SOCRATES

“Otsus Gagal, Dialog Jakarta Papua Harga Mati”

SOCRATESPdt.Socratez Sofyan Yoman (Foto:binpa)PELAKSANAAN Otonomi Khusus belasan tahun, dinilai tak berdampak bagi Orang Asli Papua. Otsus sebaliknya menjadikan pemilik tanah makin terpuruk.

 

“Otsus sudah gagal, oleh sebab itu, yang didorong saat ini adalah dialog antara Jakarta dan Papua,” kata Ketua Pengurus Badan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGGBP), Pendeta Socrates Sofyan Yoman, kepada SULUH PAPUA di Jayapura, kemarin.

 

Menurut dia, persoalan Papua hanya dapat diselesaikan lewat dialog damai, yang jujur dan setara antara Indonesia dan Papua. Dialog itu tanpa syarat dan dimediasi oleh pihak ketiga di tempat netral. “Dalam pertemuan di MRP beberapa waktu lalu dalam rangka mengevaluasi otsus, sudah jelas diputuskan bahwa otonomi khusus gagal, solusinya adalah menggelar dialog, bukan membuat UP4B atau otsus plus yang tambah tidak jelas lagi,” ujarnya.

 

Baginya, usaha pemerintah untuk mensejahterakan orang Papua, hanya sandiwara meraup untung. “Pemerintah dan kepentingannya telah gagal total. Persoalan Papua itu tak bisa diselesaikan dengan undang-undang otsus, atau yang lainnya, tapi harus dengan dialog, itu harga mati,” tandasnya.

 

Dalam dialog kata dia, akan dapat dirumuskan, apa saja persoalan Papua dan bagaimana mengatasinya. “Itu yang penting, bukan otsus, meski ada otsus, orang Papua tetap miskin dalam diatas tanahnya,” kata Yoman.

 

Keberpihakan yang tertuang dalam UU Otsus juga lari jauh bagi orang Papua. “Sementara perlindungan kepada orang asli tidak ada, masih banyak yang dibunuh, dan jadi tahanan politik, sedangkan unsur pemberdayaan disini juga terlihat tidak nyata, pemberdayaan itu hanya milik mereka yang bukan asli Papua,” paparnya.

 

Sebelumnya, bulan lalu, Universiatas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung melakukan kajian akademisi tentang kebijakan otonomi khusus di Papua. Seperti dirilis Bisnis Jabar, kajian yang dilakukan Centre For Public Policy and Management Studies (CPMS) itu menemukan, Papua masih berada diperingkat terakhir dalam kinerja otonomi daerah. Hal tersebut sering dianggap sebagai fakta tak terbantahkan gagalnya otonomi khusus.

 

Ironi memang, meski memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi tingkat kemiskinan dan keterbelakangan masih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

 

Hal tersebut tercermin secara statistik untuk konsesi Freeport. Tercatat ada 2,5 miliar ton deposito emas dan bahan tambang tembaga, 540 juta m³ kayu komersial, serta 9 juta hektar konversi lahan hutan. Selain itu, garis pantai daerah yang mencapai 2.000 km, dengan 228.000 km² wilayah perairan, menggambarkan besarnya kekayaan laut hingga mencapai 1,3 juta ton untuk perikanan. Sayang, dari harta melimpah ini, orang asli masih tinggal di gubuk. Beberapa survey menyebutkan, tingkat kemiskinan di Papua bahkan masih tinggi, 41,80%.

 

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), seperti dari Kompasiana, Siti Zuhro mengatakan, kegagalan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat dikarenakan dalam penerapannya, pelaksanaan Otonomi Khusus tidak dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Papua.

 

Deputi Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pendanaan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) M Ikhwanuddin Mawardi menyebutkan, kegagalan Otonomi Khusus juga disebabkan lemahnya pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana Otonomi Khusus oleh pemerintah pusat, baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, maupun Bappenas.

 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843).  (JR/R4)

 

Sumber:http://suluhpapua.com/read/2013/10/19/otsus-gagal-dialog-jakarta-papua-harga-mati/

Scroll to Top