KONFLIK Papua yang telah berlangsung selama 58 tahun (1963) sejak wilayah itu menyatu dengan NKRI belum ada indikasi menuju penyelesaiannya. Apalagi perkembangan aktual kejadian akhir-akhir ini di wilayah Pegunungan Tengah (Puncak, Nduga, Intan Jaya) mengisyaratkan kini saatnya dibutuhkan jeda kemanusiaan.Jeda kemanusiaan mesti dilihat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik Papua. Pemerintah pusat mesti membuka diri, demokratis,
Revitalisasi Dialog Jakarta-Papua Oleh : Fransisco Antonio Yassie Mewujudkan Papua sebagai tanah yang damai memang perlu adanya dialog yang inklusif, partisipatif dan komprehensif. Hal ini bertujuan untuk membangun kembali rasa saling percaya antar pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Pendekatan dialog dalam konteks Papua dapat dikategorikan sebagai salah satu wujud “nation
Oleh: ARIS YEIMO. Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur Abepura Artikel ini telaah di Publish. www.tabloidjubi.com Edisi 25/09/18 KONFLIK vertikal yang terjadi di Puncak Jaya (Cepos, 12/9), rentetan pelanggaran HAM, eksploitasi bumi Papua, dan konflik lainnya bukanlah hal yang baru terjadi, melainkan sudah terjadi berkali-kali sejak Papua diintegrasikan ke dalam Negara Kesatuan
Rakyat Papua menginginkan Presiden Jokowi segera mendorong rencana Dialog antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia. Kilion Wenda, pemerhati sosial dan anggota Departemen Hukum dan HAM Persekutuan Gereja- Gereja Baptis Papua menyorotinya dalam Bergelora.com. (Redaksi) Oleh: Kilion Wenda Telah dimuat. bergolora.com, Pada Tanggal 4 Juli 2018. TANAH Papua tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi.
Oleh. Neles Tebay Cenderawasih Pos 27 April 2018 www.ceposonline.com KASUS Kejadian Luar Biasa (KLB) di Asmat yang menewaskan 72 anak Papua karena campak dan gizi buruk menarik perhatian dari banyak pihak. Bantuan dan intervensi dari berbagai pihak telah berhasil mengatasi KLB Asmat. Kini, tidak ada lagi anak Asmat yang meninggal karena campak dan gizi buruk.
Oleh: Neles Tebay Telah di Terbitkan SATU HARAPAN, 16 November 2017 Â ABEPURA, SATUHARAPAN.COM – Penembakan di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang dimulai sejak 21/10 masih berlangsung hingga kini dan korban pun terus berjatuhan. Tercatat 12 korban luka dan dua tewas akibat penembakan. Menurut keterangan Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar, aksi-aksi penembakan tersebut
Oleh : Fransisco Antonio Yassie Sekretaris Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Sumedang Telah di terbitkan: Jejaringbali.com  Mewujudkan Papua sebagai tanah yang damai memang perlu adanya dialog yang inklusif, partisipatif dan komprehensif. Hal ini bertujuan untuk membangun kembali rasa saling percaya antar pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Pendekatan dialog
Oleh Neles Tebay(Cenderawasih Pos, 22 Agustus 2017) Penembakan yang terjadi di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, 1/8-2017, menewaskan satu orang dan melukai 16 orang. Peristiwa penembakan ini dikategorikan sebagai kekerasan negara karena pelaku penembakannya adalah aparatur negara. Terkait penembakan di Deiyai, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar telah mengambil putusan untuk mencopot Kapolres Paniai dan
Muhamad Hafiz Imparsial 09 Juli 2017 Â Papua merupakan salah stu isu yang paling sensitif bagi pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini terkait dengan isu self-determination atau penentuan hidup sendiri yang seringkali beririsan dengan situasi HAM di Papua. Kebijakan pemerintah Indonesia hingga saat ini lebih mengedepankan dialog-damai untuk Papua, sehingga suara-suara
Neles Tebay Cenderawasih pos 09/08/2017  Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur untuk mempercepat dan mengerakkan perekonomian di Tanah  Papua (Kompas com.19/7). Infrastruktur mesti digenjot karena banyak daerah masih terisolir. Juga belum ada konektifitas antar kabupaten. Harga barang masih mahal. Kekayaan alam Papua seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, sektor kelautan, dan perikanan,
