SeminarAkhirThn2013 JDP-11

Papua Annual Review 2013: Otsus Plus dan Partisipasi Rakyat Papua

SeminarAkhirThn2013  JDP-11Dari kiri ke kanan: Dr Agus Sumule, Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA, Dr Adriana Elisabeth, Sidney Jones dan Dr Muridan S. WidjojoPermasalahan Papua yang tidak kunjung usai masih menjadi perhatian banyak pihak. Untuk menjembatani penyelesaian permasalahan Papua, termasuk Otsus Plus, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI bekerjasama dengan Yayasan TIFA dan Jaringan Damai Papua (JDP) Jakarta mengadakan seminar akhir tahun yang berjudul “Papua Annual Review 2013: Otsus Plus dan Partisipasi Rakyat Papua” di Auditorium Utama LIPI pada 12 Desember 2013. Seminar yang dibuka oleh Kepala P2P LIPI Prof. Dr. Syamsuddin Haris dilanjutkan dengan pemaparan Ketua Tim Kajian Papua LIPI, Dr. Muridan S. Widjojo. Hadir sebagai pembicara Prof. Dr. M Din Syamsuddin, MA; Sidney Jones, Dr. Agus Sumule, dan sebagai moderator Dr. Adriana Elisabeth.

Diskusi menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya yaitu permasalahan Otsus Plus. Permasalahan ini dimulai dengan langkah besar Gubernur Papua, Lucas Enembe untuk merevisi UU 21/2001 tentang Otsus menjadi Otsus Plus dalam RUU Pemerintahan Papua. Sayangnya, Lucas Enembe hanya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), tim asistensi Universitas Cendrawasih, Majelis Rakyat papua (MRP) dan konsultasi dengan Gubernur Papua Barat dalam penyusunannya. RUU Pemerintahan Papua versi Papua dan Papua Barat ini terlihat lebih konkrit dan komprehensif dibandingkan UU 21/2001 di mana masalah-masalah terpenting Papua dan Papua Barat tercakup dan lebih detil di sana. Jika kedua versi tersebut dikombinasikan dengan cermat, RUU tersebut secara substansi bisa menjadi road map baru untuk penyelesaian masalah Papua. Sayangnya, banyak pihak di Papua terlanjur percaya bahwa Otsus Plus adalah rekayasa Jakarta karena proses penyusunannya yang terkesan tertutup dan tidak melibatkan semua komponen masyarakat di Papua.

Pelanggaran HAM juga masih menjadi perhatian di Papua. Terkait kebebasan berekspresi, pemerintah berpendirian bahwa unjuk rasa yang menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, meskipun dilakukan secara damai dan tertib, dikategorikan sebagai tindakan makar menurut Pasal 106, 110 dan 116 KUHP. Pada 2013 ini polisi lebih represif dan tidak pernah menerbitkan STTP bagi demo yang dianggap separatis. Pasukan dalam jumlah besar, kadang-kadang digabung dengan TNI AD, disiapkan untuk mengendalikan demo. Lebih lanjut, pada 2012 jumlah tapol/napol sudah sekitar 26 orang, pada 2013 polisi menghasilkan setidaknya 49 tapol/napol baru. Hampir dua kali lipat, total menjadi 75 orang. Dalam proses penangkapan, penyelidikan dan penyidikan, tuduhan penganiayaan, penyiksaan di kantor polisi atau bahkan pembunuhan aktivis muncul. Semua tuduhan pelanggaran HAM ini belum bisa dibuktikan karena tidak ada institusi yang melakukan penyelidikan secara imparsial. Semua informasi dimonopoli oleh polisi. Tuduhan aktivis dan pegiat HAM diabaikan oleh negara.

SeminarAkhirThn2013  JDP-28Dok. JDP JakartaPoin penting lainnya yaitu makin melemahnya diplomasi Indonesia, khususnya terkait masalah Papua di dunia internasional. Kritik internasional terhadap pemerintah Indonesia dan simpati kepada masyarakat Papua atas kemacetan pelaksanaan Otsus dan masalah pelanggaran HAM terutama atas buruknya jaminan kebebasan berekspresi bagi warga Papua semakin meningkat. Kritik ini salah satunya didorong oleh Free West Papua Campaign (FWPC) yang dipimpin oleh Benny Wenda di Oxford, di mana pada 28 April 2013 beliau meresmikan pembukaan kantor FWPC di Oxford yang dihadiri oleh Walikota Oxford Moh Niaz Abbasi dan beberapa tokoh terkenal di Inggris. Pemerintah Indonesia bereaksi keras, Menlu Marty Natalegawa langsung menegur dan meminta klarifikasi Duta Besar Inggris untuk RI. Selain itu, Negara Vanuatu dan Solomon Islands, memercayai adanya pelanggaran HAM di Papua dan mendukung perjuangan kemerdekaan Papua. Keberhasilan ini membuat Pemerintah Indonesia bekerja keras, misalnya, melobi pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk menunda keanggotaan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), mengirim Menkopolhukam ke Fiji dan mengundang PM PNG ke Jakarta untuk kerjasama ekonomi.

Temuan lain dari diskusi ini adalah terkait usulan pemekaran 30 kabupaten/kota baru dan 3 provinsi baru pada 2013. Jika RUU pemekaran yang sudah disetujui Komisi II DPR RI ini disetujui pemerintah, Tanah Papua akan memiliki 72 kabupaten/kota. Akan dipilih sekitar 1800 anggota DPRD, 144 bupati/walikota dan wakilnya, serta akan ada 1000an pejabat di pemda serta puluhan ribu pegawai negeri baru. Pemekaran supercepat yang prosesnya penuh manipulasi ini dilakukan sama sekali tanpa strategi perencanaan pembangunan keseluruhan tanah Papua. Pemekaran telah menciptakan jumlah penduduk fiktif, kampung fiktif, dan mungkin juga distrik fiktif demi dana insentif, demi jumlah kursi legislatif dan jatah PNS. Hal ini akan membawa Papua ke dalam berbagai krisis pemerintahan yang merugikan rakyat Papua kebanyakan. Selama ini, berbagai analisis menunjukkan pemekaran telah membuat kinerja pemda memburuk terutama pada pelayanan publik. Pemekaran juga memperluas medan korupsi dan domestikasi sumberdaya negara dalam konflik berlapis antarklen yang rawan kekerasan.

Korupsi menjadi poin penutup pada diskusi ini, di mana pada tahun 2013 ini, juara korupsi se-Indonesia direbut oleh Papua Barat untuk kategori provinsi dan Nduga (Provinsi Papua) untuk kategori kabupaten. Tahun 2013 juga harus dilihat sebagai tahun istimewa untuk pemberantasan korupsi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dibandingkan dengan sebelumnya, pada 2013 ini pemerintah tidak ragu lagi memberantas korupsi di Papua berkat kerja keras Kapolda Papua Tito Karnavian yang membuat Satgas Antikorupsi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua E.S. Maruly Hutagalung yang juga membuat gebrakan mengadili semua pejabat tinggi daerah yang terlibat korupsi. Pejabat legislatif dan eksekutif yang terlibat, dari yang tertinggi hingga yang terendah diadili. Ini juga menunjukkan bahwa korupsi di kedua provinsi itu sudah merata, dari provinsi hingga kampung.

Pemerintah meyakini bahwa esensi masalah Papua terletak dalam kesejahteraan. Oleh karena itu pemerintah mengerahkan sumberdaya sepenuhnya untuk “percepatan pembangunan”, program-program berkategori quick wins, dan proyek-proyek afirmasi yang bernilai politik tinggi. Wujud kesungguhan itu terlihat terutama dari jumlah dana Otsus dan dana lain dari pusat untuk Papua dan Papua Barat. Pembentukan UP4B dan terobosan koordinasi pembangunan sosial ekonominya juga menegaskan visi pemerintah tersebut. Menyadari pendekatan keamanan yang tidak efektif, maka sejak akhir 2010 hingga awal 2012, Presiden SBY mengawali pendekatan dialog untuk menyelesaikan masalah Papua. Pengalaman  Jaringan Damai Papua (JDP) membuat konsultasi publik dan membangun dukungan berbagai pihak di Papua dan di Jakarta dapat dijadikan pelajaran. Otsus Plus akan berhasil jika mengadopsi pendekatan dialog yang berintegritas dan bermartabat. Sebagus apa pun substansi Otsus Plus atau gagasan penyelesaian Papua lainnya, tidak akan berhasil apabila prosesnya tidak melibatkan berbagai pihak terutama yang berlawanan, sehingga hasilnya akan memperoleh legitimasi dari semua pihak. (Amorisa Wiratri)

Scroll to Top