Kantor MRP

MRP Dukung Inisiatif Presiden

Kantor MRPJAYAPURA – Sebagai lembaga kultural orang asli Papua MRP menyatakan mendukung dan menyambut baik inisiatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berdialog dengan rakyat Papua yang ada di dua Provinsi Papua dan Papua Barat. Dialog memang harus dilakukan. Sebab dengan dialoglah aspirasi bertubi tubi yang disampaikan masyarakat asli Papua dapat diwadahi dalam peretemuan khusus dan “Kami menghargai semua niat baik Pemerintah seperti diungkapkan Presiden, kami sebagai lembaga Kultural sangat hormati niat baik itu,” ungkap Ketua MRP, Timotius Murib, Jumat( 11/11). “ Kami mendorong agar ada Dialog antara Pemerintah dan masyarakat Papua, semoga Dialog ini menjadi hal terbaik untuk masyarakat Papua, dengan pernyataan resmi Presiden yang disampaikan itu, MRP turut mendukung untuk segera ada Dialog dan MRP sebagai lembaga representasi akan memantau perkembangan dan upaya upaya kearah Dialog dengan mengajak semua elemen masyarakat di Papua terutama Pemerintah Daerah, DPRP untuk terlibat dalam upaya upaya Dialog,” jelasnya.

MRP melihat program Percepatan Pembangunan bagi Papua dan Papua Barat( UP4B) sebagai bagian dari upaya Dialog perhatian Pemerintah terhadap masyarakat Papua dan hal ini perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam Pegelolaan keuangan MRP minta perhatian serius Gubernur, DPRP dan DPRD agar dapat mengelola keuangan dengan pertanggung jawaban yang jelas.

Sementara itu, Jaringan Damai Papua (JDP) mengharapkan agar berbagai pihak, baik di Tanah Papua maupun di Jakarta, dapat menyambut dengan gembira dan mendukung penuh inisiatif pemerintah pusat yang berdialog dengan berbagai kelompok masyarakat di Tanah Papua dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan di Tanah Papua. Sebab, tanpa adanya dukungan dari semua pihak, dialog antara pemerintah dan rakyat Papua ini tidak akan terlaksana.

Tanggapan ini disampaikan oleh Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Dr. Neles Tebay, kepada Bintang Papua, Jumat( 11/11) di Jayapura. Tanggapan Neles Tebay ini disampaikannya dalam menanggapi pengumuman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan kesediaan dan komitment pemerintah untuk melakukan dialog dengan masyarakat Papua, pada Rabu( 10/11).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah selalu siap berdialog terbuka dengan seluruh komponen masyarakat Papua dalam kerangka mendorong penyelesaian permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan di kedua provinsi di ujung timur Indonesia tersebut.

“Dialog antara pemerintah pusat dan saudara kita di Papua itu terbuka. Kita mesti berdialog, dialog terbuka untuk cari solusi dan opsi mencari langkah paling baik selesaikan masalah papua,” kata Presiden saat membuka rapat kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.Pengumuman Presiden SBY ini memperlihatkan secara jelas bahwa Pemerintah Indonesia sudah membuka pintu untuk berdialog dengan masyarakat Papua.

Pernyataan Presiden ini juga memperlihatkan secara jelas bahwa pemerintah mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua dan mencari solusi-solusi atas permasalahan Papua secara damai melalui dialog. Komitment pemerintah ini, menurut Neles, mesti didukung oleh semua pihak yang menginginkan perdamaian di Tanah Papua. Seluruh komponen masyarakat di Tanah Papua perlu menerima dengan gembira hati atas keterbukaan pemerintah ini dan mendukung sepenuhnya agar dialog ini dapat dilaksanakan secara lancar.

“Kita yakini bahwa kekerasan, entah apapun bentuknya dan motivasinya, tidak akan menyelesaikan berbagai masalah yang mesti dicarikan solusinya. Hanya dalam dialog, berbagai pihak yang terlibat dalam konflik Papua dapat bertemu, mengidentifikasi masalah dengan tenang, dan menggunakan akal sehat dalam mencari solusi-solusi yang realistis dan komprehensif”.

Neles menguraikan, Dialog tidak boleh dimengerti sebagai suatu ajang perdebatan. Pemerintah dan rakyat Papua tidak perlu beradu argumentasi untuk menentukan siapa yang menang dan kalah dalam dialog. Dialog juga tidak dimaksudkan sebagai tempat pengadilan. Maka Pemerintah dan rakyat papua dan pemerintah tidak saling menuduh, menuding, mengadili, dan mempersalahkan satu sama lain dalam dialog.

Rakyat Papua dan pemerintah tidak perlu memandang satu sama lain sebagai musuh. Mereka mesti saling memperlakukan satu sama lain sebagai partner dialog yang mencari jalan keluar atas konflik Papua. Kedua belah pihak berperan sebagai problem solver yang secara bersama mengidentifikasi masalah dan menetapkan solusinya. Rakyat Papua dan pemerintah perlu mencari solusi bersama untuk menangani konflik Papua.

Agar dialog Jakarta-Papua ini sungguh-sungguh membawa perdamaian, maka dialog ini perlu dipersiapkan secara matang. Pemerintah pasti mempunyai konsep tentang dialog yang diharapkannya. Maka masyarakat Papua juga sudah harus membahas tentang konsep dialog yang mereka mau tawarkan.


Penyamaan persepsi
Untuk menyamakan persepsi tentang dialog jakarta-papua ini, ungkap Neles dibutuhkan sejumlah diskusi tertutup. Dalam pertemuan itu wakil-wakil dari Pemerintah dan orang Papua dapat berdiskusi tentang berbagai aspek dari dialog sehingga bisa mencapai titik temu yang memungkinkan kedua belah pihak untuk memulai dialog.

Diskusi-diskusi tertutup ini sangat vital untuk membasmi kecurigaan dan ketidakpercayaan yang merupakan penghambat dialog jakarta-papua, dan menyamakan persepsi tentang prinsip-prinsip dasar, tujuan, target, agenda, mekanisme/tahapan, tempat, dan fasilitator dialog. Tanpa kesepakatan dalam hal-hal ini, dialog Jakarta-Papua mustahil akan terjadi.
Diskusi-diskusi tersebut dapat menghasilkan kerangka atau format dialog yang dapat diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kalau kerangkanya sudah diterima oleh kedua belah pihak, maka dialog jakarta-papua sudah bisa dimulai tanpa hambatan. Tetapi kalau penyamaan persepsi belum terjadi, maka dialog jakarta-papua hanya akan menjadi wacana belaka dan tidak pernah akan terjadi.

 

Pemerintah daerah
Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, perlu dilibatkan dalam proses persiapan dialog jakarta-papua ini. Pastor Neles mengharapkan agar Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang baru dibentuk dapat mengfasilitasi dan mempercepat proses persiapan menuju dialog jakarta-papua ini. UP4B dapat mendorong pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, beserta semua kabupaten dan kota di seluruh Tanah Papua untuk mengadakan dialog warga Papua yang melibatkan berbagai payuban yang hidup di Tanah Papua.

UP4B juga malah dapat memfasilitasi semua kepala daerah dan pimpinan DPRD Kabuapten/kota se Tanah Papua untuk melakukan dialog internal guna mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan dan solusi-solusinya. Adapaun Hasil dari semua dialog ini dapat diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan buat pemerintah dalam dialog jakarta-papua nanti. (Ven/don/l03)

 

Sumber: http://bintangpapua.com/headline/16720-mrp-dukung-inisiatif-presiden-

 

Scroll to Top