Papua Tanah Damai: Usaha Bersama

(Cenderawasih Pos, 16/9, 2014)

OLeh: N eles Tebay

Dialog interaktif yang dipandu dan disiarkan secara langsung oleh Televisi Republik  Indonesia (TVRI) Lensa Papua, rabu malam, 26/8, menarik untuk direfleksikan . Topik yang dibahas dalam dialog tersebut adalah Papua Tanah Damai dicederai oleh Konflik dan Kekerasan.

Sebagai narasumber dalam dialog tersebut, disana ada Gubernur Provinsi Papua, Wakapolda, Wakil dari Kodam XVII/Cenderawasih, wakil dari DPR Papua, dan wakil dari pimpinan Agama. Maka dapat dikatakan bahwa ada wakil dari Pemerintah Provinsi, TNI, POLRI, DPRP, dan Agama. Semuanya membahas tentang Papua Tanah Damai.

 

semua pihak    

Dengan melihat kebersamaan berbagai pihak yang hadir dalam dialog terebut, satu pesan yang  diterima oleh rakyat adalah bahwa membangun Papua menjadi Tanah Damai merupakan suatu usaha bersama.

Selama ini, para tokoh agama yang bergabung dalam Forum Konsultasi Para Pimpinan Agama (FKKPA) di Tanah Papua berada di barisan terdepan dalam mengkampanyekan Papua Tanah Damai.  Anggota FKKPA ini mencakup semua pimpinan Gereja-Gereja Kristen Protestan (semua denominasi), pimpinan Gereja Katolik (Keuskupan Jayapura) ,Islam (MUI, NU, Muhammadiyah), Hindhu, dan Budha.

Para pimpinan agama ini, mengambil inisiatif dan secara bersama mendeklarasikan Papua Tanah Damai tahun 2003 di Jayapura. Sejak itu, baik secara bersama maupun secara individu lembaga keagamaan, mereka mengkampanyekan Papua Tanah Damai.  

Mereka juga tak henti-hentinya mengajak semua orang, entah apapun agamanya, yang hidup di Bumi Cenderawasih  untuk melibatkan diri dalam upaya mewujudkan Papua menjadi Tanah Damai. Mereka secara konsisten, walaupun dengan jatuh-bangun dan dengan berbagai keterbatan, mensosialisasikan gagasan Papua Tanah Damai kepada jemaatnya masing-masing.  

Mereka juga berusaha membangkitkan kesadaran seluruh penduduk di Tanah Papua tentang Papua Tanah Damai, antara lain melalui perayaan Hari Papua Tanah Damai, 5 Februari. Mereka secara bersama merayakan Hari Papua Tanah Damai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan  perdamaian.

Keterlibatan lembaga Pemerintah, TNI, POLRI, DPRP, dalam dialog interaktif yang ditayangkan TVRI Lensa Papua, 26/9, menyampaikan pesan bahwa usaha mewujudkan Papua yang damai bukanlah tugas eksklusif dari para pimpinan agama. Para pimpinan agama boleh berada dibarisan terdepan dalam perjuangan Papua Tanah Damai, tetapi tidak boleh memonopolinya. Syukur bahwa para pimpinan agama tidak mengklaim bahwa hanya mereka sajalah yang boleh mengurus dan memperjuangkan Papua menjadi Tanah Damai.

Semua orang, terutama yang hidup di Tanah Papua, sepatutnya terlibat dalam upaya mewujudkan Papua sebagai Tanah  Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi menghendaki  hidup yang damai. Bahkan damai merupakan hasrat terdalam dari setiap dan semua orang, entah apapun profesinya. Semua orang mendambakan perdamaian.

Oleh sebab itu, Papua Tanah Damai merupakan kepentingan dari semua orang yang hidup di Pulau Kasuari ini. Maka, kita tidak boleh menuntut pihak lain untuk mengupayakan perdamaian di negeri ini, sementara kita sendiri melipat tangan dan menonton saja.

Setiap dan semua orang mesti mengambil inisiatif untuk memberikan kontribusinya dalam upaya menciptakan Papua yang damai. Kontribusinya dapat diberikan, entah secara bersama atau secara individu, demi kepentingan semua orang yakni Papua Tanah Damai.

 

Sembilan kelompok aktor

Menurut pengamatan kami, ada Sembilan kelompok aktor yang perlu dilibatkan dalam upaya menciptakan Papua Tanah. Kesembilan kelompok aktor tersebut adalah (1) Orang asli Papua entah apapun latarbelakangnya, (2) semua Penduduk Papua, termasuk-paguyuban-paguyuban, entah apapun profesinya, (3) Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota), (4)  Pemerintah Pusat, (5) TNI, (6) POLRI,  (7)  Perusahaan-Perusahaan multinasional dan domestik yang mengeksploitasi Sumber Daya Alam di Tanah Papua, (8) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPN PB/OPM), dan (9) Orang Papua yang berada di Luar negeri (PNG, Australia, Belanda, Inggris, Amerika Serikat).

Sembilan kelompok aktor ini perlu diajak dan dilibatkan dalam upaya mewujudkan Papua menjadi Tanah Damai. setiap dari mereka perlu diberikan ruang untuk berdiskusi dan merumuskan kontribusi seperti apa yang bisa disumbangkannya demi mewujdukan Papua Tanah  Damai. Masing-masing kelompok aktor perlu bertanya: Apa kontribusi dari kelompok/lembaga kami dalam mewujudkan Papua Tanah Damai?

Keterlibatan semua kelompok aktor di atas adalah suatu amanah. Tidak boleh ada satu pun dari kelompok aktor ini yang diabaikan. Apabila salah satu dari sembilan kelompok ini tidak dilibatkan maka Papua Tanah Damai akan terus dicederai oleh konflik dan kekerasan yang tidak berkesudahan.

Kini saatnya untuk merumuskan suatu mekanisme yang inklusif yakni mekanisme yang dapat melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan Papua Tanah Damai.  Mekanisme ini dapat dirumuskan oleh lembaga atau kelompok orang  yang tentunya sudah terbukti komitmennya dan dipercayai oleh banyak pihak selama ini dalam mensosialisasikan gagasan Papua Tanah Damai semua elemen masyarakat.  

Lembaga atau kelompok ini  dapat dipercayakan sebagai fasilitator yang membangun mekanisme yang inklusif dan mengatur proses yang memungkinkan setiap kelompok aktor di atas berpartisipasi secara aktif dalam mendiskusikan dan menetapkan isi dan bentuk kontribusinya dalam upaya mewujudkan Papua Tanah Damai. Ketika setiap kelompok ini memberikan kontribusinya, maka upaya mewujudkan Papua Tanah Damai akan menjadi  usaha bersama. Dan memang, seharusnya demikian.

Penulis: adalah dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura

Scroll to Top