Menyoal Dialog Papua

Pengatar

Dalam acara launching bukunya yang berjudul  Angkat Pena demi Dialog Papua (interfidei 2012) pada Selasa, 29/05/2012 di Jakarta,  Nales Kebadabi Tebay mengatakan “Orang Papua selalu mendahulukan bicara dan dialog, berperang itu jalan terakhir. Jika dialog terlaksana dan melibatkan semua pihak, maka semuanya akan merasa memiliki dialog ini”

 

Sepakat dengan Tebay. Perang bukan solusi. Perang sama persis dengan besi melawan besi. Tak ada kisah dalam peradaban manusia bahwa besi menampar besi akan tumpul, tetapi sebaliknya besi melawan besi melahirkan api, dan itu jauh lebih tajam dari sebilah mata panah. Demikian juga membangun dialog. Dialog itu sendiri bukan tanpa soal. Tetap ada resiko yang harus diawas. Namun sebagai solusi yang paling relevan, dialog adalah alteratif terkini dan mendesak.

 

Tentang dialog Papua menuju tanah damai misalnya sudah sering didengung, dirancang, dibuat, namun sudah hampir selama 50 tahun Papua menjadi bagian dari Indonesia, masih terdengar letusan mesiu, desing angin busur panah. Masih terdengar tangisan, tersaksikan luka dan air mata, bahkan darah dan korban jiwa. Lantas, seperti apakah dialog yang semestinya dibangun? Adakah sela yang membuat dialog yang sudah sedang dibangun itu gagal ditepati?

 

Satu yang mengemuka tentang kegagalan dialog Papua menuju tanah damai adalah sebagaimana dicacat Tebay dalam Kompas, 9 April 2011, bahwa sudah terentang jurang ke-(tidak)-percayaan antara Jakarta dan Papua (buku hal. 201). Menurutnya, masalah ketidakpercayaan ini sudah lama dan masih mengganggu pembangunan di Papua. Pemerintah (Indonesia) dianggap sebagai pecundang lantaran tidak konsisten dan bahkan menipu setiap kesapakatan. Dan pada saat yang sama rakyat Papua sendiri kian apatis terhadap setiap kebijakan yang ditelurkan.

 

Tentang ketidakpercayaan di antara ke dua belah pihak (Papua-Jakarta), dan apatisme rakyat Papua terhadap pemerintah (Indonesia) sebenarnya hanya satu soal dalam upaya mambangun dialog yang sesungguhnya. Soal lain misalnya, kata kalimat ‘Papua-Jakarta’ itu sendiri menjadi problematik. Siapa dan apa Papua yang dimaksud, lalu siapa dan apa Jakarta yang dimaksud? Apakah tentang konflik Papua melulu persoalan politik yang disimbolkan dalam nama Jakarta dan Papua?

 

Tiga Jalur Dialog

Padahal membaca Papua sudah sejak 50 tahun terakhir sesungguhnya adalah kompleks. Dialog Papua menuju tanah damai bukan melulu dialog politis, tetapi harus menyentuh segala sisi kehidupan manusia. Jika mau ringkas, saya berani mengatakan bahwa membangun dialog yang sesungguhnya tentang Papua tanah damai harus komprehensif dan perihal itu bisa ditempuh melalui tiga bentuk dialog berikut ini yakni pertama, warga asli papua harus berdialog dengan dirinya sendiri, saya menyebutnya sebagai monolog. Kedua, warga asli Papua harus berdialog dengan warga yang bukan asli Papua yakni para pendatang. Ketiga, warga asli Papua harus berdialog dengan pemerintah Indonesia (yang banyak kalangan menyebut ‘Jakarta’).

 

Ketiga bentuk dan jalur dialog di atas saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Namun saya melihat bahwa ketiganya dengan sengaja dirancang-gagas lantaran mengandung problem masing-masing dan jika tidak dituntaskan akan tetap ‘membahayakan’. Dimana ada jati diri yang rapuh (bentuk dialog pertama), ada eksistensi yang dirangsek (dialog bentuk kedua), serta kesemena-menaan yang dilegitimasi dalam berbagai kebijakan dan tindakan (dialog bentuk ketiga).

Warga Asli Papua Harus Berdialog Dengan ‘Dirinya Sendiri’

Siapakah orang asli Papua? Bagaimanakah jejak peradaban warga asli Papua itu dibangun? Seberapa luhurkah kebudayaan dan peradabannya? Seperti apakah karakter kemanusiaan manusiawi warga asli Papua? Serupa apakah sentuhan kemanusiaan manusiawi rakyak asli Papua dengan Tuhan-nya, dengan alamnya, dan juga dengan sesamanya? Dan seterusnya sampai kepada symbol dan nama.

 

Warga Papua harus menjawab sederetan pertanyaan di atas dengan serius. Saya menyebutnya sebagai monolog, agar dimaksudkan pertanyaan itu sungguh dijawab dengan harapan menyentuh hakikatnya. Tidak main-main. Jujur dan tulus. Dan sederetan pertanyaan di atas harus dijawab oleh orang asli Papua itu sendiri, tanpa ada campur tangan pihak lain. Karena sejatinya, yang mengenal dan mengetahui siapakah orang asli Papua adalah orang asli Papua itu sendiri.

 

Tujuan pertama dan utama mengapa warga asli Papua harus melakukan monolog dan atau berdialog dengan dirinya sendiri adalah agar mereka dapat menemukan dirinya sendiri di tengah arus perjalanan sejarah peradaban dunia. Mereka dapat menemukan jati diri dan sekaligus menguatkannya. Sebab sejatinya, landasan dan fundamen kehidupan dimulai dari dalam diri sendiri. Dan perihal itu harus dipunyai oleh warga asli Papua.

 

Untuk sampai kepada itu, siapa pun, para pendatang dan lebih-lebih pemerintah (Indonesia) harus memberikan ruang dan waktu. Kembalikan senjata ke Jakarta, pulangkan tentara, diamkan undang-udang dan kebijakan, sebaliknya berikan ketenteraman kepada warga asli Papua untuk mendefinisikan diri, merancang-bangun jati dirinya dalam segala aspek kehidupan yang sudah sekian lama dikoyak-cabik.

Warga Asli Papua Harus Berdialog Dengan Bukan Warga Asli Papua

Membaca Paradoks Papua (Foker LSM/YTHP/SUNSPIRIT 2012) yang ditulis John Djonga dan Cypri Jehan Paju Dale saya menjadi sadar bahwa, akar konflik Papua yang sekian lama mendera tanah Papua bukan hanya karena warga asli Papua belum punya ruang dan waktu (berkesempatan) mendefinisikan dirinya sehingga makin lama makin rapuh, tetapi juga disebabkan karena kencangnya arus pendatang (baik perorangan maupun yang dalam bentuk transmigrasi) yang dengan kelebihannya membentuk pola-pola ketidakadilan di tanah Papua.

 

Kehadiran warga pendatang, tidak hanya meminggirkan warga asli Papua, tetapi pada saat yang sama meminggirkan keutamaan-keutamaan budaya, tradisi dan karakter tanah Papua itu sendiri. Pola-pola ketidakadilan tampak dalam peta pembangunan, dimama infrastuktur pembangunan seperti jalan, air, tempat sekolah, rumah sakit dan pasar difokuskan hanya pada tempat-tempat tertentu yang mayoritas dikuasi para pendatang. Tidak hanya itu, warga pendatang pun memenuhi posisi strategis mulai dari sopir angkot sampai pastor dan suster, dari RT sampai pejabat eselon 1 dan 2.

 

Melihat gejala dan pola-pola di atas, kita menjadi tahu bahwa terlepas dari kemampuan dan kualitas para pendatang, tetapi juga sebenarnya telah tercipta ruang adanya monopoli kehendak dan kemauan untuk berkuasa. Warga asli papua yang pada saat yang sama distigma sebagai yang ‘bodoh’ dalam lingkaran relasi horizontal, dan disebut ‘separatis’ dalam relasi vertical menjadi kian terpinggirkan dan tidak diberdayai.

 

Lantaran itu, warga asli Papua, atas fasilitasi pemerintah (Indonesia) mesti dan harus membuka ruang dialog dengan warga pendatang. Dialog yang dimaksudkan bertujuan untuk menyibak kesadaran bahwa para pendatang harus sadar diri dari mana dia berasal dan untuk apa dia hadir dan ada di tanah Papua, dan pada saat yang sama menyibak kesadaran terhadap warga asli Papua sendiri bahwa sejatinya mereka tidak ‘bodoh’ dan apalagi ‘separatis’.

 

Kekuatan dialog antara warga asli Papua dan para pendatang adalah sinergisitas, kompromi kebutuhan dan kebersamaan. Warga asli Papua harus memberi penegasan dan batasan-batasan kehendak terhadap warga pendatang, demikian juga warga pendatang harus memaklumi dan tunduk pada batasan-batasan itu.

 

Jika tidak ada kesepakatan dan atau dialog yang dibangun antara antara warga asli Papua dan warga pendatang, maka sekalipun tentara dan senjatanya sudah dilenyapkan dari tanah Papua, maka perang antar suku antar ras, antara warga asli Papua dan pendatang akan muncul di tanah Papua.

Warga Asli Papua Harus Berdialog Dengan Pemerintah Indonesia

Jalur dialog yang ketiga adalah dialog antara warga asli Papua dan pemerintah Indonesia. Sudah hampir 50 tahun Papua bergabung dengan Indonesia, yang dikeluhkan oleh warga asli Papua adalah mengapa ‘Pemerintah Indonesia Berbohong’. Tebay dalam bukunya menulis, pemerintah Indonesia menetapkan banyak peraturan perundang-undangan khusus Papua, mengeluarkan berbagai macam kebijakan pembangunan, dan mengumbar janji-janji pembangunan. Akan tetapi, orang (asli) Papua melihat bahwa pemerintah tidak konsisten dalam mengimplementasikan semuanya (hal. 202)

 

Sebagai misal, saya mengangkat fakta inkonsistensi ini dari kajian yang dibuat John Djonga dan Cypri Jehan Paju Dale dalam Paradoks Papua. Tentang pengalihan Ibu Kota Kabupaten Keerom. Undang-undang no 26 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Keerom dan kabupaten lainnya di Papua menyebutkan bahwa “Ibukota Kabupaten Keerom berkedudukan di Waris” (Pasal 21 poin 2). Namun dalam kenyataannya, Ibukota dibangun di Arso. Mengapa ada pengalihan yang terkesan sepihak oleh pemerintah Indonesia. Jawabannya adalah lantaran di Arso jauh lebih maju karena dikuasai oleh warga pendatang sedangkan di Waris sekalipun letaknya strategis tetapi geliat ekonominya masih senyap. Hal lain adalah di Waris mayoritasnya adalah warga asli Papua.

 

Lantaran itu menjadi penting dan mendesak untuk membangun dialog antara warga asli Papua dengan Pemerintah Indoensia, bukan hanya dimaksudkan untuk mengadili berbagai ketidakadilan dan ketakberpihakan yang sudah dilakukan pemerintah sudah sejak lama, tetapi lebih penting dari itu adalah agar pemerintah Indoensia dapat menjawab kebutuhan kongkret masyarakat asli Papua.

 

Warga asli Papua butuh dihargai, ditempatkan seharkat dan semartabat dengan warga lain yang menyebar di seantero Indonesia. Warga asli Papua butuh harga dirinya dihormati, perdaban dan kebudayaan mereka dihargai, karakter dan kebiasaan mereka dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, warga asli Papua membutuhkan keseriusan dalam upaya pembuatan kebijakan dan penerapannya, bukan sebaliknya mengirim signal kebohongan dan tipu muslihat melalui berbagai kebijakan itu.

Penutup

Saya sungguh sangat sepakat dengan kata-kalimat Franz Magnis Suseno yang disampaikan dalam acara launching buku  Nales Kebadabi Tebay ‘Angkat Pena demi Dialog Papua’ (interfidei 2012) pada Selasa, 29/05/2012 di Jakarta. Katanya “Rakyat Papua harus dipercayai agar mereka bersama dan sederajat dengan (warga) bangsa Indonesia lain dapat bekerja dalam damai untuk memajukan keadaan mereka”.

 

Percaya, dan atau ke-saling-percaya-an adalah fundamen dalam membangun dialog Papua. Tidak hanya ke-saling-percaya-an dalam membangun dialog antara pemerintah dan warga asli Papua, warga asli Papua dengan warga pendatang tetapi juga warga asli Papua dengan diri mereka sendiri. Tanpa ada ke-saling-percaya-an bukan hanya kesapatan yang dipecundangi, tetapi juga tentang Papua tidak akan pernah tuntas.

 

Sumber artikel: http://krisbheda.wordpress.com/2012/07/08/menyoal-dialog-papua/

Scroll to Top