Pelajaran dari Aceh untuk Papua

Oleh Neles Tebay
(Cenderawasih Pos, 20/1, 2016)
Banyak pihak di dalam dan di luar negeri mengakui bahwa Pemerintah telah berhasil menyelesaikan masalah Aceh secara damai melalui dialog dan negosiasi. Pemerintah mengakhiri konflik separatisme Aceh melalui perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menghasilkan nota kesepahaman (MOU) Helsinki tahun 2005. Setelah itu, Pemerintah melakukan dialog dan negosiasi dengan kelompok bersenjata di Aceh yang dipimpin oleh Nurdin Ismail alias Din Minimi, yang menghasilkan penyerahan diri kelompoknya kepada Pemerintah (Kompas.com, 29/12, 2015). Kedua pengalaman ini memperlihatkan secara jelas, kepada publik Indonesia dan komunitas internasional, bahwa Pemerintah Indonesia mampu menyelesaikan konflik separatisme dan perlawanan kelompok bersenjata melalui dialog dan negosiasi. Pertanyaannya adalah: Pelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman di Aceh ini untuk Papua?

Dialog bagi Papua
Keberhasilan Pemerintah di Aceh menciptakan peluang baru bagi penyelesaian konflik Papua yang sudah berlangsung 53 tahun . Pengalaman berharga dari Aceh memberikan kekuatan, keberanian moral, dan mempertebal rasa percaya diri bagi Pemerintah untuk mengendepankan dialog dalam menyelesaikan konflik Papua yang hingga kini masih menelan korban dari pihak masyarakat sipil, serta anggota TNI dan POLRI. Berdasarkan pengalaman Aceh, dapat ditegaskan bahwa konflik Papua juga bisa diselesaikan melalui dialog. Sebagaimana Pemerintah bisa berdialog dengan GAM dan Mantan anggota GAM, Pemerintah juga dapat berdialog dengan orang Papua, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bila di Aceh ada Dialog Pemerintah – GAM, maka Dialog Pemerintah – OPM juga bisa dilaksanakan di Papua, sekalipun proses dialognya berbeda sesuai dengan perbedaan konteks sejarah, budaya, ras, dan agama pada masing-masing wilayah ini.
Dialog Pemerintah – OPM bisa dimulai dalam tahun 2016, karena sudah ada titik temu yang dapat memungkinkan pertemuan antara kedua belah pihak. Jaringan Damai Papua (JDP), dalam melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di Tanah Papua dan di Jakarta, telah menemukan empat titik temu yang terdapat pada Pemerintah dan OPM. Pertama, adanya kehendak dasar yang sama bahwa Pemerintah dan OPM ingin mengakhiri secepatnya konflik Papua, yang menelan banyak kerugian bagi kedua belah pihak sejak 1963 hingga kini, melalui dialog damai. Kedua belah pihak telah mengkomunikasikan kehendak dasar ini secara terbuka pada banyak kesempatan dan melalui berbagai pernyataan publik.
Kedua, kami menemukan bahwa Pemerintah dan OPM mempunyai komitmen yang sama untuk menyelesaikan konflik Papua dari perspektif kemanusiaan. Keduanya mempunyai komitmen untuk mengatasi konflik Papua secara damai dan karena itu tidak melalui jalan kekerasan, secara menyeluruh dan karena itu bukan parsial, dan secara bermartabat yakni dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain dan karena itu tidak menghendaki ada pihak yang merasa dirugikan atau kehilangan muka.
Ketiga, kedua belah pihak juga menghendaki komunikasi yang konstruktif. Komunikasi dapat dilaksanakan dengan menghormati hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal, dalam semangat persahabatan dan perdamaian, dan dengan menerapkan etika dan sopan-santun yang tidak mengorbankan nilai-nilai kejujuran dan ketulusan.
Keempat, JDP menemukan bahwa Pemerintah dan OPM menghendaki agar Papua menjadi Tanah Damai. Hal ini dapat dipahami karena kedamaian merupakan hasrat terdalam dari semua orang tanpa diskriminasi. Setiap orang, entah apapun posisi politiknya, mendambakan hidup yang damai. Oleh sebab itu, Pemerintah dan OPM, seraya menghormati posisi dari masing-masing pihak, dapat bertemu untuk membahas tentang bagaimana menciptakan dan memelihara Papua menjadi Tanah Damai. Ketika perdamaian menjadi tujuan dari pertemuan, Pemerintah – OPM dapat melaksanakan dialog damai untuk membahas masalah-masalah yang menghambat perdamaian dan menetapkan solusi-solusinya demi mewujudkan Papua yang damai.
Tidak tertutup kemungkinan bahwa masih ada titik temu lain yang belum teridentifikasi. Kami yakin bahwa dengan berdiri di atas empat titik temu di atas, Pemerintah dan OPM dapat melaksanakan rangkaian dialog, tanpa takut dan gelisah, guna saling memahami satu sama lain secara benar tentang keprihatinan, masalah, kebutuhan, dan harapan dari masing-masing pihak. Pertemuan-pertemuan tersebut, pada gilirannya, akan menghancurkan tembok-tembok kecurigaan dan membangun kepercayaan di antara mereka sehingga dialog damai dapat dilaksanakan dengan aman.
Belajar dari pengalaman di Aceh dimana Presiden (waktu itu) Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Jusuf Kalla selaku wakil Presiden untuk menangani masalah separatisme Aceh, proses dialog antara Pemerintah dan OPM bisa dimulai hanya apabila Presiden menunjuk seorang pejabat tinggi Negara setingkat menteri untuk mengurus hal ini. Pejabat tersebut dapat membentuk satu tim yang terdiri dari tiga orang untuk mempersiapkan dan mengatur proses dan semua hal yang berkaitan dengan dialog Papua. Oleh sebab itu, penunjukkan pejabat tinggi oleh Presiden dan pembentukan tim dialog Papua ini dapat dilaksanakan dalam Bulan Januari 2016, agar proses dialog Papua bisa dimulai secepatnya. Semoga!!!

Penulis adalah dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura

Scroll to Top