Pemerintah Diminta Realisasikan Dialog Damai Jakarta-Papua

Jakarta – Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menegaskan, pemerintah harus segera merealisasikan dialog damai Jakarta-Papua mengingat hal ini terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat Papua.

 

“Dialog damai juga mengisyaratkan bahwa pembangunan massif di Papua adalah pembangunan yang pro rakyat dan pro lingkungan. Muaranya adalah kesejahteraan, bukan malah merampas hak-hak rakyat di sana,“ katanya, kepada SP, di Jakarta, Rabu (10/12), terkait Hari HAM Internasional.

 

Poengky mengatakan, aparat TNI dan Polri seharusnya berhati-hati dalam menggunakan senjata api. Apalagi jika digunakan untuk membubarkan massa. “Jatuhnya korban jiwa dan luka-luka telah menambah panjang daftar kekerasan aparat di Papua,” ucapnya.

 

Dikatakan, Imparsial mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera melakukan investigasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. “Komnas HAM harus segera melakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini,” ucapnya.

 

Di sisi lain, Imparsial memandang ide Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk komando teritorial militer (kodam) baru adalah rencana yang keliru. “Reformasi TNI mewajibkan perubahan struktur, kultur, dan kebijakan agar TNI menjadi alat pertahanan negara yang profesional. Dengan adanya rencana pembentukan kembali kodam berarti Presiden mencederai reformasi TNI. Hal ini juga menjadi isyarat bahwa TNI akan dikembalikan lagi perannya seperti masa Orde Baru,” katanya.

 

Presiden Joko Widodo Jumat (28/11) menyatakan akan melakukan penambahan dan penataan organisasi TNI, di antaranya membentuk kodam baru, antara lain di Papua dan Manado.

 

Poengky menegaskan, lembaganya menolak pengembangan kodam dan mendesak Presiden Jokowi segera mengganti keberadaan struktur teritorial di Indonesia. Selain itu, lanjut Poengky, hal itu bertentangan dengan cita-cita membawa Indonesia menuju kejayaan maritim. “Penambahan kodam baru berarti Presiden tetap fokus postur pertahanan darat,” kata dia.

 

Selain itu, terangnya, dengan rencana pembentukan kodam baru, pemerintah juga memboroskan penggunaan uang negara sekaligus bertentangan dengan kebijakan minimum essential force (MEF) yang selama ini digunakan TNI.

 

Berdasarkan hasil penelitian Imparsial pada tahun 2012 tentang Reformasi TNI di Papua dan Papua Barat, telah terjadi dominasi TNI di kedua wilyaha tersebut. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah personel TNI, yakni TNI AD 12.000-13.000 prajurit, TNI AL 1.272 prajurit, TNI AU 570 prajurit. Sehingga jumlah total seluruh pasukan TNI di Papua dan Papua Barat diperkirakan sebanyak 14.842 prajurit.

 

Dibandingkan Aceh dalam situasi darurat militer pada 2003, jumlah pasukan TNI sebanyak 33.703. Sementara Papua dan Papua Barat saat ini tidak berada dalam status darurat militer maupun sipil, tetapi memiliki jumlah pasukan setengah dari jumlah pasukan yang digelar dalam situasi darurat militer di Aceh pada 2003.

 

“Artinya, situasi dan status di Papua dan Papua Barat hampir sebangun dengan kekuatan pasukan TNI menjelang penetapan status darurat militer di Aceh,” katanya.

 

Perhitungan tersebut, paparnya, dapat ditafsirkan konsentrasi TNI di Papua dan Papua Barat saat ini berlebihan, dan menunjukkan warga sipil berpotensi diidentifikasi sebagai bagian dari gerakan separatis bersenjata.

 

Sumber:http://www.beritasatu.com/politik/232165-pemerintah-diminta-realisasikan-dialog-damai-jakartapapua.html

Scroll to Top