Papua Masih Jauh dari Cahaya Rekonsiliasi

 

Lain halnya apa yang dialami oleh rakyat Papua, dimana sampai sekarang masih mengalami konflik, baik itu konflik structural dimana pelaku kekerasannya adalah aparat keamanan dan juga konflik horizontal sesama rakyat Papua sendiri. Dan bahkan ada kekerasan yang bersifat petrus, dimana terjadi penembakan yang pelakunya tidak diketahui.

Bicara pelanggaran HAM di Papua juga tidak kalah seperti yang terjadi di Aceh.  Saat ini Aceh sudah bisa tarik nafas panjang setelah MoU Helsinki, namun Papua sampai saat ini masih saja terjadi konflik bersenjata yang kerap kali memakan korban masyarakat yang tidak berdosa.

Menurut Olga asli Papua yang menjadi Narasumber mengatakan sampai tahun 2011 masih saja terjadi kekerasan. Tercatat dari tahun 2000 tragedi Abepura Berdarah yang kemudian pelakunya disidangkan di Makasar, namun sangat mengecewakan semua pelaku diputus bebas oleh pengadilan HAM Makasar. Kemudian kasus Wasior tahun 2001, kasus pembobolan gudang senjata 2003 dan banyak kasus lainnya belum dilakukan penyelidikan.

Menurut riset yang dilakukan oleh LIPI, ungkapnya lagi, masalah di Papua dipetakan menjadi 4 yaitu ketertinggalan Pembangunan, Diskriminasi dan Marjinilisasi, Kekerasan Negara dan terakhir adalah sejarah politik Papua. Oleh sebab itu LIPI menyarankan adanya dialog antara rakyat Papua dengan Pemerintah Pusat.

Pada awalnya, ungkap Olga, Presiden SBY menerima usulan dialog antara Pemerintah Pusat dengan rakyat Papua yang diusung oleh JDP, namun Pemerintah Pusat mengusulkan bukannya berupa dialog, tetapi komunikasi intensif dan konstruktif.

Namun, tanpa diduga-duga semua rencana itu batal total ketika Presiden SBY pada tanggal 20 September 2011 mengeluarkan Perpres No.66 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B).

Menurut Olga, UP4B lebih banyak membicarakan pembangunan fisik, bukannya melakukan pembangunan sumber daya manusianya. Sehingga tidak ada fungsi sama sekali, dan kekerasan tetap terjadi. Konon bicara KKR di Papua, keamanan saja saat ini belum kondusif.

Bila membicarakan regulasi di Papua ada sejumlah undang-undang yang bisa dipergunakan, termasuk undang-undang otonomi khusus, namun tidak implementatif. Selain itu juga peraturan yang ada terjadinya multi tafsir, sehingga akan menyulitkan pada tahap penerapannya.

“Regulasi banyak di Papua, namun tidak implementatif dan selalu multi tafsir”, ungkap Olga.

Ada hal memang langkah maju, ungkap Olga, seperti pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), perwakilan Komnas Ham dan kantor perwakilan Depertemen Hukum dan Ham. Namun belum cukup besar pengaruh dalam upaya implementasinya dalam pengungkapan kebenaran dan upaya rekonsiliasi.

Ada banyak persoalan yang dialami oleh Papua, contohnya menyangkut dengan MRP yang tidak maksimal, ini juga akibat dari kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Papua. Dan juga minimnya dukung keuangan dalam menjalankan MRP itu, sehingga pembentukan MRP itu belum maksimal sampai sekarang.

“Tidak berjalan secara maksimal MRP itu akibat dari kurangnya Sumber Daya Manusianya dan juga minimnya dukungan keuangan”, tegas Olga.

Diakhir persentasi makalahnya ia mengatakan, “Aceh sudah mulai terang, namun kami Papua masih gelap, padahal Papua itu terletak di Barat dan Aceh di Timur, tetapi lebih duluan Aceh yang terang”, ujarnya.

Memang, seluruh Rakyat Aceh patut memberikan dorongan moril pada seluruh rakyat Papua untuk terus berjuang keluar dari cengkraman penindasan yang dialami selama ini. Meskipun, Aceh juga belum sepenuhnya tercapai apa yang diinginkan yaitu mendapatkan kesejahteraan yang layak, dimana rakyat bisa mengakses sosial ekonomi politik yang “merdeka” menuju Aceh yang mandiri dan modern.[003]

Scroll to Top