EVALUASI-OTSUS-itu-ko-kahh-340x255

MRP siap Kawal Dua Rekomendasi Hasil Evaluasi Otsus Papua

EVALUASI-OTSUS-itu-ko-kahh-340x255Ketua Panitia, Yakobus Dumupa saat menyerahkan hasil rekomendasi kepada Ketua MRP, Timotius Murib, di dampingi Ibu Engelberta Kotorok (Waket II MRP), Asisten I Setda Papua, Elieser Renmaur dan Hofni Simbiak (Waket I MRP) (Jubi/Eveerth)Jayapura, 28/7 (Jubi)  Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib mengatakan, menerima dengan baik semua hasil rapat dengar pendapat evaluasi atas nama MRP Papua dan MRP Papua Barat dan siap menindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. 

“Hasil rumusan akan dirampungkan  dan ditetapkan melalui rapat pleno MRP, sehingga  ada legitimasi atas hasil yang kita capai bersama,” ujar Ketua MRP, Timotius Murib, dalam sambutannya saat menutup acara Dengar Pendapat dan Evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Hotel Sahid Papua, Sabtu (27/7) malam. 

Timotius mengatakan, MRP Tidak akan menghilangkan sedikitpun dari semua yang ssudah disampaikan  peserta , walaupun memang diakui jalan masih panjang untuk di tempuh, namun inilah cara untuk sebuah proses yang baik. “Hasil rumusan,  juga akan disampaikan kepada peemintah pusat, pemerintah Papua dan Papua Barat serta MRP. Selanjutnya, mari kita bersepakat untuk menempuh cara – cara yang bermartabat untuk menta Otsus Papua,” tuturnya. 

Pihaknya menghimbau, agar semua masyarakat dalam menanggapi berbagai persoalan untuk tetap bersikap kritis dan rasional, Disisi lain populasi Orang Papua berkurang dan sedikit , sehingga harus menjadi perhatian bersama. 

Rapat Dengar Pendapat Dalam Rangka Evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang berlangsung sejak tanggal 25 – 27 Juli 2013 di Hotel Sahid Papua, akhirnya mengeluarkan dua rekomendasi utama, yakni Dialog antara Rakyat Papua dan Pemerintah Pusat serta adanya Rekonstruksi UU Otsus Papua.

Selama Rapat ini berlangsung, seluruh wakil kabupaten secara tegas mengatakan, otonomi khusus telah gagal dan secepatnya dilakukan dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Wakil dari 257 suku itu juga menegaskan agar Rapat Evaluasi Otsus ini tidak dimaksudkan untuk memberikan legitimasi terhadap rencana UU Otsus Plus atau Undang-Undang Pemerintahan Papua. 

“Perwakilan Orang Asli Papua berpandangan bahwa UU No.21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Implementasi dan kinerja aparatur pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya telah gagal,” kata ketua Panitia, Yakobus Dumupa, saat membacakan sambutannya. 

Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Otsus ini akhirnya menghasilkan dua rekomendasi penting, yakni, 1. Membuka ruang untuk dialog antara rakyat Papua dengan Pemerintah Pusat yang dimediasi oleh pihak netral dan dilaksanakan ditempat netral. Dan yang kedua adalah, UU No.21/2001 sebagaimana diubah dengan UU No.35/2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat direkonstruksi setelah melakukan tahapan yang disebut dialog Jakarta-Papua. 

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda Papua, Elieser Renmaur mengatakan,  jika selama ini banyak kesalahan yang dilakukan selama Otsus Papua berjalan, namun kita harus bersatu untuk melakukan penataan UU Otsus Papua bagi kemajuan masyarakat. “Memang, banyak kalangan menilai evaluasi saat ini terlambat, namun inilah saatnya untuk merekontruksi UU Otsus,” kata Lukas Enembe dalam sambutannya. 

Lukas Enembe juga menyampaikan, terimakasih atas peran dan inisiatifnya dalam rangka evaluasi dan terimakasih untuk semua yng memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka pelaksanaan Otsus yang lebih baik lagi. (Jubi/Eveerth)

Sumber:http://tabloidjubi.com/2013/07/28/mrp-siap-kawal-dua-rekomendasi-hasil-evaluasi-otsus-papua/

Scroll to Top