yan-christian-warinussy

Pelurusan Sejarah Papua Harus Dipersoalkan Secara Hukum

yan-christian-warinussyDirektur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy Jayapura – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy menegaskan, topik tentang pelurusan sejarah integrasi Papua menjadi bagian dari NKRI selayaknya perlu menjadi bahasan pada berbagai forum.

 

“Walaupun topik ini senantiasa juga menuai respon berdimensi kekerasan oleh aparat Negara, bahkan pendekatan hukum dengan konotasi tuduhan makar selalu dikenakan kepada rakyat ketika hendak mengekspresikan pandangan atau pendapatnya di ruang-ruang demokrasi,” kata Warinussy, Sabtu.

 

Disamping itu, kata dia, topik soal pelurusan sejarah integrasi Papua merupakan aspirasi luhur dari seluruh rakyat sebagaimana termaktub dan ditetapkan dalam Kongres Rakyat Papua II 21 Mei – 4 Juni 2000 di Gedung Olahraga Cenderawasih – Jayapura.

 

Dimana di dalam Komisi Pelurusan Sejarah yang kala itu diketuai oleh Pdt.Nas Apaseray dan Drs.Marthen Luther Wanaha, M.Si selaku Sekretaris, telah ditetapkan rekomendasi yang antara lain mendesak Kongres Papua II untuk menjalankan implementasi agenda tersebut dengan mengukuhkan posisi dan kedudukan dari Presidium Dewan Papua sebagai Wadah Perjuangan Bangsa dan Negara Papua Barat.

 

“Dengan demikian maka implementasi perjuangan rakyat Papua untuk melakukan agenda pelurusan sejarah adalah sebuah aspirasi yang sangat kuat dan substansial serta kuat legitimasinya secara hukum,” ujarnya.

 

Terbukti jelas dimana aspirasi tersebut kemudian diakomodir secara positif dalam pasal 46 dari UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Propinsi Papua. Selanjutnya tugas ini menjadi bagian dari kewenangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang seharusnya sudah dibentuk bersamaan dengan lahirnya UU Otsus Papua pada tanggal 21 November 2001 yang lalu.

 

“Berkenaan dengan itu, maka menurut pandangan saya, karena kedudukan hukum dari hal pelurusan sejarah ini sangat kuat, maka langkah hukum sudah semestinya diambil oleh rakyat Papua dalam mempersoalkannya menurut prosedur dan mekanisme hukum. Sehingga tidak ada alasan apapun yang bisa membuat langkah hukum ini dihambat oleh siapapun atau oleh institusi apapun di Negara ini,” pungkasnya. (JO/Jayapura)

 

Sumber: http://www.aldp-papua.com/?p=8083

Scroll to Top