Menolak Kekerasan, Merawat Kemanusiaan Dengan Dialog

Oleh: Elias Ramos Petege*)

 

“Dari Sabang sampai Merauke,

berjajar pulau-pulau,

sambung menyambung menjadi satu

itulah Indonesia”

 

Lirikan lagu di atas menunjukkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan Indonesia. Selain penegasan semangat persatuan dan kesatuan melalui lagu di atas, upaya penyatuan seluruh mayarakat Indonesia yang beragam budaya juga telah ditetapkan dalam semboyan negara Indonesia yaitu Bineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga.

 

Para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan semboyan kebinekaan tersebut dan juga menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan hukum dan Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa dan negara. Kedua landasan ini sebagai pondasi sebuah rumah yang diberi nama NKRI. Para perancang fondasi rumah ini telah disusun rapi dan kokoh agar tidak diterpa badai dan topan. Rumah NKRI ini milik semua etnis yang bersepakat untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa dan negara.

 

Karena itu, setiap warga negara Indonesia dituntut untuk saling mengakui, menerima segala perbedaan dan menghormati  martabat manusia dan hak azasi yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. Menghindari setiap tindakan yang merendahkan martabat manusia, menghina suara hati nurani serta menutup ruang demokrasi.

 

Manusia Dibantai, Bumi Papua pun Dirampok

Pengalaman hidup bersama antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua selama 50 Tahun, lebih dua bulan (1963-2013) menunjukan fakta bahwa harapan hidup bersama dalam rumah NKRI dan kebhinekaan telah rapuh, tidak saling menghargai dan mengakui sebagai satu  bangsa. Ketidakadilan ini terjadi karena gerakan perlawanan rakyat atas pemerintahan yang refresif dan perampasan kekayaan alam oleh korporasi dinilai sebagai gerakan yang melawan negara, maka negara meresponnya dengan tindakan refresif militeristik. stigmatisasi kepada rakyat dapat melegitimasi bagi aparat untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat sipil atas nama NKRI.

 

Selama 6 bulan terakhir sejak Januari-Juli 2013, 22 orang tewas dalam konflik antara rakyat sipil Papua dengan Pemerintah Indonesia, (warga sipil dan TNI/Polri+Inteligen). Enam orang luka-luka dan 36 orang ditangkap dan dipenjarakan hanya karena memprotes secara damai atas ketidakadilan dan kekeraan Negara. Sampai saat ini, sebanyak 76 orang berada di balik terali besi hanya karena mengekspresikan keyakinan politiknya dan menentang ketidakadilan.

 

Kebebasan berekpresi benar-benar ditutup. Tidak ada ruang bagi warga untuk menyuarakan pendapat. Berbagai demontrasi damai oleh mahasiswa dan pemuda dibubarkan paksa dengan dalih organisasi intra kampus (BEM) dan organisasi solidaritas kemanusiaan tidak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

 

Pada masa orde baru, kekerasan militer menjadi pilihan untuk melawan rakyat sipil Papua yang menentang kekerasan Negara dan perampasan sumber daya alam oleh negara dan para pemodal. Kekerasan dilakukan sejak tahun 1962 sampai tahun 1998. Paska pencabutan DOM pun, kekerasan masih berlanjut sampai sekarang. Aparat Negara Indonesia dengan setia menjaga dan melindungi aktivitas korporasi ketimbang warganya.

 

Melalui kekerasan itu, mereka (aparat militer) telah menewaskan ribuan rakyat sipil dan melakukan tindakan yang tidak bermartabat lainnya. Data Korban kekerasan negara sejak tahun 1962-2012 sebanyak 25.000 jiwa lebih. Selain itu, akibat dari tindakan refresif militer itu ratusan rakyat Papua meninggalkan tanah airnya dan mengungsi ke negara lain.

 

Perampokan SDA di Tanah Papua

Selain kekerasan negara, perampasan atas sumber daya alam telah terjadi di Tanah Papua.Tanah Papua (degan luas 421.981 KM) dibagi habis oleh investor Indonesia dan asing . Menurut data Foker LSM Papua 2012, tanah yang dirampas dan dikuasai sejumlah perusahaan di Tanah Papua (Prov Papua dan Papua Barat) seluas 14.045.562 hektar, luas tanah yang dikapling ini tidak termasuk tambang dan mineral.

 

Rincian luas wilayah yang dipatok dan dikuasai oleh korporasi adalah; Untuk tambang, mineral dan batu bara seluas 2.701.283,30 ha, minyak dan gas di wilayah daratan seluas 9.271.769.109 ha dan di wil lautan seluas 10.827.439.629 ha. Freeport Indonesia menguasai 2.600.000 ha, BP-Indonesia 3.416 ha, MIFEE 1,4 Juta ha. Total luas hutan di Tanah Papua: 40.546.360 ha Vs Lahan kelapa sawit di Papua 2.064.698 ha dan HPH/IUPHHK-HA (Kehutanan dan perkebunan seluas 5.202.478 ha).

 

Para investor ini menguras dan merampok segala kekayaan alam Papua dan dibawa keluar entah kemana tanpa memberikan kompensasi sedikit pun kepada masyarakat adat sebagai pemilik ulayat.

 

Kegagalan Otsus di Tanah Papua

Pemberian Ostus di Tanah Papua sebagai respon pemerintah atas tuntutan kemerdekaan bagi Papua Barat gagal dilaksanakan. Implementasi Otsus selama 12 tahun tidak melaksanakan amanatnya yakni memproteksi, keberpihakan dan memberdayakan Orang Papua. Kegagalan ini terlihat dengan buruknya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Buta aksara di Provinsi Papua berada di urutan terendah yakni 36,31 persen dan Papua barat 7,37 persen sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia yakni Provinsi Papua dan Papua Barat berada pada urutan 69 dan 68.

 

Sementara itu, kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia, menurut release Kemenkes per 30 April 2013, untuk Provinsi Papua, kasus HIV berjumlah 10.881 orang dan AIDS 7,795 dari penduduk Papua 2.833.381 jiwa. Dan Provinsi Papua barat, jumlah Kasus HIV 1.896 + AIDS 187 orang. Selain itu, kemiskinan pun melilit warga Papua ditengah kekayaan alam yang berlimpah, hal ini juga terlihat dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua 9.44, 79 jiwa dengan presentase 31,98 % + Papua Barat 229.990 jiwa, presentase 28,20 %.

 

Realitas sosial masyarakat di atas tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang dikucurkan pemerintah sejak Tahun 2002-2013 sebesar Rp 44,8 Trilyun. Terindikasi korupsi dana Otsus Rp 4,5 Trilyun, (BPK, Oktober 2012).

 

Selain Otsus, Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan program UP4B, tetapi itu pun tak berjalan dengan baik. Tanpa evaluasi kedua program itu, Pemerintah berencana akan menerapkan kebijakan baru di Tanah Papua yakni Otsus Plus bulan ini, tepatnya 16 Agustus 2013.

 

Merawat Kemanusiaan, Menolak Kekerasan dan Dialog Jakarta-Papua

Kekerasan negara menjadi teman hidup seharian bagi rakyat Papua, maka kekerasan tersebut telah menjadi ingatan penderitaan kolektif rakyat Papua, Memoria Passionis. Kekerasan dan perampasan sumber daya alam oleh militer dan koorporasi sebagai wajah kehadiran Negara Indonesia di Tanah Papua. Kondisi itu telah berlangsung lama tanpa solusi. Situasi itu membuat luntur dan terkikis perasaan sebagai  bangsa Indonesia dan merasa diri bukan bagian dari Negara Republik Indonesia. Selain itu, rakyat juga kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.

 

Untuk merawat kebersamaan dan kemanusiaan di tanah Papua, maka Pemerintah Indonesia dituntut untuk menegakan Keadilan. Penegakan keadilan adalah penegakan terhadap martabat manusia, maka penghargaan terhadap martabat manusia adalah syarat mutlak dalam penegakan keadilan. Keadilan tidak mungkin berkembang dan ditegakan kalau martabat manusia itu direndahkan. Tidak ada perdamaian di Tanah Papua tanpa penegakan keadilan. Dan menjauhi kekerasan dan menghentikan perampasan SDA di Tanah Papua.

 

Ada pula, kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengakhiri konflik di Tanah Papua adalah melakukan dialog yang demokratis dan bermartabat antara perwakilan rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia. Di bulan suci Ramadhan ini, diminta kepada Presiden SBY-Budiono agar mengambil tindakan yang nyata untuk menggelar dialog Jakarta-Papua. Moratorium program Otsus Plus sebelum dilaksanakannya dialog antara Perwakilan Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia yang dimediasi oleh pihak yang ditunjuk kedua belah pihak.

 

Jika program Otsus Plus dilaksanakan di tanah Papua tanpa didahului dengan dialog maka nasibnya akan sama dengan program Otsus dan UP4B yakni berakhir dengan kegagalan. Gagal karena program itu bukan kehendak rakyat dan juga dijalankan bukan atas kesepakatan bersama sesuai kebutuhan rakyat, tetapi program sepihak yang dijalankan pemerintah. Kegagalan itu juga terjadi karena program itu dijalankan dengan setengah hati.

 

*) Penulis adalah Pengurus Pusat National Papua Solidarity (NAPAS) Jakarta.

 

Sumber: http://majalahselangkah.com/content/menolak-kekerasan-merawat-kemanusiaan-dengan-dialog

Scroll to Top