julian howay

Meneropong Arah UP4B di Tanah Papua

Separuh jalan Otonomi Khusus Papua sudah dicap mandul. Kini hadir Unit Percepatan Pembangunan Papua

dan Papua (UP4B), disaat muncul rentetan penolakan rakyat Papua terhadap carut-marut Otsus. Mampukah unit ini berjalan efektif hanya dalam waktu 4 tahun masa kerjanya?

 

julian howayKehadiran UP4B masih disambut sikap pesimis, curiga dan tawar hati. Awalnya kecurigaan justru muncul dari para petinggi birokrasi sipil, anggota dewan dan anggota MRP, kalau UP4B bakal mengambil alih sebagian tugas mereka. Meskipun sering disosialisasikan, namun hingga kini belum jelas mekanisme kerja UP4B. Ada pula yang menyebut lembaga ini sebagai pengganti Otsus yang dianggap gagal. “Awalnya kami kira dengan hadirnya UP4B akan menjadi penyelamat Otsus, kami juga pikir akan menjadi lembaga tandingan,” ungkap Engelbertha Kotorok, wakil ketua II MRP.  

 

Sebetulnya sudah ada Otonomi Khusus yang baru bergulir separuh jalan. Kebijakan ini telah lahir sebagai respon Pemerintah Indonesia terhadap gejolak politik dan tuntutan pemisahan diri rakyat Papua. Label Otsus lahir berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001. Hanya saja dalam setengah perjalanannya selama sebelas tahun sejak berlaku 2002, kebijakan ini makin tidak populer. Bahkan, belum mendapat tempat di hati rakyat Papua. Ada kesan, walaupun Otsus sudah diberikan ke Papua, tapi Pemerintah belum serius membangun orang asli Papua sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

 

Di satu pihak, para elit Papua yang kini menduduki jabatan gubernur, bupati, walikota, anggota legislatif (DPRP dan DPRD), dan MRP, belum menjalankan kebijakan-kebijakan proteksi, affirmasi dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Alhasil, tak mengherankan bila status Otsus belum menjadi lokomotif perubahan dan menjamin hak hidup orang asli Papua di tanahnya sendiri. Dampak dari akumulasi kekecewaan yang selama ini mengendap dalam benak rakyat Papua kian memunculkan aksi-aksi resistensi dari elemen rakyat sipil Papua. Otsus berkali-kali dicap mandul dan gagal.

 

Di saat suasana hati rakyat Papua masih terluka dan pudarnya rasa percaya kepada Pemerintah, muncul lagi satu kebijakan “reaksioner” baru yang namanya Unit Percepatan Pembagunan Papua dan Papua Barat, atau disingkat UP4B itu. Kebijakan ini hadir tengahan 2011 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 dan 66 Tahun 2011 yang dikeluarkan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono. Konon, SBY telah bermurah hati karena ingin mengelola Papua secara lebih bijaksana diakhir sisa masa jabatannya. Dia menyebutnya “mengelola Papua harus dengan hati.”

 

Ini seperti diutarakannya pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2011 lalu, satu hari jelang peringatan HUT kemerdekaan RI ke 66. Sebetulnya, Presiden SBY sudah menelurkan kebijakan serupa melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B). Kehadiran Inpres ini sempat menuai pro-kontra dari sejumlah komponen di Papua. Maklum, saat itu rakyat Papua menilai lima tahun pelaksanaan Otsus belum menampilkan fondasi pembangunan yang jelas. Belakangan, keberadaan Inpres tersebut tak kunjung melahirkan perubahan berarti.

 

Sebagai tindak lanjut, hadirlah UP4B sebagai metamorphosis P4B yang sudah lebih dulu ada. Kehadirannya tentu bertujuan mulia, menggerakan Otsus yang masih berjalan pincang. Memang, UP4B berfungsi mengawal semua program-program percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka kesejahteraan ekonomi rakyat. Unit ini hadir dengan mengemban misi utama membantu presiden melakukan dukungan, singkronisasi, koordinasi, pengendalian dan evaluasi semua program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

 

Dengan kedudukan dibawah Wakil Presiden, UP4B akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti kementerian, dirjen, dan Pemda demi terwujudnya percepatan pembangunan dan kesejahteraan orang asli Papua. Agar bisa bekerja maksimal, unit ini diisi para personil berpengalaman. Letjen (Purn); Bambang Darmono ditunjuk menjadi ketua UP4B karena dia sebelumnya berpengalaman dalam proses perdamaian, rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nangore Aceh Darusalam (NAD) paska perjanjian damai Helsinki. Dia dibantu Drs. Eduard Fonataba, MM, sebagai wakil yang notabe birokrat senior Papua.

 

Posisi itu diberikan kepada Fonataba sebab mantan bupati Sarmi ini dinilai sukses membangun masyarakatnya. Namanya masuk dalam piagam Museum Rekor Indonesia (MURI) karena membuat beberapa terobosan pembangunan di Kabupaten Sarmi. Komposisi UP4B juga dilengkapi para personil yang mengepalai lima deputi. Diantaranya Dr. Ickhwanudin Mawardi (deputi I), Irjenpol (Purn) Bagus Ekodanto (deputi II), Drs. Agus santoto, M.Soc, SC (deputi III), Ferianto Djals, M.M.A. (deputi IV) dan Dr. Son Diaman (deputi V). Salah satu deputi yang tidak asing adalah Irjenpol (Purn) FX Bagus Ekodanto yang mengakhiri jabatan sebagai Kapolda Papua pada 2009.

 

Sosoknya yang ramah dan murah senyum ini, saat menjabat Kapolda dikenal cukup dekat dengan masyarakat Papua. Tak salah bila dia dipercaya menangani bidang sosial politik (sospol) dan budaya dalam struktur UP4B. Agar bisa langsung bekerja, para pejabat UP4B dilantik di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok 2 Jayapura pada Kamis 12 Januari 2012 oleh Bambang Darmono sebagai ketua. Pusat aktivitas lembaga ini pun berbasis di Jayapura, ibukota Provinsi Papua. Ketika para personil dan staf dirasa mumpuni, UP4B lalu tancap gas dengan mulai bekerja.

 

Pekerjaan awal yang dilakukan para petingginya adalah memperkenalkan keberadaan lembaga ini ke sejumlah komponen di beberapa kabupaten/kota di Tanah Papua. Soalnya, sejak UP4B diumumkan 2011, langsung menuai penolakan. Sikap penolakan itu tidak hanya muncul di Papua, tapi juga dikalangan mahasiswa Papua yang berada di Jawa, Bali dan Sulawesi. Berkali-kali digelar aksi unjuk rasa di berbagai kota yang isinya mengecam carut-marut pelaksanaan Otsus dan kehadiran UP4B. Tapi itu pun tetap tidak membuat Bambang Darmono dan para petinggi lembaga ini menyerah.

 

Buktinya, mereka terus melaksanakan proses sosialisasi di beberapa wilayah seperti; Jayapura, Manokwari, Timika, Nabire, Merauke dan beberapa tempat. Bersamaan dengan itu, keberadaan UP4B terus menuai cercaan dan penolakan. Alasan penolakan muncul karena sebelas tahun pelaksanaan Otsus belum mengobati luka hati rakyat Papua. “Kehadiran UP4B di Tanah Papua seperti tamu yang datang tiba-tiba tanpa dinginkan tuan rumah,” tegas Barnabas Mandacan, ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Manokwari, saat menyampaikan penolakannya di sela-sela sosialisasi UP4B di hotel Mansinam Beach, Maret lalu.

 

Meski keberadaan UP4B terus mendapat penolakan keras dari rakyat Papua, menurut Bambang Darmono pihaknya tak merasa gentar. “Kami memahami sikap masyarakat Papua, namun kami tidak akan berhenti bekerja sepanjang Presiden belum menghendakinya,” ujarnya, saat memberi sosialisasi kepada segenap perwakilan pemuda, mahasiswa dan LSM di Jayapura, beberapa waktu lalu. Menurutnya, UP4B pada prinsipnya lahir untuk menjawab kebijakan pembangunan yang selama ini tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Dia menilai wajar bila ada masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat menolak keberadaaan lembaganya.

 

Bambang bahkan menganggap sikap penolakan sebagian masyarakat itu bukanlah persoalan besar. Apalagi kata dia, itu tidak serta merta mencerminkan sikap seluruh komponen masyarakat Papua. Dia lantas menganalogikan sikap penolakan itu ibarat orang sakit yang hendak disuntik untuk diobati agar sembuh, tapi menolaknya karena ketakutan. Dia menegaskan, kehadiran UP4B tugasnya mencari masalah-masalah dan sekaligus memberi solusi. Misalnya, bila ada sejumlah pekerjaan yang dilakukan dan mengalami kemacetan dengan menggunakan dana Otsus, UP4B bisa membantu mengatasi kemacetan yang ada. Lantas, dari mana sumber anggaran untuk membiayai proyek lembaga ini?

 

Menurut wakil ketua UP4B, Eduard Fonataba, tugas dan tanggung jawab UP4B hanya sebatas memfasilitasi, berkoordinasi dan mengawasi. “Soal proyek dan dana, UP4B tidak punya dana khusus untuk itu, lembaga ini hanya membantu koordinasi demi percepatan pembangunan,” kata Fonataba. Badan ini juga tidak mengambil alih kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah. Lembaga ini nantinya memperoleh anggaran yang berasal dari wakil presiden dengan jumlah terbatas. Walaupun begitu, kata Fonataba, personil yang ditunjuk bekerja di lembaga ini memiliki pengalaman yang diperlukan dalam membangun Papua.

 

***

Derasnya gejolak politik dan adanya reaksi penolakan dari rakyat Papua terkait pelaksanaan Otsus dan kehadiran UP4B, hampir membuahkan moratorium atas pembentukan UP4B di Tanah Papua. Pasalnya, pada 16 Desember 2011 lalu, Presiden SBY sempat memberi sinyal moratorium (penghentian sementara) UP4B sambil menunggu masukan dari berbagai pihak. Hal itu diutarakan SBY saat bertemu segenap tokoh gereja dari Papua dan perwakilan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di kediamannya, Puri Cikeas Bogor, 16 Desember 2011 lalu.

 

Pada kesempatan itu para tokoh gereja Papua yang terdiri dari Pdt. Dr.Benny Giay, Pdt. Socratez Sofyan Yoman, Pdt. Phil Erary, Pdt. M.L. Wanma dan lain-lain, sempat meminta agar SBY menghentikan pembentukan UP4B yang saat itu gencar diwacanakan. Sebab kebijakan ini telah menuai banyak kecaman dari berbagai komponen rakyat Papua. Sayangnya, hingga awal 2012, rencana moratorium tak terwujud. Para tokoh gereja asal Papua yang hadir pada pertemuan dengan SBY lantas kecewa. Sebaliknya, UP4B kian mendapat angin segar untuk berkiprah di Tanah Papua. Ini terbukti dengan dilantiknya para pejabat UP4B di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok 2 Jayapura pada Kamis 12 Januari 2012 oleh Bambang Darmono sebagai ketua unit ini.

 

Hingga kini, UP4B tampaknya terus eksis melaksanakan tugasnya. Menurut Bambang Darmono, ada dua pendekatan pokok yang akan dilakukan tim UP4B di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat/PB). Pertama, pendekatan sosial ekonomi. Ini menyangkut upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Disini pembangunan sosial ekonomi tidak hanya diukur dari indikator pertumbuhan angka statistik semata, baik secara mikro maupun makro ekonomi. Yang terpenting, dampak langsung bisa dinikmati masyarakat. “Jika berdasarkan angka statistik pertumbuhan ekonomi naik, tetapi secara realita rakyat tidak merasakan manfaat langsung, berarti percuma saja,” ujar Bambang.

 

Pendekatan kedua, menyangkut bidang sosial politik (sospol) dan budaya. Intinya kerjasama Pemerintah dan masyarakat menyelesaikan persoalan yang selama ini kurang diperhatikan. Disini UP4B tidak menggunakan kata membantu, melainkan kerjasama antara tim UP4B dan aparatur Pemda di Papua. Sebab kata membantu berkonotasi pihak yang dibantu berada pada posisi lebih lemah dari pihak yang membantu. Sedangkan kata kerjasama mengandung arti sederajat. Jadi secara substansi tidak ada intervensi dari pemerintah pusat ke Papua.

 

Diharapkan agar berbagai program yang selama ini lepas dari perhatian Pemda di Tanah Papua harus diselesaikan. Sebab inti dari kemakmuran adalah meningkatkan kemakmuran rakyat Papua secara menyeluruh. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang ketinggalan. Masyarakat Papua memang tidak membutuhkan kesejahteraan dalam arti fisik berupa kesejahteraan ekonomi, namun juga kenyamanan hidup bermasyarakat. Hal itu menyangkut kualitas lingkungan hidup dan ketenteraman hidup. Masyarakat Papua membutuhkan citra positif yang menyangkut martabat. Inilah yang lebih penting dari kesejahteraan ekonomi semata.

 

UP4B juga telah memiliki sejumlah program yang sudah dicanangkan untuk ditindaklanjuti dalam empat tahun masa kerja (2011-2014). Dalam bidang pendidikan misalnya, lembaga ini akan mendorong agar di akhir 2014, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar 9 tahun di seluruh kampung hingga pendidikan menengah standar (kejuruan) di distrik terpilih sudah harus berjalan. Untuk pendidikan tinggi, UP4B berencana menjadikan Uncen dan Unipa menjadi pusat kemajuan (center of excellence) di Tanah Papua. Salah satu terobsan yang sedang dilakukan UP4B guna membangun sumber daya manusia (SDM) Papua adalah memfasilitasi sebanyak 876 putera/i asli Papua yang baru lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) di tahun ini (2012) agar diterima di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

 

Caranya, putera/i Papua yang akan diterima lewat perlakuan khusus dengan jalur seleksi umum akan masuk ke jurusan eksakta, kedokteran, statistik, pertanian dan peternakan pada univesitas yang dipilih. Kebijakan ini berlaku mulai dari Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh hingga Universitas Patimura di Ambon. Sedangkan Uncen dan Unipa merupakan pengecualian. Terobosan ini telah dilakukan lewat kerjasama UP4B dengan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional, Pemda Provinsi dan Kabupaten/kota di Tanah Papua.

 

Di bidang kesehatan, lembaga ini akan mendorong dan memastikan program pos kesehatan (poskes) di tiap kampung dan puskesmas standar di tiap distrik agar bisa berfungsi dengan baik. Pada rumah sakit rujukan di kabupaten dan provinsi dapat ditingkatkan fungsinya sebagai sentra pelayanan guna peningkatan derajat kesehatan masyarakat Papua. Untuk bidang ekonomi, UP4B berkomitmen mendorong dan memastikan program peningkatan kapasitas ekonomi usaha kecil mama-mama pedagang Papua, penyediaan pasar tradisional di seluruh kabupaten/kota, pemihakan pengusaha asli Papua, mendorong peningkatan ekonomi di kampung-kampung, hingga membantu terwujudnya pembangunan Pasar Papua di jantung Kota Jayapura.

 

Pada bidang infrastruktur, UP4B akan memfasilitasi pembukaan keterisolasian wilayah Pegunungan Tengah dan seluruh daerah terisolir, mendorong dan memastikan program pembangunan infrastruktur dasar dapat dilaksanakan dan dituntaskan. Disini UP4B berencana menfasilitasi pembangunan jalan sepanjang 400 km di wilayah Pegunungan Tengah Papua dengan dana APBN dan membantu pelaksanaan program peternakan unggas di wilayah ini. Membantu program perluasan ketersediaan akses internet ke semua wilayah Papua hingga pelosok-pelosok. Untuk Provinsi Irian Jaya Barat (PB), unit ini akan memfasilitasi pembangunan pabrik semen di Manokwari dan berbagai program pembangunan infrastruktur lainnya.

 

Prioritas program UP4B di bidang sosial politik (sospol) dan budaya menyangkut; pemetaan permasalahan politik dan HAM, pemetaan permasalahan sosial, pemetaan permasalahan tanah ulayat, penyiapan komunikasi konstruktif dan dialog, mendorong konsistensi implementasi Otsus berupa affirmative Actions bagi orang asli Papua di berbagai sektor, hingga mendorong terwujudnya dialog Papua. Disamping itu, akan mendorong dan memastikan Peraturan Pemerintah (PP), Perdasus dan Perdasi sebagai Instrumen pelaksana UU Nomor 21 tahun 2001 dapat diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh stakeholders.

 

Tidak hanya itu, lembaga ini juga akan mendorong dan memastikan implementasi hak ulayat dan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat di Papua. Menjamin nuansa khas Papua dalam semua fasilitas publik dan relasi-relasi sosial dalam masyarakat. Mengupayakan agar terwujudnya kesepahaman sejarah Papua dalam NKRI dengan begitu bendera Bintang Kejora menjadi simbol budaya masyarakat Papua. Menyangkut tata kelola pemerintah daerah, UP4B akan mendorong penguatan kapasitas (capacity building) aparat Pemda dan good governance berjalan di semua tingkatan Pemda di Tanah Papua.

 

Pada bidang pengawasan lingkungan, lembaga ini akan mendorong dan menjamin bahwa semua penambangan yang dilaksanakan di Tanah Papua harus berjalan sesuai peraturan perundangan. Sedangkan pada bidang hukum, HAM dan keamanan, ketua UP4B Bambang Darmono menuturkan, pihaknya akan berupaya memastikan agar di akhir 2014 perlu ada pengampunan masa hukuman bagi para Tapol/Napol Papua dan penghentian tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM.

 

Memastikan agar penegakan hukum dapat ditegakkan tanpa melampaui batas-batas tertentu, serta pengelolaan keamanan di Tanah Papua dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, baik yang terkait dengan Polri maupun TNI. Mendorong dan memastikan penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM dapat dilaksanakan, politisasi kasus-kasus kriminal tidak boleh terjadi lagi dan kasus-kasus korupsi dapat ditanggulangi secara benar. Inti dari semua program ini menurut Bambang, masalah Papua harus diletakan pada tiga pilar: NKRI, Otsus dan UP4B.

 

Ada Keraguan

Sebagian masyarakat Papua tampaknya masih menganggap UP4B bagian dari mata rantai kemandulan Otonomi Khusus. Dengan begitu, kinerja lembaga ini akan gagal dengan sendirinya. Apalagi, UP4B tidak memiliki anggaran yang memadai dan masa kerjanya hanya empat tahun (2011-2014) atau berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden SBY dan Wapres Budiono. Pertanyaannya, sampai sejauhmana UP4B akan bekerja marathon melaksanakan programnya? Bisakah lembaga ini bekerja maksimal di saat kehadirannya masih menuai penolakan?

 

Yang dikuatirkan, dengan masa kerja yang singkat, bisa jadi berbagai program kerja yang sudah dicanangkan lembaga ini tidak akan terwujud semuanya. Inilah yang ditakutkan anggota DPR RI Perwakilan Papua, Diaz Gwijangge. Keberadaan UP4B, bagi Diaz, tidak mestinya dianggap sebagai lembaga yang luar biasa dalam menyelesaikan kompleksitas persoalan di Tanah Papua. “Lembaga ini hanya bersifat sementara untuk membantu masa kerja presiden SBY yang akan berakhir di 2014,” jelasnya. Diaz menambahkan, UP4B sebenarnya muncul karena ketidakpercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam mengelola anggaran untuk pembangunan masyarakat Papua (sektor publik).

 

Pasalnya, anggaran yang selama ini digelontorkan dari Jakarta ke Papua berupa DAU, DAK, dan dana Otsus, lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan aparatur. Hanya sebagian kecil dari anggaran itu yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Ini ibarat remah-remah yang jatuh dari meja makan para tuan. Kini dengan keberadaan UP4B dan sejumlah programnya, diharapkan bisa mendorong percepatan pembangunan bagi masyarakat asli Papua. Itu kalau bisa terwujud semuanya. Soalnya yang menjadi keraguan, masa kerja UP4B sangat pendek untuk melaksanakan sekian banyak programnya.

 

Sudah begitu, UP4B tidak punya anggaran rutin yang memadai seperti halnya Pemda atau lembaga lain. Pantas, banyak kalangan pesimis dan menganggap keberadaan lembaga ini tidak akan menyelesaikan kompleksitas permasalahn mendasar di Tanah Papua. Ada usulan agar UP4B dalam masa kerjanya yang singkat, perlu melaksanakan program yang mendesak sesuai kebutuhan masyarakat. Pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi misalnya, perlu dilihat hal-hal apa saja yang dapat segera ditangani UP4B. “Ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, waktu kerja dan kemampuan lembaga ini sendiri,” tutur Prof. Dr. Karel Sesa, pengamat kebijakan pembangunan dari Fakultas Ekonomi Uncen.

 

Menurut direktur program paska sarjana Uncen ini, UP4B sebagai lembaga dengan kemampuan yang terbatas meski berada dibawah Wapres, harus bisa menjalin koordinasi membantu Pemda dalam mengeksekusi kebijakan yang benar-benar menyentuh masyarakat Papua. Salah satunya lewat pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi guna tercipta kemandirian. Dia beralasan, triliunan anggaran yang masuk ke Papua selama ini hanya menciptakan manusia Papua yang konsumtif dan tidak produktif. Sektor swasta modern kian bertumbuh dengan pesat, tapi potret ekonomi tradisional pribumi Papua makin tenggelam.

 

Sudah begitu, wilayah Papua yang kaya sumber daya alam (SDA) hanya menjadi penyedia bahan baku (bahan mentah) untuk kebutuhan industri di daerah lain. Menurut Sesa, perlu ada terobosan dari Pemda dibantu UP4B untuk memberdayakan masyarakat Papua dalam bidang ekonomi, terlebih membentuk mereka menjadi manusia-manusia kreatif (produktif). “Itu kalau kita ingin mempercepat pembangunan manusia Papua, jadi bukan hanya percepatan pembangunan fisik,” cetus Sesa. Ini ide yang bijak. Tapi bagaimana UP4B bisa melaksanakan programnya bila lembaga ini belum diterima masyarakat? Inilah masalahnya.

 

Rakyat Papua memang masih antipati dengan berbagai kebijakan yang datang dari Jakarta sehubungan belum optimalnya pelaksanaan Otsus. Pemerintah Pusat juga mestinya tidak terus memaksakan kebijakannya, tanpa memahami apa kehendak rakyat Papua. “Perlu ada mekanisme untuk memahami apa kehendak rakyat Papua,” kata Septer Manufandu, sekertaris eksekutif Foker LSM Papua. Nah, dalam hasil Konferensi Perdamaian Papua (KPP) yang digagas Kelompok Jaringan Damai Papua (JDP) pada 5-7 Juli 2011, telah diputuskan perlu ada “dialog yang bermartabat” antara perwakilan rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia sebagai langkah memecah kebuntuan.

 

Konsep dialog yang di dorong JDP telah disetujui rakyat Papua. Tapi sebelum UP4B diluncurkan, Pemerintah sudah lebih dulu mendorong dialog konstruktif. Konsep dialog ini akan melibatkan wakil-wakil Pemerintah Pusat, Pemda di Tanah Papua dan wakil-wakil dari komponen rakyat Papua, termasuk kalangan pendukung Papua Merdeka. Upaya itu ditempuh dengan pengutusan Farid Hussein oleh Presiden SBY, yang berpengalaman dalam proses perdamaian di Aceh untuk melobi berbagai pihak di Papua. Hanya saja, rakyat Papua memandang dialog yang digagas Jakarta tidak akan menyentuh “akar-akar masalah” bila tidak melibatkan pihak ketiga yang netral.

 

Rakyat Papua sepertinya memilih langkah serupa yang pernah di tempuh dalam penyelesaian problem Aceh. Tapi apakah itu mungkin, bila konsep dialog yang menjadi usulan hasil KPP dan konsep dialog versi Jakarta berbenturan? Entahlah. Menurut pemikiran koordinator JDP, Pater Neles Tebay Pr, antara Jakarta dan Papua perlu merestui dialog. “Soal nanti mau dialog nasional atau dialog internasional akan disepakati kemudian, yang penting harus sepakat dialog dulu,” cetus Neles dalam setiap kesempatan menanggapi pro kontra konsep dialog yang bakal ditempuh. Terlepas dari kemungkinan dialog akan terwujud atau tidak nanti, kini UP4B sedang eksis menjalankan tugasnya. Kita lihat saja, apa yang akan dilakukan lembaga ini ke depan.(kw jdppapua/email)

Scroll to Top