Otsus dan UP4B Gagal, Solusi Tepat Lewat Dialog Jakarta-Papua

Jakarta, hariandialog.com. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang dipimpin Letjen Purn TNI Bambang Darmono dan Otsus Papua dinilai gagal, dimana tidak ada komitmen pemerintah pusat mengaplikasikan Otsus di Papua.”UP4B itu sebenarnya sudah ditolak oleh rakyat Papua, karena UP4B hanya sebuah program yang tidak jelas.” Demikian dikatakan Koordinator Nasional Papua Solidaritas Marthen Goo melalui blackberry massenger, Rabu (6/13). Untuk UU Otsus saja sudah gagal di tanah Papua, yang legalitas hukumnya lebih tinggi. Orang Papua menolak UP4B karena, UP4B hanya program, yang lebih kecil legalitasnnya dari Otsus. “Kalau Otsus saja gagal, UP4B justru lebih buruk,” sambungnya.

 

Menurut Marthen, untuk penanganan masalah Papua itu sederhana.Harus dilakukan pendekatan dengan hati.”Harus dibuka semua akses dan ruang demokrasi dan tentu harus dikedepankan dialog Jakarta -Papua untuk menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh.

 

“Dalam Otsus dan UP4B sendiri menurut Marthen, tidak pernah ada dialog. Rakyat Papua selalu didesak untuk dialog, tapi hal tersebut tidak pernah ada,” terang Marthen serayamengatakan, pemerintah terus menghindar dan malah menutupi tuntutan rakyat.

 

“Kalau Aceh bisa digelar perundingan, kenapa Papua tidak bisa? Tanyanya.

 

Marthen berpendapat bahwa Papua didiskriminasi oleh Negara, dimana orang Papua tidak pernah dilibatkan dalam kesepakatan-kesepakatan, seperti lahirnya Otsus, tapi justru didorong berdasarkan keinginan dan kepentingan pemerintah di Papua. “Rakyat Papua hanya mau semua masalah di Papua harus diselesaikan, dan tentu harus ada kesepakatan bersama dalam dialog,” jelasnya. Contoh kosus, semua Perdasus tentang proteksi orang Papua, justru dihapus oleh Mendagri. Kami hanya tetap mendesak pemerintah untuk membuka dialog Jakart- Papua. Kalau Negara merasa orang Papua harus diselamatkan, tentu Negara akan buka diri untuk keselamatan rakyat Papua.

 

Terkait maraknya kasus penembakan oleh OTK di Papua dengan korban aparat dan warga sipil, menurut Marthen ada pihak yang bermain. “Sebenarnya, kekerasan itu bagian dari upaya penundaan dialog.

 

Karena tiap kekerasan, hanya akan melahirkan kekerasan baru.Tiap kekerasan di Papua, Negara hanya merespon dengan pendekatan militer. Rakyat Papua tidak menuntut merdeka. Rakyat hanya meminta, semua masalah di Papua harus dibicarakan dan diselesaikan dengan meluruskan masalah sejarah termasuk pelanggaran HAM, masalah diskriminasi serta masalah kegagalan pembangunan,” tandasnya. (arif)

 

Sumber:http://www.hariandialog.com/index.php/category-table/1062-otsus-dan-up4b-gagal-solusi-tepat-lewat-dialog-jakarta-papua

Scroll to Top