ikrar nusa bhakti

Meretas Jalan Damai Papua

ikrar nusa bhakti

Artikel ini pertama kali dimuat tanggal 10 Agustus 2011


Dalam dua bulan terakhir ini isu mengenai Papua kembali menyeruak. Paling tidak ada dua konferensi yang menyebabkan isu Papua muncul kembali, yaitu Konferensi Perdamaian di Tanah Papua yang diadakan Jaringan Damai Papua dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berlangsung di Auditorium Universitas Cenderawasih, Abepura, Papua, pada 5—7 Juli 2011, dan konferensi yang diadakan International Lawyers for West Papua di Oxford, Inggris, bertajuk West Papua–Road to Freeedom Conference, 2 Agustus 2011.


Dari sisi keamanan, walaupun secara umum kondisi Papua amat kondusif, ada beberapa kejadian yang membuat seolah-olah Papua kembali bergolak. Peristiwa-peristiwa tersebut, antara lain penembakan secara sporadis oleh oknum TNI ke honae (rumah tradisional di pegunungan tengah Papua) di Kalome, 14 Juli 2011, sehingga seorang ibu dan tiga anak kecilnya terluka. Penyerangan 16 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap mereka yang sedang membangun menara televisi di Kabupaten Paniai pada 29 Juli 2011. Kasus saling serang antardua kubu calon bupati dari Partai Gerindra di Illaga, Kabupaten Puncak, pada 31 Juli 2011, yang menewaskan 21 orang. Serangan pencegatan oleh kelompok yang menamakan dirinya OPM di Tanjakan Gunung Merah, Kampung Nafri, di jalan yang menghubungkan Abepura-Koya-Arso yang menyebabkan 4 orang tewas, termasuk seorang anggota TNI. Terjadinya penembakan terhadap helikopter TNI oleh kelompok OPM pimpinan Gholiat Tabuni di Tingginambut, Puncak Jaya, yang menewaskan seorang anggota TNI.


Meskipun situasi sedikit memanas, kita menyambut gembira pernyataan KSAD Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo yang mengenyampingkan operasi militer untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua. Kita semua tahu bahwa operasi militer apa pun yang dilakukan TNI di tanah Papua, apakah itu operasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Papua, khususnya di Puncak Jaya, atau operasi militer untuk menumpas OPM, pasti selalu diberitakan di jejaring sosial West Papua Media Alerts yang dikelola oleh para pendukung Papua Merdeka di luar negeri. Satu hal yang juga perlu diketahui, operasi sosial ekonomi ataupun operasi militer oleh TNI akan selalu pula ditanggapi secara negatif oleh mereka yang mendukung kemerdekaan Papua itu.


Kita juga mencatat bahwa Densus 88 Anti-Teror telah digunakan Polri untuk mengejar mereka yang melakukan pencegatan di Kampung Nafri, Koya. Ini dapat menimbulkan tanggapan negatif bahwa Polri menganggap OPM sebagai teroris. Padahal, operasi keamanan yang dilakukan aparat polsek atau polres setempat sudah cukup mengatasi insiden di Nafri tersebut. Membesar-besarkan aksi OPM sama juga mengundang aktivis internasional untuk menginternasionalisasi masalah di Papua.

 

Analisis Dua Konferensi

Konferensi Perdamaian di Tanah Papua dengan tema Mari kitong bikin Papua jadi tanah damai merupakan upaya awal agar terjadi dialog damai antara Papua dan Jakarta. Konferensi ini didukung bukan saja oleh Humanitarian Dialog Center (HDC) yang berkantor di Singapura, melainkan juga oleh Pemprov Papua dan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopulhukam).


Menkopulhukam Djoko Suyanto secara khusus datang ke Jayapura dengan menggunakan pesawat TNI-AU untuk menjadi pembicara kunci pada konferensi perdamaian Papua tersebut. Bagi Menkopolhukam, konferensi tersebut merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat di daerah tersebut.


Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menambahkan untuk membangun suatu daerah juga membutuhkan suasana yang aman dan damai. Dalam konferensi Perdamaian di Papua, pihaknya juga meminta agar ada sinergitas untuk tujuan yang diinginkan oleh semua pihak agar ada yang dapat tercapai (KBR68H, 5 Juli 2011). Pembicara lain pada konferensi itu ialah Gubernur Papua Barnabas Suebu, Kapolda Papua (saat itu) Irjen Pol. Bekto Soeprapto, dan yang mewakili Pangdam XVII/Trikora.


Hingga saat ini hasil dari Konferensi Perdamaian di Tanah Papua belum diserahkan kepada pemerintah. Mungkin karena hasilnya memang sungguh mengejutkan Menkopolhukam, atau panitia masih melengkapi hasil-hasilnya agar tidak ada kecurigaan dari pihak pemerintah, termasuk dari kalangan intelijen Indonesia (BIN). Selain menghasilkan indikator-indikator terkait dengan perdamaian di Papua, ada juga 17 butir tututan masyarakat Papua kepada pemerintah. Selain itu, konferensi juga menunjuk 5 tokoh kemerdekaan Papua di luar negeri sebagai juru runding.


Mereka adalah: Rex Rumakiek yang bermukim di Canberra, Australia, John Otto Ondowame di Vanuatu, Benny Wenda di Inggris, Octovianus Motte di Amerika Serikat dan Leony Tanggahma di Belanda. Mereka sudah lama meninggalkan Indonesia. Rex dan John meninggalkan Indonesia tahun 1970-an, Leony adalah putri dari Nicholas Tanggahma, anggota Dewan New Guinea yang dulu melarikan diri ke Senegal sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, Benny Wenda meninggalkan Indonesia pada 1980an akibat tekanan TNI atas masyarakat di Pegunungan Tengah, sedangkan Octovianus Motte adalah mantan wartawan Kompas yang menjadi aktivis media jejaring sosial untuk kemerdekaan Papua di New York yang meninggalkan Indonesia setelah reformasi 1998.


Motte adalah menantu sejarawan Indonesia almarhum G. Mudjanto. Ia meninggalkan Indonesia berbarengan dengan mantan aktivis Elsham Papua John Rumbiak yang kini menjadi koordinator West Papua Advocacy Team.


Satu hal yang menarik, hasil dari Konferensi Perdamaian di Tanah Papua ditolak oleh tiga kelompok masyarakat Papua, yakni Gerakan Merah Putih, Komite Nasional Papua Barat (yang mengoordinasi Demonstrasi Damai di Papua pada 2 Agustus 2011) dan TPN/OPM. Pihak OPM menginginkan agar penyelesaian masalah Papua sama dengan yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada 2005 lalu. Namun, pada saat yang bersamaan ada juga kelompok yang menginginkan cara Indonesia menyelesaikan persoalan Timor Timur, yakni melalui referendum.


West Papua-Road to Freedom Conference di Oxford, Inggris, yang diadakan pada 2 Agustus 2011 dikoordinasi oleh The Free West Papua Campaign & International Lawyers for west Papua. Konferensi ini dihadiri oleh para pendukung kemerdekaan Papua di luar negeri, praktisi hukum internasional, para anggota parlemen dan NGOs dai berbagai negara khususnya dari Inggris dan negara-negara Uni Eropa lainny. Bagi mereka ini adalah puncak dari 40 tahun kampanye kemerdekaan Papua. Mereka yang diundang sebagai pembicara adalah Powes Parkop, Gubernur Port Moresby dan National Capital District, Papua New Guinea, Benny Wenda (West Papua Indeependent Leader), Frances Raday (Expert member of the UN Committee for the elimination of Discrimination against Women), John Saltford penulis buku mengenai Pepera di Irian Barat 1969, Clemen Runawery orang Papua yang tinggal di PNG, Ralph Regenvanu (Vanuatu Justice Minister) serta komunikasi melalui jaringan internet dengan Benny Giay dan Pendeta Socrates Sofyan Yoman di Jayapura. Konferensi ini dipimpin oleh Andrew Smith ketua International Parliamentarians for West Papua) dan Charles Foster (Barrister dan co-founder International Lawyers for West Papua).


Pada intinya konferensi ini menuntut dilakukannya referendum di Papua sebagai pengganti Pepera 1969 yang dianggap dilaksanakan tidak sesuai dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh PBB.


Tanggapan masyarakat Papua mengenai konferensi di Oxford itu macam-macam. Ketua Presidium Pusat Perjuangan Nasional untyuk Rakyat Papua, Arkilaus Baho, misalnya, menyatakan bahwa konferensi itu hanyalah “romantisme sejarah” belaka. Baho lebih setuju gaya penyelesaian Helsinki antara Indonesia-GAM melalui perundingan antara TPN/OPM dan pemerintah RI. Sebaliknya, Usama Usman Jogobi, koordinator Democratic Solidarity & Human Rights of the Papuan People mendukung sepenuh hati konferensi tersebut sebagai bagian dari penyelesaian konflik Papua. Pendukung utama lainnya ialah Mako Tabuni, koordinator Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang mengoordinasi demo damai di Abepura, Papua.

 

Jaringan pendukung papua merdeka

Bila kita analisis jaringan pendukung Papua Merdeka, tampaknya terjadi pergeseran gerakan dari yang dulunya terpusat di Belanda, Australia, Vanuatu, dan Nauru menjadi ke Inggris, dan AS. Di Australia khususnya di Sydney dulu ada The Australian West Papua Association, tapi hanya aktif pada 1990an saja. The Australian West Papua Association yang kini amat aktif terdapat di Adelaide, Australia Selatan. Melanesian Council of Churches dan Australian Council of Churches juga semakin jarang disebut sebagai pendukung Papua Merdeka. Hanya kelompok gereja Anglican kecil di Australia yang masih mendukung Papua Merdeka.


Sejak 1999, aktivis media kemerdekaan Papua bergabung dengan East Timor Allert Network (ETAN) yang kini berganti nama menjadi East Timor and Indonesia Action Network. Jejaring media yang paling aktif saat ini ialah West Papua Media Alerts yang memberitakan apa saja yang terjadi di Papua, baik dari sumber berita yang kredibel atau pun tidak. Sebagian adalah terjemahan dari berita media dari Papua. Mereka juga memiliki jaringan West Papua TV di London yang memberitakan pertemuan antara tokoh-tokoh Papua dengan Presiden Senegal, pembentukan berbagai cabang IPWP dan ILWP di Inggris, Scotlandia, PNG, Polandia dan juga aktivitas kelompok Papua Merdeka di AS.


Sejauh ini parlemen Inggris, khususnya House of Lords, hanya mendukung dialog konstruktif antara pemerintah Indonesia dan wakil-wakil Papua dan Papua Barat yang credible untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan antara pemerintah RI dan rakyat Papua. Teman-teman di DPR dan juga di kementerian luar negeri tidak dapat meremehkan begitu saja gerakan sempalan parlemen dan praktisi hukum di Inggris yang mendukung Papua Merdeka. DPR justru harus mengundang anggota parlemen Inggris untuk melihat kondisi di Papua. Ini juga pernah dilakukan Indonesia saat mengundang anggota Kongres AS asal Samoa Eni F.H. Faleomavaega mengunjungi Jakarta, Manokwari, dan Jayapura, meskipun tidak berhasil baik.


Diplomasi mengatasi gerakan Papua Merdeka di luar negeri tidak cukup dengan pertemuan resmi diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara seperti PNG, Vanuatu, Australia, AS, Inggris dsb. Pada tingkatan second track diplomacy juga harus aktif dilakukan karena aktor nonnegara semakin giat dalam percaturan politik internasional. Indonesia juga harus memiliki saluran televisi dan radio internasional berbahasa Inggris yang dapat menandingi berita dari West Papua TV di London. Jaringan intelijen jangan hanya mencurigai anak-anak bangsa yang bergiat untuk meretyas jalan damai Papua, tetapi justru harus makin giat mencari informasi di luar negeri mengenai apa saja yang dilakukan jaringan media sosial Papua merdeka.


Harus diingat Konferensi Perdamaian di Tanah Papua merupakan konferensi yang disiapkan lama sejak 2007. Awalnya, Menteri Pertahanan RI saat itu Juwono Sudarsono memberi rekomendasi kepada Michael Vatikiotis dari Center for Humanitarian Dialogue agar menemui penulis untuk membicarakan jalan damai Papua. Pertemuan antara Michael Vatikiotis dan kawannya dengan penulis dilakukan di hotel Sultan. Penulis lalu memerintahkan Muridan Widjojo untuk menindaklanjuti gagasan dialog damai Papua karena Muridan dan timnya sedang melakukan penelitian mengenai Peta Jalan Papua (Papua road map). Pusat Penelitian Politik –LIPI lalu mengadakan pertemuan-pertemuan di kantor Wakil Presiden dan juga Menkopolhukam. Pada saat yang sama kami juga mengedakan persiapan bersama jaringan damai Papua pimpinan Dr. Nelis Tebai. Persiapan selama 4 tahun itu yang kemudian dilaksanakan pada 5-7 Juli 2011 lalu.


Sebelum konferensi Damai Papua, LIPI juga pernah mengadakan dua kali seminar di Hotel Niko Jakarta. Pada pertemuan kedua, Juwono Sudarsono menantang para elite Papua untuk menentukan dua wakil Papua dari Pegunungan dan pesisir untuk menjadi juru runding dengan pemerintah Indonesia. Jika hasilnya seperti yang tampak pada 5 Juli 2011 di mana juru rundingnya semua berasal dari luar Papua, jangan kaget jika Menkopolhukam terkejut.  


Kita hanya berharap jangan sampai apa yang terjadi di Sentani 7 Juli lalu sama dengan pertemuan antara Presiden B.J. Habibie dengan Tim 100 tokoh Papua pada Februari 1999 di Jakarta. Saat mereka menyatakan ingin menarik diri dari Indonesia, berhentilah dialog itu. Dialog damai memang perlu. Kedua pihak juga jangan ngotot untuk mengatakan “Kemerdekaan adalah penyelesaian akhir masalah Papua” dari pihak Papua dan “NKRI adalah harga mati” dari pihak Indonesia.


Kita sepakat, 1 Desember 1961 bukanlah proklamasi kemerdekaan Papua melainkan hanyalah manifesto politik oleh 19 tokoh Dewan New Guinea mengenai lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, Bendera Bintang Kejora, Lambang Negara Burung Mambruk, dan semboyan “One People, One Soul.” Manifesto itu disetujui oleh residen Hollandia (Jayapura sekarang) saat itu J.P.K. van Echoud.


Kini bagaimana pemerintah RI dan Rakyat Papua duduk sama-sama untuk menentukan masa depan Papua dalam bingkai NKRI. Apa yang dikatakan Marcus Kaisiepo, anggota Niuew Guinea Raad asal Biak pada 1 September 1945 masih relevan, ”Sekarang adalah zaman kemerdekaan, Orang Indonesia ddan orang Papua bersaudara. Orang Indonesia jangan memonopoli jabatan dan kekayaan. Ketika itu terjadi akan terus ada masalah antara orang Indonesia dan Papua.” Melihat posisi jabatan yang kini di tangan orang Papua dan dana Otsus Papua yang melimpah ruah lebih dari Rp 28 triliun, dapatkah para elite Indonesia dan Papua menyejahterakan rakyat Papua?


Sumber tulisan: http://lampungpost.com/opini/5844-meretas-jalan-damai-papua.html

Scroll to Top