PBB Soroti Intoleransi Beragama di Indonesia

JAKARTA–MICOM: Indonesia didesak peserta sidang Dewan HAM PBB melalui mekanisme UPR (Universal Periodic Review) di Jenewa, Swiss, untuk memperhatikan dengan serius isu intoleransi beragama. Dalam sidang tersebut, Indonesia dievaluasi 74 negara di dunia melalui Proses Universal Periodic Review, Dewan HAM PBB, dalam sesi ke-13 di Jenewa. Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah yang mengikuti sidang tersebut dalam kapasitasnya sebagai perwakilan dari National Human Rights Institution (NHRI) menyampaikan hal tesebut melalui surat elektronik yang diterima, Kamis (24/5). Ia mengatakan, dari catatan Komnas Perempuan selama persidangan, beberapa poin didesak negara-negara lain. “Isu intolerasi agama menjadi perhatian yang sangat serius nyaris 40 persen negara anggota. Indonesia sungguh didorong untuk serius menangani persoalan kritis yang sudah menyita perhatian dunia ini,” kata Yuniyanti. Di depan dewan HAM, tuturnya, pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa berjanji akan meletakkan persoalan kebebasan beragama sebagai prioritas kerja pemerintah Indonesia.

 

Isu kekerasan terhadap perempuan juga menjadi perhatian sejumlah negara anggota. “Tetapi pemerintah luput menyampaikan situasi obyektif kekerasan terhadap perempuan, seperti tingginya KDRT, kekerasan seksual, termasuk sunat perempuan,” kata Yuniyanti. RI juga didorong untuk meratifikasi konvensi ILO untuk Pekerja Rumah Tangga 189. Penanganan masalah Papua juga tidak luput dari kritik dunia. “Sejumlah negara mendesak intervensi di Papua harus mengedepankan dialog dan menghentikan impunitas, termasuk pentingnya mengawal pendidikan HAM untuk aparat keamanan (militer),” kata Yuniyanti. Selain itu, tidak sinkronnya antara perundangan pemerintah pusat dan daerah dituding menjadi cikal bakal atas berbagai tindak diskriminasi yang terjadi di Indonesia. “Indonesia didesak untuk melakukan

harmonisasi perundangan,” tukasnya.

 

Kekerasan masa lalu yang seharusnya menjadi perhatian penting negara, tetapi belum muncul komitmen kongkrit untuk menuntaskan persoalan ini juga menjadi topik evaluasi terhadap Indonesia. “Dalam kurang dari 2X24 jam, kita menanti Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi rekomendasi dari Working Group UPR ini. Kita bangsa Indonesia berharap bahwa Pemerintah Indonesia akan mengadopsi sejumlah rekomendasi penting demi penghormatan hak asasi setiap warga bangsa. Proses UPR ini sudah menjadi perhatian publik, sehingga komitmen pemerintah Indonesia di Geneva akan dipantau oleh masyarakat, khususnya komunitas korban,” kata Yuniyanti. Terlepas dari berbagai kritik dalam evaluasi, Komnas Perempuan mengapresiasi sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia seperti merafitifikasi Konvensi Internasional (migran dan disabiltas), dan lainnya. Komnas Perempuan juga mengapresiasi berbagai pihak, termasuk negara-negara anggota yang sudah mengutip laporan independen Komnas Perempuan yang diserahkan untuk UPR pada Komisi HAM PBB ini. (OX/OL-10)

Donny Andhika AM

 

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2012/05/24/321804/293/14/PBB-Soroti-Intoleransi-Beragama-di-Indonesia

Scroll to Top