Para Pemimpin Politik Papua Harus Rendah Hati dan Bersatu

Oleh: Yan Christian Warinussy

 

Perkembangan politik dalam konteks memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri (self determination) bagi masyarakat adat di Tanah Papua sebagaimana diatur di dalam pasal 3 dari Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Hak Masyarakat Adat dan Penduduk Asli di Dunia.

Menurut pandangan saya hal ini mesti menjadi satu faktor penting yang menjadi pemicu bagi dimulainya persatuan dan kesatuan diantara para pemimpin perjuangan politik rakyat Papua.

Ini sangat penting mengingat dalam waktu dekat, tepatnya di awal Desember 2014 mendatang bakal diselenggarakan West Papua Summit Leader (Pertemuan Pemimpin Papua Barat) di Port Villa, Vanuatu.

Pertemuan di Vanuatu tersebut kelak bakal diikuti oleh semua pemimpin faksi perjuangan politik di Tanah Papua dan hendaknya menjadi pertemuan untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi sekaligus mempersatukan langkah demi mempersiapkan dan mendorong langkah ke arah yang lebih damai dan bersahabat.

Apabila kita belajar dari perkembangan tidak diterimanya aplikasi rakyat Papua sebagai anggota dari Melanesian Spearhead Group (MSG) tahun 2014, semata-mata dikarenakan taka danya persatuan diantara semua organ perjuangan politik rakyat Papua.

Sehingga kendatipun West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) atau Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan sudah mengajukan aplikasinya atas nama rakyat Papua, tetapi akhirnya gagal diterima dalam MSG Leader Summit beberapa waktu lalu, karena alasan tidak didukung oleh semua elemen rakyat di Tanah Papua.

Secara pribadi dan dalam kapasitas sebagai seorang Pembela Hak Asasi Manusia, saya menghimbau para pemimpin perjuangan politik di Tanah Papua untuk sudah mulai berpikir dan berbicara sejak sekarang mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan Orang-orang asli Papua, dengan tanpa mempersoalkan asal daerah, suku, ras, keturunan maupun latar belakang politik masing-masing.

Agenda perjuangan politik dalam upaya mencapai kesempatan untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri adalah sesuatu yang legal dan diakui secara universal oleh semua bangsa sebagai hak asasi manusia. Hal ini saya kira sangat-sangat tidak bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Undang Undang Dasar 1945.

Ini juga tidak bisa dikategorikan secara gampang sebagai separatis, dan bersifat mengganggu keamanan nasional Indonesia, karena perjuangan politik rakyat Papua selama ini sebenarnya dilakukan dalam nuansa damai. Itu terbukti sejak Dialog Nasional 22 Januari 1999 di Istana Negara Jakarta bersama mantan Presiden Prof.DR.Ing.B.J.Habibie hingga Musyawarah Besar (Mubes) Tahun 2000 dan Konggres Papua II Tahun 2000 maupun Konggres Papua III, kesemuanya dilaksanakan dalam semangat damai yang nir kekerasan.

Sehingga yang terpenting saat ini adalah bagaimana semua agenda aksi dan rencana kerja diatur dalam sebuah missi bersama dari seluruh organ perjuangan politik rakyat dan diajukan melalui sebuah memorandum bersama, tidak atas nama kelompok dan atau golongan.

Pada tahun 2010 dalam Konperensi Perdamaian di Tanah Papua (KPP) di Abepura-Jayapura, telah ditetapkan indikator-indikator Papua Tanah Damai serta kriteria juru runding serta dipilih 5 (lima) orang juru runding yang masing-masing adalah DR.John Otto Ondowame (almarhum) di Vanuatu, Rex Rumakiek di Australia, Benny Wenda di Oxford-Inggris, Octovianus Motte di Amerika Serikat serta Leoni Tanggahma di Belanda.

Mereka sudah melakukan sejumlah langkah penting dalam konteks diplomasi politik dengan sejumlah pihak di dunia internasional, termasuk dengan pihak pemerintah Indonesia.

Sehingga diperlukan adanya persatuan diantara para pemimpin demi mempertegas mandat diplomasi tersebut demi mencapai kesempatan yang terhormat dalam menggapai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua menurut mekanisme hukum internasional yang berlaku.

 

Penulis adalah Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Peraih Penghargaan Internasional di
Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) “John Humphrey Freedom Award” Tahun
2005 dari Canada/Pembela HAM di Tanah Papua/Anggota Steering Commitee
(SC) Forum Kerjasama (Foker) LSM se-Tanah Papua/Sekretaris Komisi HAM,
Perdamaian, Keadilan dan Keutuhan Ciptaan pada Badan Pekerja Klasis
GKI Manokwari .-

Scroll to Top