Menggodok Otsus Plus tanpa Partispasi Rakyat Papua?

Oleh: Dr. Neles Kebadabi Tebay. Pr

 

Sekalipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua baru diimplementasikan 12 tahun, pemerintah akan menetapkan lagi suatu kebijakan baru bagi Papua yakni Otonomi Khusus (Otsus) Plus. Seperti yang diberitakan, Otsus plus ini akan dihasilkan dalam bentuk Undang-Undang Pemerintahan Papua.

 

Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut sedang dirampungkan oleh Tim Asistensi dari Universitas Cenderawasih (Uncen). Selanjutnya, setelah dibahas di kantor Kementerian Dalam Negeri, draft RUU Pemerintahan Papua akan diserahkan kepada Komisi II DPR RI agar ditetapkan sebagai Undang-Undang dalam Desember 2013. Diharapkan agar penetapan UU Pemerintahan Papua akan menjadi kado natal bagi rakyat Papua.

 

Apabila diamati secara cermat, menjadi jelas bahwa hanyalah tim Asistensi yang terdiri dari beberapa dosen Uncen bersama sejumlah (tidak semua) elit birokrat Provinsi dan kabupaten/kota Provinsi Papua yang sibuk menyusun draft RUU tersebut.

 

Sementara itu, rakyat Papua tidak terlibat dan dilibatkan dalam proses pembahasan RUU tersebut. Apa konsekwensinya bila rakyat Papua tidak terlibat dan dilibatkan dalam proses penggodokan RUU ini?

 

WNI

Kami membagikan rakyat Papua dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah Warga Negara Indonesia (WNI) di Provinsi Papua, yang selanjutnya akan disebut WNI. Mereka berbeda suku, agama, ras, dan profesi, tetapi mengakui dirinya sebagai orang Indonesia. Ada yang berkulit hitam dan berambut keriting, ada juga yang berkulit sawomatang dan berambut lurus, tetapi semuanya mengibarkan bendera Merah Putih di Tanah Papua.

 

Pemerintah mengabaikan keterlibatan WNI, terutama yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam pembahasan draft RUU Pemerintahan Papua. Pengabaian ini tak terbantahkan karena pemerintah tidak melakukan konsultasi dengan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, mahasiswa, dan pemuda di Tanah Papua.

 

Sekalipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato kenegaraannya tahun 2010 berkomitmen untuk membangun komuniksi konstruktif dengan rakyat Papua, nampaknya UU Pemerintahan Papua akan ditetapkan tanpa didahului oleh rangkain komunikasi konstruktif dengan semua elemen masyarakat di Papua.

 

Diabaikan dalam proses pembahasan draft RUU Pemerintahan Papua, WNI di Papua tidak mengetahui tentang isi dari draft RUU yang sedang dibahas. Makanya mereka masih bertanya: Masalah-masalah apa saja yang diakomodir dalam draft RUU tersebut? Dan masalahnya siapa yang hendak diatasi melalui implementasi UU Pemerintahan Papua?

 

Pemerintah seharusnya mengadopsi mekanisme inklusif yang memungkinkan semua pihak yang berkepentingan berpartisipasi dalam membahas draft RUU Pemerintahan Papua. Tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan mekanisme eksklusif yang mengabaikan partisipasi rakyat Papua. Sebagai akibat dari pengabaian ini, rakyat Papua tidak akan merasa memiliki terhadap draft RUU Pemerintah Papua.

 

Sekalipun RUU ini diundang-undangkan oleh DPR RI dan ditandatangani oleh Presiden SBY, dia tidak akan mendapatkan legitimasi dari WNI di Provinsi Papua.

 

Penolakan Otsus plus yang dilakukan oleh mahasiswa pada awal November 2013 ini sudah harus menjadi peringatan dan sekaligus bahan pelajaran bagi para pengambil kebijakan di Tanah Papua.

 

OPM

Kelompok kedua dari rakyat Papua yang tidak dilibatkan dalam proses pembahasan draft UU pemerintahan Papua adalah Orang Asli Papua yang bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selanjutnya kelompok ini akan disebut OPM. Mereka tidak mengakui dirinya sebagai orang Indonesia. Mereka menyebut dirinya sebagai pejuang kemerdekaan Papua Barat.

 

OPM terdiri dari tiga kelompok yakni Orang Asli Papua yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat di berbagai kota dan kampung di Tanah Papua, yang bergerilya di hutan sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN), dan yang hidup di luar negeri seperti di Papua New Guinea, Belanda, dan Australia. Selama 50 tahun mereka telah melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia yang dipandangnya sebagai penjajah di Tanah Papua.

 

Perlawanan mereka yang dinyatakan secara konsisten, dengan dan tanpa kekerasan, mengakibatkan konflik Papua tetap membara.

 

Kebijakan Otsus ditetapkan pemerintah secara sepihak sebagai tangapan atas tuntutan Papua Merdeka dari OPM. Solusi Otsus ditolak OPM karena kebijakan tersebut bukan merupakan hasil dialog atau negosiasi antara pemerintah dan OPM.

 

OPM juga menyaksikan bahwa pemerintah tidak berhasil menyelesaikan masalah ketidakadilan ekonomi, politik, kebudayaan, hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, serta sejarah melalui implementasi UU Otsus Papua selama 12 tahun. Hal ini memperdalam ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah.

 

Apabila pemerintah bermaksud untuk menyelesaikan secara komprehensif berbagai permasalahan mendasar yang memicu separatisme Papua melalui UU Pemerintahan Papua, maka OPM mesti dilibatkan dalam proses pembahasan RUU tersebut.

 

Konsultasi dengan para tokoh OPM merupakan suatu tahapan yang harus dilewati dalam penggodokan Otsus plus. Pengabaian OPM dapat berakibat fatal.

 

Setelah pemerintah menetapkan UU Pemerintahan Papua, kita akan mendengar bahwa tuntutan referendum disuarakan oleh generasi muda Papua kelahiran tahun 1980-an, bendera Bintang Kejora dikibarkan, dan warga sipil, anggota POLRI serta TNI tewas karena penembakan.

 

Konflik Papua akan tetap membara. Dialog Konflik Papua yang berlangsung selama 50 tahun sudah menjadi “duri dalam daging” Pemerintah Indonesia. Maka setiap kali ada pihak yang menyentuh “duri” ini, pemerintah akan terus terusik. “Duri” konflik Papua akan selalu mengganggu ketenteraman pemerintah, selama solusi yang komprehensif belum ditemukan secara bersama oleh pemerintah dan rakyat Papua (WNI dan OPM) melalui rangkaian dialog. Maka, ruang dialog mesti dibuka.

 

Komunikasi konstruktif, seperti yang dijanjikan Presiden SBY tahun 2010, mesti dilancarkan dengan semua pemangku kepentingan dalam menggodok draft RUU Pemerintahan Papua. Dengan demikian, UU Pemerintahan Papua menjadi hasil dialog dan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat Papua.

 

Penulis adalah Dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Jayapura

 

(Sumber: Cenderawasih Pos, 23 november 2013)

Scroll to Top