

JAKARTA, RIMANEWS – Dialog antara pemerintah pusat (Jakarta) dengan Papua harus dibangun dalam semangat  dialog kemanusiaan. Fokus dari dialog kemanusiaan ini adalah manusia di dalam keutuhan hidupnya.

 

Maka, dalam dialog itu, manusia, dalam hal ini orang asli Papua, harus dilihat dan diterima dalam keutuhannya. Bukan hanya dilihat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan politik, melainkan juga sebagai masyarakat yang memiliki keprihatinan atas kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Jelas kiranya bahwa dialog kemanusiaan itu bersifat komprehensif .

 

 Hal ini disampaikan Pendeta Sostenes Sumihe, Direktur Pascasarjana STT GKI IS Kijne  dalam Seminar Akhir Tahun ‘Evaluasi Politik Papua 2011’ di Ruang KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (13/12).

 

 “Dialog kemanusiaan tersebut tidak dapat dibatasi hanya pada tataran verbal saja. Dialog itu harus menjadi sebuah pertemuan di dalam karya pembangunan. Di sini dialog itu tidak hanya terbatas pada kelompok elite dalam masyarakat. Masyarakat yang ada di kampung-kampung adalah peserta utama dari dialog itu,” ujar Sostenes.

 

 Ia mencontohkan apa yang sudah dilakukan oleh Barnabas Suebu, mantan gubernur Provinsi Papua, dengan program Rencana strategis pembangunan kampung (Respek) sebagai bentuk dialog kemanusiaan berbasis pembangunan kampung. Di situ tidak hanya ada visitasi dan dialog dengan masyarakat, tetapi sekaligus memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri menjadi subyek dalam pembangunan.

 

 Seberapa besar Respek itu sudah berhasil, belum dapat ditentukan secara pasti. Akan tetapi , sebagai sebuah model dialog yang berbasis masyarakat terutama di kampung-kampung, dapat dikatakan model itu berhasil menjadikan masyarakat mitra dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pengelolaan dana, dan pelaksanaan pembangunan.(yus/JP)

 

http://rimanews.com/read/20111213/48754/pemerintah-harus-membangun-dialog-kemanusian-dengan-papua

Scroll to Top