Papua Butuh Komitmen Jakarta

Jayapura,28/5(Jubi)—Presiden SBY dalam menyelesaikan persoalan di Papua, kelihatannya bertentangan dengan para pembantunya di kabinet dalam melihat situasi Papua. SBY melihat harus melakukan pendekatan dengan hati nurani. Sebaliknya para pembantu di kabinet melihat dari sisi nasionalis radikal.

 

Pertentangan itu semakin kelihatan dalam berbagai komentar di media nasional maupun lokal di Papua seputar masalah-masalah konflik di Papua terutama bagaimana mencari solusi yang terbaik. Lihat saja misalnya  komentar Presiden SBY. Pertama, presiden  pernah mengatakan masalah Papua harus di selesaikan dengan komunikasi kontruktif.

 

“Pemerinta akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik,”tutur presiden dalam pidato kenegaraan menjelang  HUT RI yang ke 65 tahun 2010 di gedung DPR RI.

 

Kedua, setahun kemudian, presiden mengatakan niat membangun Papua dari pola komunikasi kontruktif ke pembangunan berpola pendekatan hati. “Menata Papua harus dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua,” tegas SBY dalam pidato memperingati 66 tahun HUT RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011).

 

Kita berharap pada 2012 lalu bisa menjadi tahun perwujudan dua agenda itu, ternyata tidak terlaksana hingga saat ini sudah berada di 2013. Sedangkan Presiden SBY sendiri akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden pada 2014 mendatang.

 

Sementara konflik di Papua terus terjadi dengan banyak korban berjatuhan dari pihak militer maupun sipil. Jumlah tahanan politik aksi demontransi, penembakan dan pengibaran bendera Bintang Kejora terus meningkat. Selama dua periode presiden SBY memimpin Republik Indonesia terkesan tidak membawa situasi Papua sesuai harapan bersama sesuai dengan keinginan hati rakyat Papua.

 

Rupanya Presiden SBY menyadari itu dan menjelang akhir masa jabatannya, SBY kembali bicara masalah Papua. Pertama, revisi UU otonomi khusus Papua yang kemudian disebut UU Otsus Plus.

 

Kedua, presiden setuju membebaskan tahanan politik Papua Merdeka atas usulan, gubernur Papua, Lukas Enembe. Sekitar 40 tahanan politik bakal dibebaskan pada  Agustus nanti, bertepatan dengan perayaan HUT RI yang ke 68.

 

Dua wacana di akhir masa jabatan Presiden SBY ini sangat menarik. Karena, wacana pertama, secara tersirat, presiden kiranya mengakui ada tahanan politik di Papua sekaligus tersirat ada konflik di Papua dilatarbelakangi oleh masalah politik dan bukan faktor kesejahteraan.

 

Pengakuan tersirat Presiden SBY ini bertolak belakang dengan pernyataan kabinetnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Djoko Suyanto, pernah menyatakan tidak ada tahanan politik di Papua.

 

“Yang ada adalah tahanan tindakan kriminal, bukan tahanan tindakan politik,” tutur Suyanto usai Rapat Paripurna Tingkat Menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 12 Desember 2011 lalu.

 

Menurut pemerintah, tindakan kriminal itu muncul akibat kesejangan sosial ekonomi. Kesejahateraan  dilihat sebagai sumber konflik. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono pernah mengatakannya. “Kami akui masih perlu pemerataan pembangunan,” kata Agung usai meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih, Jakarta Timur, Jumat, 22 Februari 2013.

 

Wacana kedua, presiden menarik kembali UU Otonomi Khusus yang diaggap gagal dengan menerbitkan UP4B. Presiden menarikan kembali solusi yang tidak mungkin  lagi menjadi solusi konflik Papua.

 

Pertentangan, tarik menarik persoalan itu memperlihatkan kalau Presiden SBY dengan kabinetnya tidak memiliki presepsi bersama soal penyelesaian konflik di Papua. Pemerintah terkesan menafsirkan dan mengatakan masalah Papua sesuka hati. Atau mungkin pemerintah menilai sesuai dengan pemahaman mereka sendiri tanpa melihat akar persoalan yang sebenarnya terjadi.

 

Karena itu, tampaknya program yang bergulir ke Papua pun terkesan sesuka pemerintah di Jakarta. Kehendak pemerintah Jakarta kelihatanya terlalu dipaksakan, ibarat mengukur baju sendiri dan memerintahkan seluruh warga Papua harus memakainya . Pemerintah memaksakan Otonomi Khusus, UPB4 hingga revisi UU Otonomi Khusus yang telah diakui gagal dengan terbitnya UP4B. Bahkan kini Gubernur Enembe harus mulai bekerja dengan UU Otsus Plus.

 

Program pembangunan Papua yang kelihatannya dikerjakan sesuka hati menjadi satu indikasi bahwa Pemerintah di Jakarta tidak melihat masalah Papua secara utuh dan konpehensip. Pemerintah Jakarta belum mengetahui di mana letak akar persoalan Papua. Pemerintah masih meraba-raba dalam mencari solusi peroalan Papua.

 

Solusi yang raba-raba itu bukan tidak mungkin mampu menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Penyelesaian masalah itu menjadi solusi atau hanya sekadar saja dan tergantung kemauan politik pemerintah. Sikap ini jelas menunjukan kalau pemerintah yang  menentukan solusi titik ujung persoalan Papua.

 

Karena itu, pemerintah butuh sikap-sikap yang mendukung solusi. Pertama, pemerintah harus memberikan solusi itu dengan mengunakan hati. Jangan hanya menyelesaikannya dengan tiba-tiba atau kagetan tanpa menelusuri akar persoalannya.

 

Kedua, solusi-solusi itu mesti menjadi komitmen pemerintah dalam realisasi. Realisasi harus tuntas sesuai dengan rumusan solusi tanpa kompromi dan neko-neko.

 

Ketiga, pemerintah butuh evaluasi yang menyeluruh atas realisasi. Evaluasi harus mencari tahu mana yang telah terlaksana dan mana yang tidak pernah dikerjakan.   (Jubi/Mawel)

 

Sumber:http://tabloidjubi.com/2013/05/29/papua-butuh-komitmen-jakarta/

Scroll to Top