Menyimak Konsistensi Rakyat Papua Soal Dialog Jakarta-Papua

Yermias Degei

 — Tanggal 15 Agustus 2005, seluruh rakyat Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) turun ke jalan secara serentak. Mereka nyatakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah gagal menyelesaikan berbagai masalah di Papua secara komprehensif. Untuk itu, mereka mengembalikan Otsus kepada Pemerintah Indonesia dan meminta diadakan dialog Jakarta-Papua untuk penyelesaian konflik Papua.
 
Tapi, tidak ada tanggapan dari Pemerintah di Jakarta. Jakarta menilai terlalu dini, jika baru 5 tahun diterapkan rakyat sudah mengatakan Otsus gagal. Selanjutnya, 5 tahun kemudian, pada 8-9 Juni 2010, rakyat Papua kembali menggelar Musyawarah Besar (Mubes) rakyat Papua di kantor MRP Papua dan menetapkan 11 rekomendasi sebagai kesepakatan tertinggi.
 
Dapat dipahami, 11 tuntutan itu lahir sebagai titik jenuh rakyat Papua atas Jakarta yang dinilainya malas tahu dengan krisis di Papua. Masih tidak ditanggapi Pemerintah di Jakarta.  Protes berlanjut. Pada 17 Juli 2010, sekali lagi dengan kekuatan penuh, rakyat Papua kembali turun ke jalan dan mengembalikan Otsus serta meminta agar 11 tuntutan hasil Mubes dipenuhi oleh Pemerintah. Upaya ini pun tidak membuahkan hasil.
 
Pemerintah di Jakarta justru melahirkan sejumlah kebijakan baru untuk meredam dialog Jakarta-Papua  yang terus didesak rakyat Papua. Namun, kebijakan baru itu dianggap oleh rakyat Papua tidak menyelesaikan masalah Papua secara komprehensif.
 
Tahun 2013 lalu, rakyat Papua dari tujuh wilayah adat melalui wakil-wakilnya kembali berkumpul lagi dengan difasilitasi lembaga kultural mereka, MRP. Rakyat Papua kembali melakukan evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua versi orang asli Papua di Hotel Sahid Papua, Entrop, Jayapura, pada Kamis, 24 Juli s.d. Sabtu, 27 Juli 2013 lalu.
 
Hasilnya? Rakyat Papua masih konsisten. Rakyat Papua merekomendasikan dua poin: (1) Otsus gagal dan menolak hasil evaluasi digunakan untuk legitimasi Otsus Plus; (2) Rakyat Papua meminta Dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga dan dilaksanakan di tempat netral. Selanjutnya, MRP telah menetapkan hasil dengar pendapat itu pada Pleno, Senin (12/08/13) dengan SK Nomor: 6/MRP/2013.
 
Menyikapi desakan ini, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam dua kesempatan mengatakan akan mencari penyelesaian konflik Papua dengan cara dialog damai antara rakyat Papua dan Jakarta. Pertama, SBY singgung soal dialog dalam Pidato Kenegaraan. Kedua, SBY sampaikan kepada pemimpin-pemimpin di tanah Papua dan lembaga gereja di Jakarta kalau akan membantu menyelesaikan masalah Papua dengan menciptakan Papua damai dengan cara dialog Jakarta-Papua. Masa kepemimpinan SBY akan berakhir segera dan dialog yang dijanjikan tak akan terwujud. SBY di akhir kepemimpinannya justru melahirkan satu hadiah baru yang tidak diminta rakyat Papua dan justru melahirkan polemik di Papua, yaitu Otsus Plus atau akan disebut Undang-Undang Pemerintahan Papua. Dalam kondisi ini, dua keputusan dari 7 wilayah adat Papua yang telah ditetapkan MRP itu tidak didorong oleh MRP hingga saat ini. Mereka (MRP) justru mendorong Undang-Undang Pemerintahan Papua (Otsus Plus). MRP berkhianat. Apalagi DPRP kita periode lalu terlihat sangat intim dengan gubernur sebagai perpanjangan tangan Jakarta. Nah, kebijakan baru, Otsus Plus alias Undang-Undang Pemerintahan Papua, yang katanya hasil kopi paste dari Aceh akan segera disahkan.  Tapi apakah itu hasil negosiasi bersama rakyat asli Papua? Entahlah!Akankah Undang-Undang ini menyelesaikan persoalan Papua secara komprehensif? Akankah DPR Papua yang baru akan dilantik itu paham proses ini dan akan menyuarakan?  Kalau DPR Papua tidak bicara dan Undang-Undang Pemerintahan Papua disahkan, apakah konsistensi rakyat Papua akan terpatahkan? Jawaban atas pertanyaan terakhir ini hanya Jakarta dan rakyat Papua yang tahu! 

 

Penulis: Adalah Pimpinan Redaksi Media online http://majalahselangkah.com/ dan Sahabat Jaringan Damai Papua (JDP)

 

 

Scroll to Top